Laman

Sabtu, 28 Desember 2013

Walikota Malang Akan Kumpulkan Kepala Sekolah



Malang Media Rakyat
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa peraturan wali kota (perwal) tentang sekolah gratis untuk jenjang SD-SMP di Kota Malang akan ditandatangani oleh H. Moch. Antos selaku Wali Kota Malang, pada awal bulan Januari 2014 mendatang. Dengan demikian, nantinya untuk pelaksanaan program sekolah gratis sudah ada payung hukumnya.“Sebelum perawal itu ditandatangani, kami akan mengumpulkan semua kepala sekolah, untuk membahas dan memberikan masukan atau kritik terhadap materi perwal itu. Sehingga perwal itu nantinya bisa disetujui lalu dilaksanakan dengan baik,” ujar pria yang akrab disapa Abah Anton itu, Selasa yang lalu Ditambahkannya, selain kepala sekolah, pihak-pihak terkait seperti halnya kepala dinas pendidikan dan dari Komisi D DPRD Kota Malang juga akan dilibatkan. “Kalau mereka tidak dilibatkan, nanti kami dari pihak Pemkot Malang yang disalahkan. Kami tidak mau itu terjadi,” imbuh Abah Anton.Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si mengatakan jika pihaknya sudah membahas tentang program sekolah gratis ini dengan para kepala SD dan SMP. Bahkan menurut pengakuan perempuan berjilbab itu, para kepala sekolah itu sudah melakukan hearing/ dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.Saat ditanya tentang perwal yang akan segera ditandatangani oleh wali kota, perempuan yang akrab disapa Yuyun itu mengaku siap mendukung dan melaksanakannya dengan baik. “Itu sudah kebijakan Pemkot Malang, dan kami akan selalu mematuhinya. Pendidikan gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita,” papar Yuyun.(azis/in)



Baru dibangun 1,5 tahun Gedung di SMPN 1 Wonosari Kabupaten Malang sudah ambruk.



