Laman

Selasa, 21 Mei 2013

Tunjangan Profesi Guru Masih Belum Jelas


JAKARTA, Media Rakyat
 Tunjangan Profesi Guru (TPG) sampai saat ini belum juga ada penyelesaian bahkan tidak jelas kendati usulan Pengurus Besar PGRI telah direspon oleh pemerintah mengenai peningkatan profesional guru, kesejahteraanguru,perlindungan guru, termasuk pelaksanaan sertifikasi guru, namun nyatanya masih banyak pengaduan yang diterima. "Wong itu jelas, orangny ada, jumlah gajinya ada, uangnya ada, kalau ada kenaikan gaji bisa juga diprediksi tahun ini naik berapa persen, berkala berapa persen gitu. Saya kira supaya tidak menggelisahkan sebuah sistem yang bagus dan jelas. Setelah itu kita minta guru bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan danprofesionalitasnya. jadi kita beri haknya dan kita tuntut bekerja dengan baik. Saya kira yang utama itu," tandas Ketum PB PGRI Sulistiyo.Lebih lanjut, soal beda pendapat antara masukan yang diterima PGRI maupun masukan yang diterima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Sulistiyo sudah menjadi haknya Kemendikbud mengungkapkan persoalan akan tetapi dalam implikasinya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. "Memang benar anggaran pendidikan ada didaerah, setelah dicek ada uang tertinggal, misalnya di Kabupaten Jepara Rp4,9 milyar, di Rembang Rp6,7 milyar tapi untuk membayar satu bulan tidak cukup apalagi bila uangnya dibagikan tidak cukup gitu, maka tertinggal, tapi tertinggalnya bukan karena belum dibayarkan, apalagi dana pendidikan untuk tahun 2013 sekitar Rp40 triliun lebih," jelasnya. Oleh karena itu, menurut keterangan Ketum PB PGRI yang diwawancarai wartawan HR, guru yang punya hak yang sudah sertifikasi harus dirubah sistemnya, selain itu harus diupayakan agar pekerjaannya betul-betul meningkat. Tetapi dikatakan Sulistiyo yang juga anggota DPD RI mengatakan tidak boleh berlebihan karena akan mengakibatkan stressing pada kondisi guru di Indonesia. "Yang mendapat tunjangan guru adalah yang telah mendapat sertifikasi sedangkan yang belum mendapat sertifikasi guru belum mendapat tunjangan," ujarnya.Apalagi diungkapkan Sulistiyo banyak persoalan guru yang kurang jelas berapa kekurangan guru, sampai berapa jumlah guru pun datanya tidak valid. Kedua perlakuan terhadap guru non PNS, guru swasta, guru honorer itu tidak jelas, sistem kepegawaiannya tidak ada. Terakhir sistem profesional guru di Kabupaten/Kota tidak dilakukan dengan baik."Padahal Menteri pernah berjanji semua Ujian Kompetensi Guru (UKG) akan dilatih namun sampai hari ini tidak dilakukan malah setahu saya tidak ada anggarannya untuk itu. Itu saja belum dilakukan apalagi guru honorer tercatat saja belum tentu oleh kementerian," tandasnya. Lebih jauh ia menilai bahwa pemerintah dalam mengurusi persoalan guru dianggap tidak rapi terhadap penanganannya karena guru pernah mengusulkan salah satu badan agar penanganan guru tidak semrawut. Namun dijelaskan Sulistiyo, guru diminta bekerja dengan baik karena PGRI tetap berjuang bersama demi kesejahteraan guru semakin bermartabat.Sulistiyo berharap, pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan regulasi walaupun dalam implementasinya yang kelihatannya kurang bagus harus diperbaiki."Padahal UUGD sudah baik tapi belum dilaksanakan dengan baik dan mengurusi guru itu dari hulu ke hilir mulai pengadaan guru tapi kita masih tidak puas bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kotam bahkan guru yang menjadi bagian otonomi daerah juga belum tertib untuk dikelola dengan baik di Kabupaten/Kota," imbuhnya.Oleh karena, Ketum PB PGRI sekarang ini tengah membenahi profesi guru setelah menghadiri undangan Menteri Pendidikan Belanda untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi bersama Organisasi Guru Dunia. Organisasi Guru Dunia mengakui PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru, hanya saja adaoknum di Kementerian Pendidikan yang tidak faham soal PGRI."Jadi saya tidak merisaukan itu karena memang harus bagaimana kalau orang tidak tahu. Kalau tidak tahu sebaiknya tidak usah banyak bicara daripada banyak bicara malah merepotkan seluruh guru di Indonesia," tambahnya. Ditegaskan Sulistiyo setelah dari Amsterdam, ia menitikberatan pada pembinaan dan profesi guru bukan untuk menghukum guru dan bukan untuk memberi sanksi guru serta tidak menakut-nakuti guru. Selain daripada itu, ia menegaskan pendidikan perlu semakin inklusif dan transparan pada tahun 2015, karena Negara harus menyediakan akses dan mutu pendidikan bagi semua warga negara. Saat di Amsterdam, hal itu diungkapkan secara bersama oleh Organisasi Guru Dunia Education International (EI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait pendidikan untuk semua pasca 2015. Namun pernyataan itu disampaikan Presiden EI Susan Hopgood dan Ketum PB PGRI kepada Pemerintah Indonesia melalui Kepala Unit Kerja Presiden untuk pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangunsubroto.Dikatakan Sulistiyo, Selasa (26/3) yang dirilis harian kompas 27 Maret 2013 di Jakarta menyatakan EI dan PGRI menyepakati pendidikan tetaplah prioritas dalam merancang agenda pembangunan global pasca 2015. pemerintah dan pemerintah daerah harus memberi jaminan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan, mulai anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Susan mendorong Pemerintah Indonesia tetap komitmen meningkatkan pendidikan pasca 2015."Pendidikan untuk semua di Indonesia masih belum bisa tuntas, pemberantasan buta aksara misalnya, masih dilakukan berdasarkan proyek. Akibatnya banyak warga buta aksara bisa melek aksara selama proyek," tandasnya. Terkait peran guru, EI menekankan bahwa guru itu sumber daya pendidikan terpenting bagi siswa dan mutu pendidikan. Naun kontribusi guru tidak selalu dihargai dengan baik. Guru sering disalahkan jika ada kekurangan dalam sistem pendidikan sedangkan pendidikan dan pelatihan guru dianggap tidak produktif dan mahal."EI mendorong agar agenda pembangunan global untuk pendidikan menempatkan gurusecara profesional," imbuh Sulistiyo. dedy mulyadi(**)

