APBN- P 2013 AKHIRNYA DI SETUJUI , SIAP - SIAP NAIK

Jakarta Media Rakyat

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 setelah melalui proses hampir 12 jam. Rancangan keuangan negara ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kepastian persetujuan tersebut diperoleh DPR mengambil keputusan melalui mekanisme voting yang diberikan oleh masing-masing anggota lembaga legislatif tersebut dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin . Tercatat sebanyak 338 orang DPR menyatakan setuju dengan usulan RAPBN-P 2013. Sementara anggota DPR yang menolak rancangan neraca keuangan Negara terbaru sebanyak 181 orang. Dari sembilan fraksi di DPR, tercatat empat fraksi secara tegas menolak usulan RAPBN-Perubahan yang diajukan oleh pemerintah. Keempat fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, serta Partai Hanura. Sementara lima fraksi lainnya memutuskan mendukung rencana pemerintah meloloskan RAPBN-P 2013. Kelima fraksi tersebut adalah Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan PPP."Fraksi PKS kirim pesan cinta kepada Presiden. Tahanlah tanganmu wahai Presiden, tahanlah keinginanmu untuk menahambah penderitaan rakyat," kata Juru Bicara Fraksi PKS Fahri Hamzah.Dari kubu pendukung, juru bicara Partai Golkar Satria Widya Yudha mengatakan pihaknya menyadari dengan pertumbuhan ekonomi potensi kesempatan kerja semakin berkurang. Partai Golkar mengaku dengan kesepakatan target pertumbuhan 6,3%, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dengan jumlah lebih dari 300 ribu pekerjaan baru."Kami meminta kepada pemerintah dengan segenap daya dan upaya agar menekan inflasi tetap pada 7,2%," kata Satria yang menyatakan fraksinya bisa menerima usulan RAPBN-P 2013 yang diajukan pemerintah.Kendati demikian, Fraksi Golkar mengaku Indonesia tak mempunyai strategi pengembangan energi alternatif di masa mendatang. Pemerintah diimbau untuk melakukan bauran pengembangan energi sehingga penggunaan BBM mahal bisa dialihkan ke BBM murah.Keputusan APBNP 2013 Diwarnai Kericuhan
Keputusan RUU tentang Perubahan perubahan atas UU No 19 Tahun 2012 tentang Perubahan APBN 2013 diakhiri dengan kericuhan.Kericuhan muncul ketika Ketua DPR Marzuki Ali mengumumkan keputusan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Anggota DPR dalam sidang paripurna.Pantauan Liputan6.com, saat menghadiri sidang paripurna Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, jumlah hasil pemungutan suara 338 anggota DPR menyetujui dan 191 menerima."Paripurna ini memutuskan RUU 2013 diputuskan menjadi APBN 2013," kata Marzuki, saat menutup sidang Paripurna, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).Kericuhan tersebut, dilakukan olah kalangan mahasiswa yang menghadiri rapat tersebut, dan juga perwakilan dari buruh yang tegabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).Adapun hitungan pemungutan suara sebagai berikut Fraksi Gerindra menolak 25 orang, Hanura menolak 14 orang. PKB menerima 23 orang. Fraksi PPP menerima 34 orang. PAN setuju 40 orang. Berikutnya Fraksi PKS menolak 51 orang, PDIP 91 orang menolak. Golkar 98 orang menerima, Demokrat 143 orang menerima.Dengan adanya persetujuan dari DPR tersebut, berikut adalah postur APBN-P untuk tahun 2013 ( ***)