Malang,Media Rakyat
Baru dibangun 1,5 tahun lalu, dua ruang kelas di SMPN 1 Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sudah ambruk. Ambruknya ruang kelas VII A dan VII B itu, diduga karena kualitas bangunan yang buruk. Karena sedang libur sekolah, , Media bertemu dengan Suwoto, penjaga sekolah. Selain itu, juga ada pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan kelas baru di depan kelas yang ambruk. "Kelasnya baru dibangun sekitar 1,5 tahun lalu," jelas Suwoto, Rabu sore. Menurut Suwoto, kelas itu baru roboh pada Jumat (20/12/2013) lalu sekitar pukul 14.00 WIB. Untunglah saat itu, semua siswa sudah pulang. Ia tidak mengetahui penyebab ambruknya kelas itu, sebab saat itu Wonosari hanya gerimis. "Harusnya bangunan swakelola lebih baik daripada kontraktual. Kalau sampai roboh, berarti kualitas bangunannya yang buruk," tandas Achmad Andi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang. Terkait hal itu Haris Nurfathoni, pelaksana CV Sumber Lancar menyatakan mau bertanggungjawab atas perbaikan dua kelas yang ambruk di SMPN 1 Wonosari, Kabupaten Malang. Untuk itu, telah dikerahkan tiga tukang untuk membersihkan dua lokal kelas sejak Kamis (26/12/2013). Material genteng masuk hari ini dan besok siang galvalum.
"Secepatnya akan saya perbaiki agar sebelum siswa masuk tanggal 6 Januari 2014 nanti bisa dipakai," janji Oon, panggilan akrabnya, Kamis (26/12/2013). Atap ambruk di dua kelas itu sebenarnya terjadi pada Jumat (20/12/2013) pukul 13.30 WIB. Kesalahan konstruksi karena tanpa membuat gewel (kuda-kuda), maka atap galvalum dan genteng langsung ambruk ke dalam kelas. Di dua kelas itu sendiri ada bangku-bangku yang juga ikut rusak kena runtuhan galvalum dan genteng. Menurut Oon, sejak awal ia sudah menanyakan ketiadaan gewel itu di gambar bestek."Saya sudah mengerjakan sesuai bestek. Memang tidak ada gewelnya. Ketika saya tanyakan saat pengerjaan, kok aneh ya? Orang dindik bilang saya harus mengerjakan sesuai gambar itu," tuturnya. Karena itu, perbaikan kelas itu tanpa gewel seperti contoh gambar. Tapi setelah ada kejadian ambruknya atap itu, ia tidak berani memperbaiki tanpa gewel.
"Nanti saya pasang pakai gewel. Daripada nanti ada apa-apa lagi," ujarnya. Menurutnya, ia mendapat proyek DAK 2011 untuk dua kelas itu sekitar Rp 200 jutaan. Dua kelas yang rusak itu adalah kelas VIIa dan VIIb. Tukang-tukang yang membersihkan kelas mulai menyingkirkan reruntuhan batu bata, potongan-potongan galvalum. Hujan yang terus menerus membuat kelas juga jadi kotor. Dua kelas berderet itu sendiri berada di bagian belakang sekolah itu. Di depan kelas rusak itu, juga sedang ada pembangunan RKB (ruang kelas baru) dengan anggaran DAK 2013). Budi Iswoyo, Kadindik Kabupaten Malang menyatakan menerima laporan kelas rusak itu pada 20 Desember 2013 lalu."Laporannya ke saya karena angin kencang dan hujan," kata Budi Iswoyo terpisah. Menurutnya, dua kelas itu memakai DAK 2011 dengan sistem kontraktual (dikerjakan kontraktor). Katanya, meski proyek dikerjakan 2011, tapi kontraktor mau tanggungjawab dengan memperbaiki kelas yang rusak. Agar tidak ada kejadian seperti ini lagi, ia meminta pengawas benar-benar melaksanakan fungsinya. Termasuk untuk proyek DAK 2013 yang dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah yang saat ini sedang dikerjakan. Sementara itu Polres Malang melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terkait ambruknya dua kelas di SMPN 1 Wonosari, Kabupaten Malang, Jumat (20/12/2013), pukul 13.30 WIB, setelah terjadi hujan. "Saya punya atensi terhadap kasus itu. Saya sudah minta ke Kasat Reskrim untuk asistensi Pulbaket itu dan meminta Kapolsek Wonosari mendatangi lokasi untuk mengumpulkan berbagai keterangan," jelas Kapolres Malang AKBP Adi Deriyan Jayamarta kepada wartawan, Jumat (27/12/2013). Menurutnya, Polsek Wonosari bertugas mengumpulkan bahan, termasuk dokumentasi terkait proyek tersebut. "Nanti pemeriksaan dilakukan di Polres Malang," ujarnya. Dua kelas yang ambruk bagian atapnya itu merupakan proyek rehab menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011. Diduga ada kesalahan konstruksi sehingga atap dari rangka galvalum dan genteng itu ambruk ke dalam kelas, Jumat (20/12/2013), pukul 13.30 WIB, setelah terjadi hujan. "Jika dari konsultan perencananya ada yang tidak beres maka dia yang salah," katanya. Menurut Adi, kontraktor yang mendapat proyek itu harus mengerjakan sendiri karena menyangkut masalah administrasi mengenai kemampuan mengerjakan proyek. Jika nama perusahaan itu hanya dipinjam tapi yang mengerjakan orang lain tetap tidak boleh. "Apa iya orang itu juga punya kemampuan?" jelasnya. Setelah peristiwa itu dimuat media, 26 Desember 2013, kontraktor memperbaiki dua kelas itu dengan mengirim tukang untuk membersihkan kelas dan mengirim material berupa genteng dan galvalum, Kamis (26/12/2013) dan Jumat (27/12/2013). Budi Iswoyo, Kadindik Kabupaten Malang menyatakan, sedang mencari gambar perencanaan dua kelas yang ambruk itu. Apalagi ada pengakuan dari pelaksana proyek bahwa di gambar perencanaan rehab kelas itu tidak ada gewel (kuda-kuda) sehingga ketika ada beban air terus menerus di genteng, atapnya langsung ambruk. "Pegawai Dindik yang menangani DAK 2011 sudah banyak yang pindah sehingga harus dicari dulu gambar perencanaannya," katanya.
Ia berjanji akan memanggil konsultan perencana mengenai ambruknya atap dua kelas itu. "Kontraktornya sudah bertanggungjawab memperbaiki dua kelas itu," tuturnya. (****)

BINTEK PENDALAMAN MATERI DRAF PKPU TENTANG PUNGUT HITUNG PILEG 2014



Malang Media Rakyat
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan langkah inovatif dengan melakukan kajian terhadap draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kepada penyelenggara Pemilu baik di tingkat propinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) salah satunya dengan kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka Pendalaman Materi Draft Peraturan KPU Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sesuai dengan tingkatannya.Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari penyelenggara Pemilu baik di tingkat propinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang nantinya sebagai bahan penyempurnaan terhadap draft Peraturan KPU Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.Bertempat di Hotel Trio Indah 2 Malang Kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka Pendalaman Materi Draft Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014  ini diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang peserta.Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Malang mengapresiasi langkah yang diambil oleh KPU RI, “…..dengan dilakukannya kajian draft oleh penyelenggara di tingkat PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Propinsi diharapkan dapat diperoleh masukan/usulan/rekomendasi untuk penyempurnaan PKPU”.Peserta dibagi dalam 4 (empat) kelompok dengan 4 (empat) pokok bahasan antara lain : (1) Ketentuan Umum dan Pemilih (2) Pemungutan Suara (3) Penghitungan Suara (4) Formulir yang didiskusikan oleh masing-masing kelompok.Kegiatan diakhiri dengan menghimpun masukan/usulan/rekomendasi untuk diteruskan kepada KPU RI melalui KPU Propinsi Jawa Timur, acara ditutup tepat pukul 19.00 WIB.(azis/in)