Senin, 20 Mei 2013

Bupati Resmi Ngantor di Kepanjen


Malang Media Rakyat
Tasyakuran dalam rangka menempati kantor Bupati yang baru di Jalan Raya Panji, Kecamatan Kepanjen ini digelar di Pendopo baru Kamis (16/05) kemarin. Hadir dalam acara tersebut Bupati Malang Rendra Kresna bersanding dengan jajaran Formpinda yaitu Kapolres Malang AKBP Adi Deriyan Jayamarta. Hadir pula Ketua PN Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Sekretaris Daerah, dan juga Ketua Pengadilan Agama (PA) Kepanjen Kabupaten Malang. Serta Semua Kepala SPKP dan Camat se Kabupaten Malang.Dalam sambutannya, Bupati Malang mengatakan dengan tasyakuran dan pemotongan tumpeng ini bisa memberikan makna, agar seluruh SKPD diberi keselamatan dan terhindar dari bencana. Secara bertahap nantinya, seluruh infrastruktur pada kantor baru di Kepanjen ini akan dilakukan pembangunan dan perbaikan secara berkala. "Mulai hari ini Kamis (16/5) siang, kantor pusat Pemerintah Kabupaten Malang resmi di Kepanjen. Sambil menunggu fasilitas perkantoran selesai dibangun keseluruhan, sementara saya akan berkantor di rumah dinas dulu," ungkap bung Rendra, sapaan akrab Bupati malang ini.Bupati juga berharap, dengan tasyakuran ini, nanti pada Hari Jadi Kabupaten Malang, pada bulan November, semua kantor sudah berpusat disini untuk melayani masyarakat. "Memang, masih banyak yang harus kita kerjakan, termasuk soal anggaran perbaikan kantor baru ini. Karena itu, harus betul-betul cermat dalam mengelola anggaran," harap Bupati yang menyebut jika anggaran pembangunan kantor barunya, sudah masuk pada tahap keenam pembangunannya.Usai memberikan sambutannya Bupati Malang H. Rendra Kresna langsung memotong tumpeng, yang kemudian di berikan kepada Sekertaris Daerah Abdul Malik.(ziz/hms)

Bupati Membuka Olahraga Tradisional


Malang Media Rakyat
 Sebagai upaya melestarikan budaya olahraga tradisional Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan lomba / invitasi olahraga tradisional madep manteb dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional 2013 yang dilaksanakan di lapangan luar stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis kemarin (16/05). Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna.Ir.Helijanti Koentari Ketua panitia yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang ini menjelaskan dalam laporannya bahwa, kegiatan ini mempunyai tiga tujuan, yang pertama adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Yang kedua adalah mempopulerkan kembali olahraga tradisional dan mewujudkan Mensana In Copore Sano ( di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ). Kemudian yang ketiga adalah terwujudnya olahraga yang produktif dan berdaya saing sesuai dengan visi misi Madep Manteb. Adapun para peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah karyawan / karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan mempertandingkan 12 jenis lomba atau permainan tersebut adalah: 1. Jenthik (Pathil lele), 2. Bangalan (Gangsingan), 3. Sprente, 4.Gepok Bantal, 5. Layang-layang, 6. Gopak Sodor, 7. Bola Bekel, 8. Englek, 9. Bek Tor, 10. Yoyo, 11. Dakon, 12. Egrang.Dalam sambutan Bupati Malang mengatakan bahwa, tidak sedikit olahraga yang kita lakukan di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Malang, kesenian kebudayaan yang berasal dari luar kita tiru tetapi potensi yang kita miliki di tinggalkan.“Jangan kemudian kita lupa dengan kebudayaan yang kita miliki, kemudian di tinggalkan bahkan ada yang sekaligus merasa kalau melakukan kegiatan-kegiatan tradisional dianggapnya kita orang kuno, yang di luar negeri diposisikan lebih tinggi dari pada apa yang kita miliki, hal itu tidak menjadi semagat kebangkitan bagi kita,” ungkap Bupati. Bupati berharap khususnya kepada para Guru, Kepala SKPD dan siapapun untuk mengembangan olahraga tradisional ini. “Bahwa apa yang kita miliki semua harus kita bangun, kita cintai dan akan terus kita tumbuh kembangkan olehraga nasional kesenian tradisional dan kebudayaan lokal, dengan demikian kita merasa bangga mejadi anak bangsa Indonesia,” harapnya. (ziz/hmz) 