Bupati Membuka Buka Giling Tebu

Malang Media Rakyat

Buka giling tebu tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kelompok pengerajin gula merah “Sari Madu” Desa Sukolilo Kecamatan Wajak ini secara resmi dibuka oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna , Senin (17/6) kemarin. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan meriah sekali ditandai antusias warga sekitar yang ingin menyaksikan pembukaan giling tebu tersebut.Dalam laporannya di hadapan Bupati Kades. Sukolilo, Samsul Maskuri menjelaskan tentang masyarakatnya yang umumnya bekerja penjadi pengusaha rumahan, salah satunya yaitu pengerajin gula merah. “Saat ini ada sekitar 41 pengerajin gula merah, dalam satu hari 41 pengerajin tersebut bisa menghasilkan 28 ton, dengan harga gula merah 1 kilonya 7 ribu rupiah, maka dalam satu bulan bisa menghasilkan 840 ton dengan pengasilan bisa mencapai kurang lebih 5 milyar”. Jelas Samsul. Samsul juga menambahakan bahwa usaha masyarakatnya selain pengerajin gula merah, yaitu di bidang pertamanan dengan menanam rumput hias yang bisanya di konsumsi oleh perumahan-perumahan baru di pakai untuk mengihasi taman. Samsul berharap agar usaha warganya nantinya bisa dibantu Pemkab Malang. “Saya berharap agar kami mendapatkan bantuan tidak hanya bantuan fisik tapi juga pelatihan-pelatihan yang natinya para pengusaha ini bisa bersaing dan bisa mendapatkan penghasilan yang bisa diharapkan sehingga taraf ekonomi warga Sukolila akan semakin lebih baik”. HarapnyaBupati Malang H. Rendra Kresna, sangat bangga sekali dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga desa Sukolilo yang bisa mandiri berkembang dengan memiliki usaha sendiri. Bupati juga menjelaskan bahwa perekonomian Kabupaten Malang di dukung oleh sektor Usaha Mikro Kecil Mandiri (UMKM). “Jumlah UMKM di Kab. Malang kurang lebih sekitar 231 ribu UMKM, dalam satu tahun nilai omsetnya mencapai kurang lebih 27 Triliun.” Jelas Bupati. Disinggung mengenai bantuan yang sudah disampaikan oleh Kepala Desa, Bupati akan segera menindaklanjutinya kepada Dinas terkait. (ziz/hms)

Bupati Resmikan Agro Wisata Madusari di Desa Duwet Kraja

Malang Media Rakyat

 Terlihat memadati Lapangan Tulus Besar yang dipadati oleh 4.258 peserta yang mengikuti Gerak Jalan Madep Manteb Kecamatan Tumpang yang terdiri dari Muspika Kecamatan Tumpang, masyarakat, guru dan pelajar di daerah sekitar. Kegiatan rutin yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang tersebut diharapkan selalu didasari rasa kebersamaan, kerukunan yang tetap terjaga.  Tak berhenti sampai situ, seusai membuka dan memberangkatkan peserta Gerak Jalan Madep Manteb di Desa Tulusayu Kecamatan Tumpang pada Minggu pagi dalam rangka memperingati Hari Anak dan Hari Lingkungan Hidup tersebut, Bupati Malang H. Rendra Kresna menyempatkan berkunjung ke Desa Duwet Krajan untuk meresmikan Agro Wisata Madusari yang menghasilkan produktivitas tanaman pohon apel. Didampingi Camat Tumpang, Drs. Eru Suprijambodo, M. Si, Bupati Malang meninjau lokasi Agro Wisata Madusari sekaligus memetik dan memakan buah apel di tempat tersebut. Sebelumnya, Rendra menyempatkan mengunjungi bedah rumah dan plesterisasi di Desa Duwet, ’’Alhamdulillah, plestarisasi juga sudah kita jalankan dengan baik di 10 rumah,’’ jelas Eru. Pengurus Agro Wisata Madusari yang mempunyai Luas ± 123 Hektar itu terdiri dari 168 orang yang mayoritas petani apel. Inisiatif untuk meningkatkan produktifitas agro mendapat nilai tambah anggota dari dusun Duwet Karajan. “Oleh karenanya, diharapkan khususnya kepada masyarakat sekitar terlibat langsung dalam pembangunan pariwisata pada lokasi Malang Timur nanti”, ucapnya camat yang sekaligus anggota PMI Kabupaten Malang ini. Usaha peningkatan produktivitas tersebut juga bisa dilakukan penggalakkan sekolah lapang dan penyuluhan untuk membina petani agro buah agar menekuni dan menlateni dengan sabar menggeluti dalam produktivitas buah.Harapan Bupati Malang, masyarakat beserta poktan (kelompok tani) Agro Madusari bisa bertahan dengan produknya dan mengembangkannya, disisi lain faktor yang bisa menghambat produktivitas apel seperti mahalnya pupuk dan rendahnya harga jual oleh masyarakat dan bisa bersaing dengan negara lain, mengingat persaingan semakin ketat. “Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan teknis dan peningkatan produktivitas sehingga kualitasnya baik dan rasa yang khas”, harapnya. Selanjutnya, Bupati Malang melakukan pemotongan pita di pintu masuk Agro Wisata Madusari Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang.(ziz/hms)