DPRD KAB MALANG KUNJUNGAN KERJA



Malang Media Rakyat
Guna persiapan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS di Kabupaten Malang, Senin 09/12/2013 Komisi A dan B DPRD Kabupaten Malang melaksanakan Kunjungan Kerja Kecamatan Wajak yang bertujuan untuk memantau persiapan puskesmas Wajak dalam pelaksanaan JKN 2014.Menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang Drs. H.M. Purnomo Anwar ,MM bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan  program negara yang bertujuan memberikan  kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, pelaksaan jaminan kesehatan, pelaksanaan program tersebut ujung tombaknya nantinya adalah Puskesmas, oleh sebab itu jauh hari sebelumnya Komisi B telah berkonsultasi ke Kementerian Kesehatan, malaksanakan koordinasi ke PT. Askes Persero cabang Malang, “Puskesmas merupakan garda terdepan dalam pelaksaan pelayanan kesehatan, oleh sebab itu untuk persiapan pelaksanaan JKN 2014 kami akan menggali permasalahan yang dialami puskesmas dan berusaha mencarikan solusinya, “ tutur Purnomo.
Sementara itu menurut Kepala Puskesmas Kecamatan Wajak dr. Widiya Damayanti, bahwa Puskesmas Wajak secara umum siap melaksanakan program JKN 2014, “untuk persiapan pelaksanaan JKN telah dilaksanakan dua kali sosialisasi yakni oleh Dinas Kesehatan dan PT. Askes, “ katanya. Namun demikian pihaknya juga menyampaikan beberapa kendala yang tengah dialami saat ini adalah kurangnya tenaga medis dan sarana/prasarana, oleh sebab itu pihaknya mengusulkan beberapa rehap ruang puskesmas tahun depan, selain itu  melaksanakan kerjasama dengan RSI Gondanglegi untuk membuang limbah medis.Ditambahkan bahwa tahapan pelaksanaan JKN dibagi dua tahap, tahap pertama melayani Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdiri dari fakir miskin yang ditetapkan berdasarkan UU SJSN dan perpu; Anggota TNI/PNS; Anggota Polri/PNS; Peserta Askes dan Peserta Jamsostek. Sementara itu tahap kedua melayani seluruh penduduk yang belum masuk paling lambat 1 Januari 2019(azis/in)

Sosialisasi Kiriman Dispendukcapil Melalui Kantor Pos



Malang Media Rakyat
Setelah dilaunching beberapa bulan lalu, tampaknya pengurusan Kartu Keluarga (KK) melalui Kantor Pos belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, sehingga belum banyak masyarakat yang belum memanfaatkan program pelayanan tersebut. Untuk itu Komisi A dan B DPRD Kabupaten Malang bersama dengan Kepala Dispendukcapil Rabu 11/12/2013 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pos Cabang Malang yang bertujuan Sosialisasi  Kiriman DispendukCapil Melalui Kantor Pos, dan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut dilaksanakan.Kepala Kantor Pos Cabang Malang , M. Zaini menyambut baik kehadiran para wakil rakyat tersebut, pasalnya pihaknya selama ini belum pernah dikunjungi oleh anggota dewan, “Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anggota DPRD yang terhormat di Kantor Pos Malang, Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, “ katanya.  Selain itu pihaknya juga berharap dengan kehadiran anggota dewan tersebut, program kerjasama yang telah ditandatangani dengan Bupati Malang pada bulan April tersebut, dapat segera dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Malang.
Ide awal program tersebut dilaksanakan oleh Dispendukcapil dengan pertimbangan geografis Kabupaten Malang yang relatif luas, sehingga dengan mengurus KK melalui Kantor Pos di Kecamatan, dapat memperpendek jarak yang tentunya akan lebih efisien dari segi biaya dan waktu pengurusan, biaya kirim sebesar Rp. 20.000 plus Rp. 5000 untuk administrasi pembuatan KK sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.  Adapun  langkah proses pengurusannya adalah sebagai berikut :
1.  Masyarakat melengkapi semua persyaratan pengurusan naskah kependudukan di kelurahan/kecamatan
2.  Naskah lengkap dikirim melalui kantor pos kecamatan dengan sampul khusus (disediakan kantorpos)
3.  Kantorpos mengirimkan ke kantor Dispendukcapil
4.  Proses di kantor Dispendukcapil
5.  Kartu Keluarga yang sudah selesai dikirimkan ke alamat pemohon melalui kantorpos Kepanjen.
Sementara itu Program Pengurusan KK melalui Kantor Pos mendapat apresiasi positif dari anggota dewan, namun demikian anggota dewan berharap supaya sosialisasi terus diintensifkan karena masyarakat belum banyak yang mengetahuinya. Ketua Komisi B Drs. HM. Purnomo Anwar, MM mengatakan bahwa program tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat dalam memperoleh memperoleh administrasi kependudukan, “Kami mendukung sepenuhnya program tersebut, harapan kedepan pengurusan bukan hanya KK saja tetapi juga melayani pengurusan KTP dan Akte Kelahiran,”ujar Purnomo.(azis/in)