Senin, 13 Mei 2013

SMK N 1 Singosari Berkomitment Memajukan Dunia Pendidikan


Malang Media Rakyat
 PT Topindo Atlas Asia, selaku distributor resmi oli TOP 1 di Indonesia terus berkomitment memajukan dunia pendidikan di Tanah Air. Setelah sukses dan mendapat respon yang positif di tahun 2011 yang lalu, dengan program CSR yang sama perusahaan tersebut menyelenggarakan acara bertajuk “TOP 1 SMK Attack & Skill Contest 2012.” Yulfian Sani, selaku Technical Support & Trainer Departement PT Topindo Atlas Asia, mengatakan, bahwa kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan Corporate Social Responsibility (CSR) dari TOP 1, dimana program ini sudah memasuki tahun yang ke-5, dan setiap tahunnya selalu mendapat animo yang amat besar.Kali ini adalah gelaran ke – 7 dari rangkaian acara TOP 1 SMK Attack 2012 dan event yang pertama kalinya TOP 1 bekerjasama dengan SMKN 1 Singosari dengan dukungan dari Rilon Inverter Welding Machine. Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah (Sekmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Drs.Pudianto didampingi Waka Ur. Humas Drs Agus Sudarto, Waka Ur. Kurikulum Drs. H. Bambang H, MM, Ketua Penylenggara Drs. Achmad Juliadi, MPd, serta Perwakilan PT Topindo Atlas Asia. Dalam sambutannya Kepala Bidang Sekmen berharap acara ini dapat menjadi jembatan penghubung antara dunia industri dan dunia pendidikanKonsep acara di tahun – tahun sebelumnya hanya sebatas Training dan Skill Contest internal SMK, tahun ini konsep acara dikembangkan menjadi lebih luas dan lebih edukatif. Konten acara yang paling ditunggu adalah skill contest Otomotif se Jawa Timur, yang diikuti oleh perwakilan dari SMK – SMK terbaik. Kegiatan skill contest tersebut rencananya diikuti 15 SMK negeri dan swasta meliputi :
  1. SMK Negeri 1 Blitar
  2. SMK Negeri 1 Kediri
  3. SMK Negeri 1 Kepanjen Kab. Malang
  4. SMK Negeri 1 Madiun
  5. SMK Negeri 1 Singosari Kab. Malang
  6. SMK Negeri 2 Pasuruan
  7. SMK Negeri 2 Probolinggo
  8. SMK Negeri 2 Surabaya
  9. SMK Negeri 2 Turen Kab. Malang
  10. SMK Negeri 6 Malang
  11. SMK Negeri 12 Malang
  12. SMK Negeri Brantas Karangkates Kab Malang
  13. SMK Negeri Muhammadiyah 1 Kepanjen Kab. Malang
  14. SMK Negeri Nasional Malang
  15. SMK Negeri PU Malang
tetapi dalam pelaksanaannya terdapat 2 SMK ysng mengundurkan diri (SMK Negeri 1 Madiun dan SMK PU Malang). “Kriteria SMK untuk mengikuti Skill Contest ini adalah harus memiliki akreditasi “A” dari Kemendiknas, dan sekolah tersebut harus mempunyai Program Keahlian Otomotif. Dimana masing – masing sekolah menyeleksi terlebih dahulu siswa –siswanya untuk mendapatkan satu siswa terbaik sebagai perwakilan sekolahnya.” Jelas Yulfian, Technical Support & Trainer Departement PT. Topindo Atlas Asia.Tim juri untuk skill contest berasal dari dunia industri otomotif, pembimbing dari SMK Peserta dan TOP 1, dengan demikian diharapkan terlaksananya sistem lomba yang fair. Materi pengujian meliputi sistem rem, tune up, pengukuran kelistrikan, dan sistem transmisi. Di hari kedua penyelenggaraan acara, selain skill contest juga diadakan seminar tentang dasar – dasar pelumas dan praktek kewirausahaan yang diikuti para siswa dengan semangat kompetisi yang tinggi.Para pemenang skill contest (Juara I SMK Nasional Malang, Juara II SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, dan Juara III SMK Negeri 1 Singosari) mendapatkan sejumlah hadiah seperti Trophy, Tool Kits, Sertifikat, dan Souvenir. Khusus untuk juara pertama mendapat hadiah tambahan berupa 1 unit Polytron Neo Big Band. Selain menerima hadiah, untuk Juara I pemenang skill contest tersebut berhak mewakili propinsi Jawa Timur untuk Lomba Top 1 SMK Attack Skill Contest tingkat nasional dengan biaya perjalanan dan akomodasi seluruhnya ditanggung oleh PT Topindo Atlas Asia.