Penilaian WTN 2013 Di-floorIkan

Malang Media Rakyat

Tahun ini Kota Malang telah menerima penghargaan di bidang lalu lintas, yaitu Wahana Tata Nugraha (WTN). Meski demikian, tim penilai dari Kementerian Perhubungan terus memantau dan melakukan penilaian guna pencapaian penghargaan tersebut di tahun 2014 mendatang. Saat ini tim sudah melakukan penilaian sebanyak dua kali, dan masih menyisakan satu lagi penilaian. Hari ini, Rabu (12/06), tim penilaian memaparkan hasil pemantauannya di lapangan, dan hasil-hasilnya disampaikan di ruang sidang balaikota Malang.Pemaparan hasil penilaian tahap II dan III Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2013, yang disampaikan oleh Kasubid pemaduan moda transportasi perkotaan, Kementerian perhubungan dan Ir. Djamal Subastian MSc. Sebelum menyampaikan hasil temuan/penilaian di Kota Malang, Djamal menyampaikan jika WTN kencana pada tahun 2011 diraih oleh Kota Solo, dan WTN Wiratama tahun 2012 diraih oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. "Angkutan kota (angkot) sebagai salah satu obyek penilaian WTN, saat ini sangat memprihatinkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kami prihatin akan kejadian ini, karena hal ini terjadi di sebagian besar kabupaten/kota," ujarnya.Untuk di Kota Malang, kata Djamal, tidak demikian dan masih dalam kondisi baik. Ada sekitar 800-900 angkot tersedia di kota Malang. Meski yang beroperasi secara normal dan rutin sekitar 50 persennya, menurutnya masih cukup bagus. "Yang menjadi koreksi adalah jika di pasang kaca film sebaiknya 60 persen saja dan kelengkapan angkot,  seperti halnya lampu tanda bahaya yang paling vital. Para sopir angkot hendaknya jangan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang bukan semestinya. Sosialisasi tentang itu semua harus digencarkan lagi, dan jika masih ada yang melanggar hendaknya mendapat sangsi yang tegas dari aparat," tambah Djamal.Angkutan umum lainnya, yaitu Taxi, terang dia, masih dalam penilaian baik, meski pihak tim juri masih menemukan taxi yang ada penumpangnya, akan tetapi lampu dibagian atas taxi masih menyala. "Itu artinya argo tidak tersambung, dan tidak seharusnya terjadi agar tidak membingungkan/mengecewakan calon penumpang. Keberadaan becak motor juga harus ditertibkan, karena kendaraan roda tiga itu ilegal. Pengendara mobil pribadi masih baik, meski kita sulit mendeteksi penggunaan sabuk pengaman, karena kaca mobil terlalu gelap. Mobil dengan bak terbuka dibelakang tidak boleh mengangkut orang. Pengendara motor bagus dan sudah menggunakan helm. Kepatuhan pengendara di zebra cross sudah baik, yaitu berhenti di marka penyeberangan," paparnya.Djamal menambahkan, keberadaan ojek sepeda motor perlu penambahan dan dimaksimalkan untuk memfasilitasi kebutuhan turis, dan penempatannya harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai parkirnya/penempatannya. "Kendaraan apapun dilarang parkir di sekitar zebra cross, trotoar apalagi di rambu dilarang parkir. Sosialisasikan penggunaan lampu, patuhi rambu-rambu lalu lintas, penggunaan helm dan lain-lain. Jika fasilitas penyeberangan ada, maka pejalan kaki akan menyeberang dengan aman dan tenang," ucapnya.Beberapa hal yang juga menjadi sorotan kami, lanjut Djamal, penempatan tiang-tiang reklame yang mengganggu jalan, pedagang di badan dan bahu jalan, harus ditertibkan. Kecuali untuk kepentingan tertentu, harus ada ijin dari Kepolisian seperti halnya saat ada acara perkawinan. "Selain itu, permukaan jalan yang rusak harus diperbaiki agar bahu jalan tidak cepat rusak. Kondisi trotoar di beberapa jalan utama kurang baik dan belum ada pemanfaatan untuk pejalan kaki. Ditrotoar jangan ditanami pohon, ditutup papan iklan, digunakan untuk parkir kendaraan, dan sebagainya, karena fungsi trotoar untuk pejalan kaki," sambungnya."Kalau perlu ditindak bagi yang melanggar/menggunakan tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan. Jarak rambu lalu lintas jangan terlalu dekat, minimal 25 meter. Marka jalan yang memudar segera diperbaiki dan yang belum ada segera dikasih. Rambu-rambu lalu lintas ada beberapa yang hilang dan tinggal tiangnya saja. Marka jalan yang ada di tengah dan tepi perlu dilengkapi, serta jangan sampai pudar warnanya, untuk mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jembatan penyeberangan, halte, terminal arjosari relatif baik. Toilet umum harus digratiskan, akan tetapi tetap menjaga kebersihannya," jelas Djamal .Yang tidak kalah penting, kata dia, rambu tanda parkir harus jelas untuk kendaraan apa, dan keterangan tentang hal itu bisa ditaruh di rambu parkir bagian bawah. Pun demikian dengan tarif parkir harus transparan, dan kalau bisa dipasang di rambu juga. "Saya sempat bingung saat tanya jukir, karena mereka tidak punya karcis dan tidak tercantum harga/tarif parkirnya. Rambu-rambu lalu lintas secara kuantitas perlu ditambah, seperti halnya rambu peringatan, petunjuk, dan lain-lain. Penempatan rambu tersebut juga harus sesuai pada tempatnya, dan iklan dijauhkan dari rambu," himbaunya."PJU relatif baik, dan jika anggaran di Kota Malang kurang, maka prioritaskan dulu yang di persimpangan jalan. Bila listrik dirasa mahal, bisa menggunakan energi alternatif, seperti tata surya. Trafic light juga sudah baik, yaitu menggunakan angka-angka hitung. Tapi tolong tertibkan iklan-iklan yang ada disekitarnya yang menggannggu. Saran saya, harus ada uji emisi kendaraan gratis, dan minimal dimulai dari lingkungan pemda, ada website khusus untuk Dishub, serta ada kurikulum tentang lalu lintas," tegas Djamal.Terkait pemaparan tim WTN tersebut, Sekkota Malang, DR. Drs. H. Shofwan, SH, M.Si mengatakan jika pihaknya siap dan akan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada penilaian WTN ini. "Dengan demikian, nantinya Kota Malang bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan penghargaan ini. Dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik antara semua pihak, kami optimis bisa meraih pengharhaan WTN ini lagi di waktu mendatang," tukasnya.

Pelatihan Persiapan Kerja Dibuka Bupati

Malang Media Rakyat

Pembukaan pelatihan persiapan kerja bagi angkatan kerja yang digelar di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Kec. Singosari ini secara resmi dibuka oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna Senin, (17/6) kemarin. Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Hari Soegiri MBA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Ir. Jaka Ritamtama, Direktur PT Prima Duta Sejati, Direktur PT. Bangun Gunung Sari dan Direktur Magistra Utama Malang. Dalam laporannya Ketua paniatia Ir. Jaka Ritamtama menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut adalah 250 peserta terdiri dari, lulusan pelajar SMK/SMA se-Kab. Malang yang lulus Unas  tahun 2013 ini, mereka berasal dari 10 lembaga SMK dan 3 lembaga SMA. Adapun Kegiatan ini di laksanakan selama 3 hari dari tanggal 17 sampai 19 juni 2013. “Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini kab. Malang mempunyai tenaga kerja yang bermotivasi dan mempunyai etos kerja”, jelas Jaka.Ka.Disnaker dan Trans Provinsi Jawa Timur, Hari Soegiri menjelaskan bahwa, Kab Malang merupakan penyumbang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Jatim, “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mereka mengetahui wawasan tentang ketenagakerjaan sehingga mereka mampu dengan kesiapannya pada saat mereka bekerja”. Jelas GiriBupati Malang H. Rendra Kresna dalam sambutannya sebelum membuka acara tersebut berharap bahwa usai pelatihan kemudian bekerja menjadi TKI, setelah sukses pengahsilan yang didapatkan tidak untuk dijadikan hal yang konsumtif.” Penghasilan yang sudah didapatkan nantinya disimpan, kalo sudah banyak bisa dibuat modal usaha, dan membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Seperti di Kec. Kalipare, Pagelaran, Ngantang dan Pujon, para purna TKI mereka sukses dengan membuka Kopersi,” harap Bupati.(zis)