SMKN 1 Singosari Mengalakan Apel Pramuka


Malang Media Rakyat
 SMK Negeri 1 Singosari terdapat pemandangan yang tak biasa. Siswa-siswi menggunakan seragam pramuka, berbaris rapi di depan lapangan. Di depan mereka adalah para Pembina yang juga berpakaian pramuka. Dengan lantang para siswa bersama-sama menyanyikan hymne pramuka. Memang pada saat ini, SMK Negeri 1 Singosari sedang menggalakkan gerakan pramuka untuk pembinaan siswa-siswanya. Sesuai dengan konsep sekolah ini yaitu mendidik dan mengantar, pramuka memang sangat sesuai dengan konsep ini. “pramuka sangat baik dan sesuai untuk menerapkan pendidikan karakter pada siswa.” menurut bapak Sali Rochani ,S.Pd.,M.MPd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Singosari. Beliau menambahkan bahwa industri juga membutuhkan para pekerja yang memiliki karakter.Kegiatan pramuka ini memang telah diwajibkan oleh Mendiknas sebagai  sarana pendidikan karakter untuk Kurikulum 2013. Untuk itu SMK Negeri 1 Singosari mewajibkan siswa kelas X yang berjumlah 576 siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler pramuka. “nanti untuk kelas XI dan XII silahkan memilih ekstrakulikuler yang diinginkan.” Kata bapak Kepala Sekolah. Kegiatan ini juga wajib diikuti oleh staf sekolah yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Kompetensi Keahlian, dan para guru yang peduli dengan pramuka.Acara pembinaan pramuka yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 di SMK Negeri 1 Singosari rencananya akan dilaksanakan rutin. “Dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu terakhir.” tutup bapak Kepala Sekolah.

Teknologi & Pengetahuan Meningkat, Tuntutan Pelayanan Juga Meningkat


Malang Media Rakyat
Seiring kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan terhadap kualitas pelayanan diberbagai bidang juga meningkat, tak terkecuali di bidang kesehatan. Perawat dituntut untuk bisa tampil profesional saat  memberikan pelayanan serta mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ini sejalan dengan tema peringatan yang diangkat dalam peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) ke-39 yang digelar PPNI Kabupaten Malang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Kamis kemarin (2/5) yakni “ Melalui HUT PPNI ke-39 Kita Tingkatkan Profesionalisme Perawat Dalam Menyongsong Program Jaminan Kesehatan Untuk Semua Tahun 2014”.Kegiatan yang digelar selama sehari tersebut berlangsung cukup meriah, yang di hadiri langsung oleh Bupati Malang, H. Rendra Kresna. Dalam sambutannya, Bupati berharap agar perawat semakin profesional baik didalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun didalam menjalankan tugas sosialnya di masyarakat.” Memang betul untuk meningkatkan Derajat kesehatan tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan menjadi program nasional saja. Akan tetapi ini sudah menjadi program seluruh dunia bahkan kita telah memiliki komitmen dengan negara-negara di dunia bahwa MDGs tahun 2015 setidak-tidaknya capaian-capaian yang telah diprogramkan itu bisa 80 % bahkan 100% kita lakukan di Kabupaten Malang ini.     Alhamdulillah beberapa indikator yang disyaratkan tersebut sudah banyak terpenuhi. Itu semua diperoleh bukan karena program pemerintah, namun itu semua dicapai berkat kerja sama antara pemerintah, unsur swasta tak terkecuali penggiat-penggiat pembangunan kesehatan.” Untuk meningkatkan profesionalisme perawat, PPNI Kabupaten Malang, seperti disampaikan oleh Ketua PPNI Kabupaten Malang, Agus Wahyudoto, SAP sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan diataranya: Seminar sehari tentang Penanganan  Kegawatdaruratan Pre Hospital yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2013 lalu. Berdasarkan data terakhir di Kabupaten Malang menurut Agus terdapat hampir dua ribu perawat yang tersebar di seluruh wilayah. “Dari data tersebut 9 % merupakan lulusan SPK, 68 % lulusan D3 Keperawatan, 18 % lulusan S1, 5% lulusan S2. Disamping itu Kabupaten Malang juga telah memiliki hampir 20 perawat ahli, 9 diantaranya berasal dari Dinas Kesehatan, dan sisanya berasal dari Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen.”Dalam peringatan HUT PPNI ke 39 ini, juga PPNI Kabupaten Malang juga mengelar bakti sosial dan donor darah serta memberikan sejumlah bantuan untuk kaum duafa. (zis/hms)