Lulus Memuaskan Bakal Dapat Reward

Malang, Media Rakyat

 Diklatpim IV angkatan 461 tahun 2013 secara resmi ditutup Bupati Malang, H. Rendra Kresna hari ini Senin (17/6) di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Melihat hasil diklatpim yang lulus 100%, Bupati cukup puas bahkan dirinya juga meghimbau kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan petimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) untuk bisa memberikan reward pada tujuh peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan.”Kegiatan diklat tidak berhenti pada pemberian nilai dengan predikat baik atau memuaskan. Akan tetapi hendaknya ada tindak lanjut. Bapak Sekda selaku ketua baperjakat agar yang lulus dengan predikat memuaskan dapat prioritas untuk menduduki eselon yang lebih tinggi sehingga ada greget bagi peserta lain,”himbau Bupati
Dengan begitu menurut Bupati akan bisa menumbuhkan semangat, upaya atau usaha dari peserta diklat untuk betul-betul menjalani kegiatan diklat. “Karena pada dasarnya diklat tidak hanya memberikan ilmu atau pengetahuan yang baru, namun lebih pada peningkatan kompetensi. Meskipun setelah kompetensinya meningkat tidak ada tunjangan khusus kompetensi seperti halnya guru yang punya tunjangan kompetensi berupa tunjangan kependidikan. Dengan kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat memahami bahwa seorang pejabat yang memiliki jabatan, pada dasarnya dia juga menjadi seorang manager yang harus mampu selain menguasai bidang yang diembannya juga bisa menjadi pemimpin diatara anak buahnya yang dipimpin.
Selain menutup secara resmi kegiatan Diklatpim IV angkatan 461 tahun 2013, di waktu yang sama Bupati juga membuka secara resmi kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi penyuluh KB tahun 2013. Masih dalam sambutannya Bupati juga menghimbau kepada Badan Diklat Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra diselenggarakannya kegiatan ini agar peserta diklat bisa lebih banyak dijejali materi praktek yang berkaitan dengan uji pengalaman. Terkait masih minimnya jumlah tenaga penyuluh KB, Pemerintah Kabupaten Malang sangat berharap dapat terpenuhinya komposisi 1:1 penyuluh KB yang ada. Sehingga masing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Malang bisa di tangani oleh satu penyuluh KB. “Saat ini Kabupaten Malang hanya memiliki 101 penyuluh KB yang menangani 390 desa/kelurahan yang ada. Sehingga 1 penyuluh harus menangani 4 desa/kelurahan. Dan kenyataan yang sama mugkin juga terjadi didaerah lain di Jawa Timur dimana 1 penyuluh menangani antara 4-5 desa/kelurahan.”(ziz/hms)

KENAIKAN HARGA BBN TUNGGU APA LAGI ?

Jakarta :Media Rakyat

DPR akhirnya menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 setelah melalui proses hampir 12 jam. Rancangan keuangan negara ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah APBN disetujui kini yang jadi pertanyaan kapan pemerintah umumkan kenaikan harga BBM?Menurut anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Satya W Yudha, kenaikan harga BBM harusnya dilakukan dalam waktu sejam setelah APBN-P diputuskan. Dia berpendapat, menunda kenaikan justru akan menimbulkan inflasi kejut, karena disebakan kebijakan yang belum dikerjakan. Maka itu setiap rencana harus dilakukan dengan baik.Namun nyatanya, hingga kini masih belum ada tanda-tanda kenaikan harga BBM akan diumumkan. Sebenarnya proses apa yang harus dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga?Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan setelah ada keputusan Sidang Paripurna selanjutnya ada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sehingga pemerintah bisa memutuskan kenaikan harga BBM."Kita tunggu DIPA-nya selesai, kompensasi dan semuanya kan ada di sana. Baru setelah itu dinaikkan," kata Mahendra di Jakarta, Senin 17 Juni 2013.Mahendra menyatakan, jika DIPA sudah ditetapkan maka kenaikan bisa diperkirakan terjadi dalam hitungan hari. "DIPA itu bisa selesai dua hari. Makanya saya bilang kenaikan bisa diharapkan hitungan hari," pungkasnya.Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto menyatakan setelah RAPBN-P disetujui, pemerintah akan melaksanakan sidang kabinet untuk menentukan waktu pengumuman kenaikan harga BBM subsidi."Nanti Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang umumkan," jelas dia kepada Liputan6.com.BPH Migas telah menyiapkan Surat Keputusan (SK) kenaikan harga BBM bersubsidi. Tak hanya SK, BPH juga telah melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM subsidi demi mengantisipasi antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi di masyarakat."Perencanaannya sudah lama, kami siapkan semua seperti SK kenaikan, sosialisasi sudah kemarin," ungkapnya.Pemerintah memastikan akan menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dan solar pada pekan ini. Rencananya harga premium akan naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Saat ini kedua jenis BBM tersebut dijual dengan harga Rp 4.500 per liter.Berikut tahapan yang masih akan dilakukan untuk pengumuman kenaikan BBM:

1. APBN disahkan di sidang Paripurna (Sudah dilakukan)
2. Pembahasan DIPA untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) (Belum Dilakukan)
3. Sidang Kabinet dan Siapkan PP (Belum Dilakukan)
4. BPH Migas Siapkan SK kenaikan Harga BBM (Sudah Siap tapi Belum Dilakukan)
5. Pengumuman oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Belum Dilakuk

Inilah Tarif Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2013

Jakarta Media Rakyat

Pada tanggal 8 Mei 2013 yang lalu, Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tarif BPIH ini mengalami penurunan di seluruh embarkasi haji di Indonesia.

Berikut masing-masing BPIH Tahun BPIH Tahun 1434H/2013M untuk 12 (dua belas) embarkasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Perpres No 31 Tahun 2013:
a. Embarkasi Aceh sebesar 3.253 dollar AS (sebelumnya 3.328 dollar AS);
b. Embarkasi Medan sebesar 3.263 dollar AS (sebelumnya 3.388 dollar AS);
c. Embarkasi Batam sebesar 3.357 dollar AS (sebelumnya 3.468 dollar AS);
d. Embarkasi Padang sebesar 3.329 dollar AS (sebelumnya 3.404 dollar AS);
e. Embarkasi Palembang sebesar 3.381 dollar AS (sebelumnya 3.381 dollar AS);
f. Embarkasi Jakarta sebesar 3.522 dollar AS (sebelumnya 3.638 dollar AS);
g. Embarkasi Solo sebesar 3.542 dollar AS (sebelumnya 3.617 dollar AS);
h. Embarkasi Surabaya sebesar 3.619 dollar AS (sebelumnya 3.738 dollar AS);
i. Embarkasi Banjarmasin sebesar 3.733 dollar AS (sebelumnya 3.808 dollar AS);
j. Embarkasi Balikpapan sebesar 3.744 dollar AS (sebelumnya 3.819 dollar AS);
k. Embarkasi Makassar sebesar 3.807 dollar AS (sebelumnya 3.882 dollar AS); dan
l. Embarkasi Lombok sebesar 3.782 dollar AS (sebelumnya 3.857 dollar AS.

Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut menyatakan bahwa: “BPIH Tahun 1434H/2013M meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah dan Madinah, dan living allowance”.Adapun besaran BPIH bagi jemaah haji yang mengikuti penyelenggaraan ibadah haji khusus ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam Perpres ini juga dijelaskan bahwa pembayaran BPIH Tahun 1434H/2013M dilakukan dengan mata uang dollar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 ini juga menyebutkan bahwa: “BPIH disetorkan kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH”.Juga perlu diketahui bahwa jemaah haji akan menerima pengembalian BPIH dalam hal: a. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau b. Batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan unduh Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M.