Rabu, 08 Mei 2013

Bupati Hadiri Selamatan Giling PG Kebonagung


Malang Media Rakyat
 Selamatan Giling yang digelar Pabrik Gula Kebonagung, Sabtu (4/5) dihadiri Bupati Malang, H. Rendra Kresna bersama jajaran Forpimda dan juga perwakilan dari Kabupaten Blitar.  Suasana selamatan giling kali ini memang jauh berbeda dari selamatan giling tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, selamatan kali ini digelar di dalam lokasi pabrik yang disulap menjadi sebuah gedung pertemuan. Disampaikan dalam sambutan pimpinan PG Kebonagung, Didit Taurisianto bahwa Program pemantapan yang telah dilakukan PG Kebonagung telah memasuki tahun kedua pada tahun 2013 ini. Program ini merupakan program pengembangan lanjutan dari program pengembangan sebelumnya yang sudah dimulai tahun 2005. “Sebelum tahun 2005 kapasitas  di PG  hanya 4500 TCD dengan jumlah tebu yang digiling dibawah 8.800 kwintal. Untuk tahun ini jumlah tebu yang direncanakan digiling  sudah jauh melebihi dari kapasitas tersebut, dengan rendemen kurang lebih 8 %. Dengan kapasitas giling 10.000 ton/hari dengan luas area yang di giling kurang lebih 21.000 ha.”Dengan program pengembangan yang dilakukan PG Kebonagung diharapan pada tahun 2013 kapasitas giling bisa meningkat menjadi 15.000 TCD. Dengan jumlah tebu yang digiling mencapai 2.500 ribu ton dari luas area 27.000 ha. “Dan tahun 2015 kita akan meningkatkan mutu gula, hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri pertanian bahwa gula yang dijual harus memenuhi persyaratan pasar nasional Indonesia,” lanjut Didit.Dengan semakin meningkatnya kapasitas produksi PG Kebonagung, menurut Bupati Malang, H. Rendra Kresna, ini bisa menjadi sebuah harapan tersendiri tidak hanya bagi karyawan tapi juga rakyat Indonesia, “Kita tahu kebutuhan gula di Indonesia masih belum terpenuhi semua dari produk dalam negeri, baru 50 % saja yang bisa disediakan dari produk dalam negeri. Oleh karena itu setiap peningkatan produksi dari masing-masing pabrik gula yang ada, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada diluar Pulau Jawa tentunya menjadi harapan  kita semua terhadap ketersediaan pangan khususnya ketersediaan gula di tanah air.”Bupati cukup bangga terhadap adanya upaya peningkatan yang sudah dilakukan jajaran direksi pemimpin maupun karyawan dan petani. Terlebih dengan perolehan produksi yang bagus ini, perusahaan tidak lupa akan kewajibannya.” Tadi seperti disampaikan bahwa perolehan produksi yang bagus kembali kepada karyawan baik dalam berbagai bentuk. Ada yang bernama gaji, jasa produksi dll.” “Menjadi kebanggan juga tentunya kalau di PG Kebonagung, seorang karyawan terutama karyawan tetap dalam satu tahunnya mendapat 29 gaji dari 12 bulan yang ada. Disini dapat kita simpulkan kalau karyawan PG Kebonagung sudah  dapat dikategorikan sejahtera bila dibandingkan dengan karyawan perusahaan lain baik sejenis maupun bukan.” Kebijakan seperti ini, lanjut Bupati menjadi sebuah wujud kemitraan yang benar-benar harmonis, “Karena pada dasarnya hubungan perusahaan dengan SPSI bukan hanya mitra dalam dua hal yaitu mitra dalam pekerjaan dan usaha tetapi juga bermitra dalam masalah pembagian keuntungan.” (****/hms)
 

Peringatan Hardiknas 2013, Banjir Penghargaan


Malang Media Rakyat

Pembangunan bidang pendidikan  di Kabupaten Malang bisa dibilang cukup berhasil. Tak mengherankan jika kemudian pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2013 yang dipusatkan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis (2/5) dibajiri dengan berbagai Penghargaan. Berbagai penghargaan dan lomba baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Malang sendiri, Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Nasional. Sebut saja, Olimpiade Matematika National English And Applied Sciences Olympic UGM dimana wakil Kabupaten Malang, Maria Catur Natalia dari SMA Negeri I Dampit berhasil meraih Juara I dan Deni Dian Setiawan yang juga berasal dari SMA Negeri I Dampit berhasil meraih juara harapan III untuk Olimpiade Bahasa Inggris di ajang yang sama yakni National English And Applied Sciences Olympic UMG. Di tingkat provinsi, sejumlah perhargaan yang berhasil diraih diantaranya: Juara I lomba pemupukan bakat dan kreativitas siswa anak berkebutuhan khusus untuk ketegori penyanyi solo dan Juara I untuk  kategori bulutangkis SLB, dan peraih passing grade Olimpiade Sains Nasional SMP untuk bidang studi IPS. Di samping itu berbagai penghargaan olimpiade sains di tingkat Kabupaten baik SD, SMP, SMA/SMK dan lomba guru berprestasi juga diserahkan oleh Bupati Malang.  Selain penyerahan penghargaan, pada kesempatan tersebut juga diserahkan sejumlah beasiswa untuk siswa-siswi berprestasi.  Upacara peringatan Hardiknas yang diikuti kurang lebih 2 ribu peserta ini mengambil tema, “Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan.” Sesuai dengan tema tersebut, dalam sambutan menteri Pendidikan Nasional, Moch Nuh yang dibacakan Bupati Malang, H. Rendra Kresna yang saat itu bertindak selaku inspektur upacara dikatakan bahwa tema tersebut merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau keseluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal usul, status sosial, ekonomi dan kewilayahan. Usai menggelar upacara peringatan hardiknas, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara tasyakuran hardiknas yang dilaksanakan di aula Stadion Kanjuruhan. Yang tidak kalah menarik dari peringatan hardiknas kali ini adalah, penyelenggaraan pameran prestasi pendidikan dan pentas seni di Halaman Stadion Kanjuruhan Kepanjen yang dibuka secara resmi oleh Bupati Malang. Berbagai hasil kerajinan dan ketrampilan siswa-siswi dari sekolah di wilayah Kabupaten Malang dapat dilihatdandibelidisini.(****/hms)
 