Gus Ipul Beber Tiga Program

Malang Media Rakyat

Beberapa program dari pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Soekarwo-Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal pasangan Karsa, adalah pembenahan akhlaq, madrasah dan menekan kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat di masyarakat. Soal perbaikan akhlak, akan terus digalakkan dengan bekerja sama atau melibatkan para kiai. Masalah-masalah yang dapat merusak akhlak dan aqidah itu diimplementasikan secara riil oleh gubernur Jatim dalam suatu aturan yang tegas, seperti halnya surat keputusan (SK) gubernur Jatim terkait dengan pelarangan Ahmadiyah.Hal itulah yang disampaikan oleh wakil gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, saat ditemui setelah acara silaturrahmi dengan 1000 kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Gedung Kartini, Kota Malang, Rabu (12/06). Pada gelaran ini, selain kaum muslimin, para kiai se Malang raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) mengikuti rangkaian acara dengan khidmad hingga selesai. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menambahkan, bahwa Jatim merupakan satu-satunya propinsi  yang berani mengeluarkan SK pelarangan terhadap Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas keagamaan. ‘’Ini semua dilakukan demi menjaga situasi dan kondusi yang kondusif di masyarakat, khususnya umat Islam,’’ tambahnya.Untuk madrasah, terang Gus Ipul, Pemprov Jatim selama empat tahun sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun, dan anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk ribuan madrasah yang ada di wilayah Jatim. "Anggaran dialokasikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Nilainya, tiap kota/kabupaten sekitar Rp 300 miliar. Bosda untuk madrasah di daerah-daerah itu  juga harus ditanggung oleh masing-masing Pemkot/Pemkab yang besarnya juga Rp 300 miliar. Sehingga, total tiap kota/kabupaten sebesar Rp 600 miliar per tahun," paparnya.Konkritnya, lanjut Gus Ipul, tiap anak tingkat dasar (SD) menerima sebesar Rp. 15 ribu, ustho (tasanawiyah/SMP) sebesar Rp. 25 ribu, dan dari alokasi anggaran itu, juga digunakan untuk meningkatkan kualitas para tenaga pengajarnya. "Ada 10 ribu guru yang disekolahkan agar mendapatkan ijazah sarjana. Sampai sekarang kegiatan tersebut terus berlangsung. Makanya, dalam periode empat tahun kita sudah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Sedangkan program lain yang sudah dilakukan, yaitu terkait dengan pemberantarasan aktivitas kemaksiatan, yakni proses penutupan prostitusi 'Dolly' di Surabaya. Kita harapkan ini bisa cepat terselesaikan, sehingga bisa memberikan ketentraman bagi masyarakat,’’ katanya.Terpisah, Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang, KH. Marsuki Mustamar pada kesempatan tersebut mengatakan, bila Soekarwo dan Gus Ipul sangat efektif dalam memberantas kemaksiatan dibandingkan 1000 kiai, yaitu melalui kebijakan yang mereka putuskan."Kami berharap agar Soekarwo dan Gus Ipul jika terpilih lagi menjadi Gubernur dan Wagub Jatim bisa melaksanakan program-programnya dengan lebih baik lagi, serta meningkatkan kualitasnya. ‘’Kalau perlu Pak Sekdanya harus bisa tahlilan. Dengan demikian nuansa dan nafas Islami tetap terjaga dengan baik,’’ pungkasnya. (ziz)

Bupati Serahkan 3 Unit Mobil Ambulan

Malang, Media Rakyat

 Usai apel pagi yang digelar di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (17/6). Bupati Malang, H. Rendra Kresna menyerahkan tiga unit ambulan kepada tiga puskesmas yang masing-masing diterima langsung oleh kepala puskesmanya. Ketiga puskesmas tersebut adalah Puskesmas Dau, Puskesmas Wonokerto, Bantur, dan Puskesmas Sumbermanjing Wetan. Ketiga unit mobil ambulan ini, dua diantaranya adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan RI, dan satu unit lagi adalahbentukCorporate social responsibility (CSR) dari Yamaha Surabaya. Dalam sambutanya Bupatimengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberikanbanyak perhatian di bidang kesehatan di Kabupaten Malang, baik yang secara langsung melalui tugas-tugas pembantuan maupun pemberian bantuan fisik seperti halnya bantuan mobil ambulan yang diserahkan pagi ini. Bupati mengajak kepada semua pihak di jajarannya untuk terus bekerja keras di dalam melaksanakan pembangunan ”Mari bekerja keras agar keterbatasan-keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan bidang kesehatan juga mendapat perhatian. Sehingga akan lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya maupun manfaatnya dalam kegiatan tersebut.”Kegiatan serah terima mobil ambulan ini juga dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Endang Sarwan Hamid. Kesempatan ini tidak disia-siakan Bupati untuk mengucapkan terima kasih atas upaya yang juga dilakukan oleh Ibu Sarwan Hamid hingga diterimanya bantuan ini. Bupati juga menitipkan pesan kepada anggota Komisi IX ini untuk bisa menginformasikan ke pusat bahwa jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya masih memerlukan bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Pusat.  “Tidak sedikit ambulan yang dimiliki oleh Pemkab Malang yang tersebar di puskesmas-puskesmas, yang berumur lebih dari 25 tahun, tentunya itu akan menjadi kendala pula dalam pemberian pelayanan. Apalagi saat ini sangat dibutuhkan sarpras yang betul-betul bisa dipakai tepat waktu. Ditambah lagi hampir sebagian wilayah Kabupaten Malang adalah wilayah pegunungan,” terang Bung Rendra. (ziz/hms)