Kamis, 02 Mei 2013

BNN Latih Kader Penyuluh Anti Narkoba di Sekolah




Malang Media Rakyat
Meningkatkan gerakan pemberantasan Narkoba di Kota Malang agar semakin mantap, Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Malang terus membuat gebrakan. Jika sebelumnya melakukan road show ke sekolah-sekolah, kini gilira BNN melakukan pelatihan kader penyuluh anti narkoba di lingkungan sekolah yang bertempat di SMKN 4 Kota Malang, Senin (29/4).Dalam pendidikan ini, sebanyak 150 peserta dari 10 SMA dan 10 SMK se Kota Malang mengikuti kegiatan ini. Para siswa dididik selama tiga hari agar mumpuni menjadi kader BNN Kota Malang untuk bersama-sama menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba.Kepala BNN Kota Malang AKBP Hennry Budiman mengungkapkan dengang pelatihan ini diharapkan para pelajar di Kota Malang bisa menjadi kader  di sekolahnya untuk mensosialisasikan pencegahan narkoba. Sebab selama ini pelajar sangat rentang terkena narkoba, dengan adanya kader di sekolah-sekolah ini diharapkan penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan sekolah bisa terus ditekan.“Nantinya para peserta pelatihan ini akan menjadi trainer bagi teman-temannya disekolah. Dengan melibatkan teman sebaya diharapkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah semakin efektif,” tegas Hennry, Senin (29/4).Dengan pemadatan materi yang disampailkan dari BNN, Dinkes, kepolisian, pemuka agama dan hukum diharapkan anak-anak sudah maksimal untuk bisa menyerap materi pelatihan. Meski pendikan ini hanya dilakukan selama tiga hari, diharapkan anak-anak bisa menyerap materi sebaik mungkin sehingga semakin efektif dalam melakukan sosialisasi  pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah.“Usai pembinaan ini nantinya BNN akan menurunkan tim mentor pembinaan kader ke sekolah-sekolah sehingga materi pembinaan bisa berkesinambungan dan tidak berhenti kali ini saja,’ terang Hennry Fasilitator BNN Kota Malang RM Achjadi mengungkapkan, anak-anak yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak pilihan yang mewakili sekolah masing-masing. Dengan pendidikan selama tiga hari dirasa sudah cukup untuk bisa membuat siswa semakin faham bagaimana mensosialiasasilkan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini  di sekolah masing-masing.“Disini anak-anak dididik menjadi tenaga ahli penyuluh narkoba di masyarakat, kami berharap anak-anak serius mengikuti kegiatan agar hasilnya bisa optimal,” ungkap Achjadi. (****/hms)



Bupati Berangkatkan Peserta Rally Wisata Jeep M2 Berbagi


Malang Media Rakyat
 Mendukung program Visit Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengadakan kegiatan Rally Jeep M2 Berbagi Tahun 2013 yang di ikuti pejabat struktural pada SKPD, Kecamatan dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sejumlah 200 tim atau 400 peserta. Pemberangkatan Rally Jeep M2 Berbagi Tahun 2013 oleh Bupati Malang dilakukan di Singhasari Residence, pada sabtu Jalur yang dilewati pada kegiatan Rally Wisata ini antara lain : start di Singhasari Residence Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Wagir, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur dan finish di Pantai Wisata Balekambang.Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan "Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Malang dan menjalin tali silaturrahmi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan masyarakat Kabupaten Malang dengan cara membagikan sembako gratis dan pengobatan gratis".            Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kebupaten Malang, tujuan dari diselenggaranya kegiatan Rally Wisata Jeep M2 adalah memasyarakatkan salah satu jenis olahraga rekreasi yaitu rally, hal ini berdasarkan surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Jawa Timur  tentang pengembangan olahraga rekreasi di daerah. kegiatan ini juga dalam rangka mendukung Visit Kabupaten Malang untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Malang, serta dalam upaya meningkatkan pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial dengan cara memupuk semangat Madep Manteb.Kegiatan Rally Wisata Jeep M2 Berbagi Tahun 2013 membantu masyarakat di daerah tertinggal dengan memberikan bantuan sembako dan pengobatan gratis juga salah satu kegiatan yang dilakukan saat perjalanan rally, untuk pembangian sembako dan pengobatan gratis dilaksanakan di 3 desa, yaitu Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak, Desa Bandungrejo dan Desa Srigonco Kecamatan Bantur. dalam kegiatan ini Bupati juga berpesan membangun desa dengan cara gotong-royong sehingga desa dapat terbangun dengan maksimal.Setelah mencapai finish peserta disuguhi pemandangan pantai Balekambang yang indah dan juga udara segar pantai yang menyejukkan. Tidak itu saja peserta Rally Wisata juga mengikuti kegiatan undian berhadiah dengan hadian 4 sepeda motor, 8 sepeda gunung dan banyak lagi hadiah menarik lainnya. Dan yang beruntung mendapatkan sepeda motor adalah Bagian Tata Usaha Setda Kabupaten Malang dan Kecamatan Kalipare.(****/hms)

Reformasi Birokrasi Butuh Dukungan Pers


Jakarta Media Rakyat
Reformasi birokrasi akan berhasil bila didukung oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari birokrat, politisi, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, pers, dan seluruh masyarakat madani. Posisi jurnalis baik dalam sosialisasi kebijakan maupun sebagai control sosial, sangat strategis dan akan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan.Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, pers merupakan keuatan ketiga yang sangat menentukan. “Reformasi birokrasi sangat membutuhkan dukungan pers,” ujarnya, Jumat (12/04).Karena itu, Tujuannya, selain untuk mendapatkan masukan juga untuk membangun pemahaman yang sama mengenai reformasi birokrasi. Hal itu sangat diperlukan untuk membekali wartawan dalam peliputan mengenai seluruh aspek birokrasi.Tanpa mengurangi independensi media massa, diharapkan lahr pembertaan yang proporsional, sehingga terbentuk opini public. Pada glirannya diharapkan dapat menggalang dukungan masyarakat. “Kekuatan ketiga bisa dibangun dengan pemberitaan media yang semakin massif, konferensif dan juga pemberitaan yang tepat ke masyarakat,” Eko menambahkan.Menurut rencana, penyelenggaraan orientas jurnalis ini akan dibagi ke dalam 3 wilayah yang berbeda, yakn bagian barat, tengah, dan timur.Menurut Bambang dari Litbang Kompas, gagasan pelaksanaan training ini sangat menarik apabila tidak mendoktrin para jurnalis. Selama ini kalangan media lebih banyak memberitakan hasil ketimbang proses, seperti kasus yang terjadi dalam birokrasi. “Sebenarnya di balik kasus ada rangkaian proses yang panjang. Kita kurang menangkap subtansinya. Training ini diharapkan bisa menggambarkan urusan birokrasi dari hulu ke hilir,” ujar Bambang.Wamen PANRB berharap, ke depan ada media di tanah ar yang focus dan interest untuk aktivitas pemberitaan akuntabilitas pemerintahan untuk reformasi birokrasi, seperti yang terjadi di Amerika yaitu Media Federal.(**/LP)



Upaya Pemkab Memberantas Rokok Ilegal


Malang Media Rakyat
 Dalam upaya memberantas rokok ilegal yang semakin tahun semakin meningkat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Malang, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur II M. Purwantoro dan jajarannya melakukan audensi bersama Bupati Malang H. Rendra Kresna beserta para pejabat Pemkab Malang di Peringgitan Pendopo Kabupaten Malang (01/05). Audensi tersebut diharapkan dapat memperoleh titik temu dalam menghadapi para pengusaha rokok ilegal yang marak terjadi, yakni mencari pendekatan yang lebih persuasif serta untuk menghindari terulangnya kejadian yang sama."Selama ini kami sering melakukan penindakan secara langsung ketika mendapati pengusaha rokok ilegal, kami juga melakukan penahanan, namun hal tersebut tidak menjadikan jera para pengusaha rokok ilegal. Untuk itu kami ingin mencari latar belakang permasalahan yang ada bersama Bupati serta para pejabat di Pemerintah Kabupaten Malang," tutur Purwantoro.Dia menjelaskan beberapa kondisi dimana rokok dikatakan sebagai rokok ilegal, yakni rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok yang dilekati cukai palsu, rokok yang dilekati cukai bekas serta rokok yang dilekati cukai yang bukan untuk rokok tersebut. Di Kabupaten Malang, daerah yang terindikasi sebagai daerah yang banyak terdapat perusahaan rokok ilegal adalah di Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Tajinan. Menanggapi hal tersebut, Bupati berjanji untuk membantu penyelesaiannya.Lebih lanjut, berbagai data yang didapat di lapangan menyebutkan alasan para pengusaha rokok yang masih ilegal, salah satunya adalah kesulitan dalam pengajuan izin untuk mendirikan pabrik rokok baru yakni Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) karena luas lahan perusahaan banyak yang kurang dari 200 meter persegi. Bupati juga akan memerintahkan para pejabatnya untuk mendata para pengusaha rokok yang hingga kini masih belum mendapatkan izin tersebut.Sementara itu, Purwantoro juga memberikan kesanggupan dalam mempermudah pemberian izin tersebut, sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan semaksimal mungkin, serta meningkatkan penerimaan negara dari Cukai dan PPN hasil tembakau bisa lebih optimal. Target penerimaan tahun 2013 oleh Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur II  adalah sebesar Rp 27,5 triliyun sedangkan target untuk wilayah Malang adalah Rp 10,1 Trilyun. (***/hms)

TP PKK Dapat Bantuan


Malang Media Rakyat
Peran perempuan sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah peran sertanya dalam keanggotaannya sebagai anggota TP PKK. Selain untuk mengawal suksesnya 10 program pokok PKK, peran perkumpulan kaum ibu-ibu ini sangat besar, seperti halnya dalam membimbing putra-putrinya agar menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, serta beberapa tugas penting lainnya.Terkait hal itulah, TP PKK ini perlu mendapat dukungan moral dan material dari pemerintah daerah. Seperti pada hari ini, Selasa (30/04), bertempat di gedung TP PKK Kota Malang, perkumpulan kaum hawa ini mendapat bantuan dana dari pihak Pemkot Malang melalui BKBPM. Sebanyak 544 TP PKK di tingkat RW, masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp. 75 ribu selama 10 bulan, 57 TP PKK di tingkat kelurahan mendapat bantuan Rp. 250 ribu selama 10 bulan, 5 TP PKK yang ada di level kecamatan mendapat bantuan Rp. 300 ribu selama 10 bulan juga, dan TP PKK tingkat kota mendapat kucuran dana Rp 1,5 juta selama 1 tahun.Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) BKBPM Kota Malang, A El Zam-zami mengatakan bahwa dengan diberikannya bantuan dana tersebut dapat membantu dan memperlancar kinerja TP PKK yang ada di Kota Malang dengan maksimal. "Pemberian bantuan ini merupakan program tahunan, dan jangan dilihat dari nilainya, namun setidaknya bisa memberikan tambahan motivasi kepada para anggota TP PKK dalam menjalankan tugasnya.Pemberian bantuan ini, secara simbolis diserahkan oleh wakil ketua TP PKK Kota Malang, Ny Lusi Bambang Priyo Utomo. Istri Wakil Walikota Malang, Drs. Bambang Priyo Utomo, Bsc itu mengatakan bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan di TP PKK, seperti halnya keterbatasan anggaran untuk biaya operasional dan sarana prasarana. Namun perempuan berjilbab itu berharap, untuk ke depannya, beberapa kekurangan itu bisa ditambal/ditutup dengan baik. "Oleh sebab itulah, mari kita terus tingkatkan kinerja TP PKK mulai dari tingkat RW hingga jajaran kota. Dengan demikian, beberapa kekurangan yang selama ini masih menjadi salah satu kendala, tidak akan mempengaruhi peran dan kinerja kita, khususnya dalam menjalankan 10 pokok program PKK. Dengan kebersamaan, kami optimis bisa mencapai apa yang akan kita raih," himbau Lusi. (****/hms)



Kabupaten Malang Capai Target e-KTP


Malang Media Rakyat
 Kinerja para Pejabat Pemerintah Kabupaten Malang patut diacungi jempol, pasalnya meski awal pelaksanaan rekam data e-KTP di Kabupaten Malang bisa dikatakan terlambat dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia, namun kontribusi Kabupaten Malang tercatat berhasil menempati urutan kedua setelah Kabupaten Bogor. Hal ini dikemukakan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman kepada Bupati Malang H. Rendra Kresna saat berkunjung ke Kabupaten Malang, yang ditemui langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Malang itu di ruang kerjanya, Rabu (01/05)."Saya mendapat amanah dari Menteri Dalam Negeri untuk berkunjung ke Kab/Kota yang kontribusinya terhadap e-KTP sangat besar, salah satunya Kabupaten Malang. Dengan jumlah penduduk berkisar tiga juta jiwa, Pemerintah Kabupaten Malang sudah berkontribusi sangat besar terhadap target nasional pelaksanaan e-KTP pada 2012 lalu, dan secara nasional Pemkab Malang di posisi kedua setelah Pemkab Bogor yang berpenduduk empat juta lebih. Hampir sebanding dengan Pemkab Bogor yang memulai lebih awal," ujar Irman.Lebih lanjut, di awal-awal pelaksanaan e-KTP 2012 lalu, terdapat dua kekhawatiran dari Menteri Dalam Negeri, yakni ketakutan akan sistem yang tidak jalan serta takut kurang mendapatkan dukungan dari para kepala daerah. Namun kehawatiran itu tidak terbukti di Kabupaten Malang, dimana sistem dapat berjalan dengan baik dan Bupati serta jajarannya mendukung secara penuh pelaksanaan rekam data e-KTP di wilayah Kabupaten Malang, dan dibuktikan dengan hasil yang nyata, meskipun belum secara keseluruhan wajib e-KTP di Kab Malang dapat terekam. Tahun ini, Pemkab Malang masih menyisakan sekitar 600 ribuan penduduk yang belum terekam data-datanya. Dan secara nasional, hingga 8 November 2012 sudah berhasil tercatat rekam data e-KTP sebanyak 178 juta.Dijelaskan pula, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemkab Malang di 2013 ini adalah menyelesaikan rekam data bagi penduduk yang belum terekam serta melakukan penyelamatan. Penyelamatan yang dimaksudkan ialah memberikan sosialisasi bahwa e-KTP dilarang untuk di foto kopi. Pemerintah juga diharuskan dapat menyiapkan card reader pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pelayanan publik. Karena tanpa adanya card reader pada tempat-tempat pelayanan publik, e-KTP tidak ada bedanya dengan KTP lama."KTP lama masih berlaku hanya sampai akhir 2013, dan per 1 Januari 2014 KTP lama sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh e-KTP. Kecuali untuk keperluan politis seperti pengumpulan dukungan bagi Calon Legislatif, e-KTP jangan di foto kopi, karena selain dapat merusak juga tidak berfungsi, yang perlu dicatat sendiri oleh pemegang e-KTP adalah nama dan NIK nya saja, kalau ada kehilangan, pemerintah sudah memiliki data-datanya," pungkasnya. (****/hms)

Humas Tak Perlu Takut Wartawan


Malang Media Rakyat
Dengan diadakannya sosialisasi kehumasan dan keprotokolan bagi perwakilan humas SKPD di wilayah kerja Pemkot Malang pada hari ini, Selasa (30/04) di hotel Trio Indah, menurut kepala Humas pemkot Malang, Ir. Sapto P. Santoso, M.Si diharapkan dapat memberikan/menambah pengetahuan bagi peserta. Selain itu, staf  humas SKPD juga akan mempunyai pengetahuan tentang dunia pers. Hal ini sesuai dengan fungsi salah satu humas yang selalu berhubungan dengan LSM dan wartawan. Selama ini, kata Sapto, fungsi dan peran kehumasan di jajaran SKPD masih kurang, sehingga diperlukan penambahan pengetahuan, seperti halnya acara hari ini. "Dengan acara ini nantinya diharapkan humas yang ada di SKPD bisa lebih baik lagi, khususnya dalam hal pengambilan dokumentasi, keprotokolan, MC, membuat release hingga penyambutan pejabat. Jadi, nantinya juga tidak selalu tergantung kepada Humas Pemkot, dan mereka bisa mandiri, khususnya untuk kegiatan walikota, wakil dan sekda," tambahnya.Sapto menambahkan, bahwasannya humas SKPD yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya sejauh ini 50:50, dan acara sosialisasi ini juga untuk pengkhaderan kehumasan, dan yang terpenting lagi adalah ketika humas  menghadapi/mewadai teman-teman pers. "Dengan demikian, apabila suatu lembaga humas didatangi wartawan tidak terkesan cuek atau tidak bisa memberikan statemen/data yang mereka butuhkan. Selama ini humas SKPD terkesan takut ketika didatangi wartawan. Takut disini dalam artian takut salah ngomong dan terkesan enggan memberikan data/ informasi," tambahnya."Ketakutan-ketakutan kepada wartawan ini,  sebenarnya tidak boleh terjadi, karena humas merupakan salah satu wadah dan mitra kerja bagi wartawan untuk mendapat informasi. Humas dan media merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga harus berjalan bergandengan dalam pelaksanaannya," imbuh Sapto.