Bupati Pimpin Halal Bihalal, Sekda Lanjut Sidak Perkantoran

Malang  –Media Rakyat

Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna didampingi Sekretaris Daerah, Ir. Didik Budi Muljono, MT serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar acara halal bihalal Idul Fitri 1439 H. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Malang di Kota Kepanjen, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, Kamis (21/6) tadi.Rangkaian kegiatan diawali Bupati dan Sekda Kabupaten Malang berhalal bihalal dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Malang. Turut hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Malang dan sejumlah anggota DPRD, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Kepanjen, Dandim 0818 Kabupaten Malang-Batu dan Wakapolres Malang mewakili jajaran Polres Malang.‘’Semoga usai kegiatan ini, proses kerja dan hasil kerja seluruh pegawai dalam melayani masyarakat lebih bagus lagi,” harap Pak Rendra, sapaan akrab Bupati.Pak Rendra yang didampingi istri, Dra. Hj. Jajuk Rendra Kresna memimpin halal bihalal bersama para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Ribuan pegawai dengan tertib satu per satu bersalaman langsung dengan Bupati dari depan pintu masuk ruang kerja Bupati. Mereka yang datang juga berkesempatan ramah tamah dengan menikmati sajian makanan dan minuman dari dalam Pendopo Kabupaten.Ribuan pegawai yang hadir ini meliputi dari para kepala di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf pegawai, Camat dan pegawai di tingkat kecamatan, Lurah/Kepala Desa dan perangkat di tingkat Desa dan Kelurahan. Bupati berharap semangat halal bihalal selalu mampu menciptakan semangat semakin mempererat persaudaraan dan persahabatan antar keluarga besar pegawai di lingkungan Pemkab Malang.Sementara itu, Pak Rendra, sapaan akrab Bupati mengutus Sekda Kabupaten Malang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Inspektorat Kabupaten Malang dan Kepala Satpol PP Kabupaten Malang untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di perkantoran OPD. Rute sidak meliputi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Bagian Tata Usaha, Kantor Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Kantor Bagian Administrasi Pembangunan, Kantor Bagian Administrasi Kerjasama, Kantor Bagian Administrasi Perekonomian.Sidak tidak cukup di perkantoran yang terpusat di Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Pak Sekda berlanjut ke Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, dan berlanjut ke Kantor Kecamatan Kepanjen. Pak Didik, sapaan akrab Sekda Kabupaten Malang kemudian bergeser ke perkantoran yang ada di Block Office dan memilih Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.   ‘’Sesuai arahan Pak Bupati, semua PNS diharuskan hadir, tidak ada cuti lagi, kecuali yang benar-benar sakit, cuti hamil dan cuti umroh. Tidak ada alasan apapun hari ini harus masuk dan seterusnya. Akan kita evaluasi sesuai PP no 53 tahun 2010, jika kemudian ada yang melanggar dan berpeluang mendapat sanksi. Kita juga membentuk tim teknis berjumlah lima tim yang hari ini juga tersebar ke seluruh OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa,” terang Pak Didik. (ardi/zis/hum)  

Tidak ada toleransi untuk ASN Pemerintah Kabupaten Gresik

Gresik-Media Rakyat

Tidak ada toleransi untuk ASN Pemerintah Kabupaten Gresik yang mangkir saat masuk pertama setelah libur Idul Fitri 1439 H. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto saat memberi sambutan pada acara Halal Bihalal bersama seluruh Forkopimda Gresik pada Kamis  di Halaman Kantor Bupati Gresik.Acara halal bi halal yang selalu diadakan setiap tahun, setelah libur lebaran. Pesertanya mengular sekitar 100 meter kesebelah timur panggung dan berbelok ke utara. Ada ribuan peserta yang ikut halal bihalal untuk bersalaman dengan Bupati dan anggota Forkopimda yang lain. Pesertanya adalah seluruh ASN Pemkab Gresik, anggota TNI Kodim 0817 Gresik, Anggota Polres Gresik. Tampak juga beberapa anggota Organisasi social dan organisasi masyarakat.“Hari ini tepat jam 7.30, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Gresik segera mengirim Data absensi seluruh ASN se Kabupaten Gresik melalui surat elektronik ke Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta. Jadi tidak ada alasan dan toleransi lagi untuk Pegawai Negeri Sipil yang mangkir” tegas Sambari.Pada kesempatan ini, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim dan Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi serta anggota Forkopimda yang lain meminta agar seluruh instansi terutama Instansi yang memberikan pelayanan langsung keada masyarakat sudah harus siap dan bisa berjalan normal kembali.“Kepada para Pejabat yang baru dilantik dan menempati pos yang baru. Saya minta agar hari ini juga melakukan koordinasi dengan semua stafnya dan mempersiapkan seluruh pekerjaan. Hari Jumat besok bisa dipakai untuk bersiap siap dan membersihkan kantor. Namun demikian Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan normal. Dan saya sampaikan terima kasih serta atas dukungannya. Semoga kita bisa dipertemukan pada Idul Fitri tahun mendatang.” Tambahnya.Selain memohon maaf lahir dan batin, Wabup Qosim berpesan agar setelah Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh ASN Pemkab Gresik untuk tetap meningkatkan ketakwaan kepada Allah.“Kalau pada Ramadhan kemarin ibadah kita sudah bagus, selanjutnya setelah Ramadhan kualitas ibadah kita harus tetap bagus. Kalau bisa semakin ditambah dengan ibadah sunnah. Insyaallah Ramadhan tahun depan akan semakin meningkat kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah” harap Qosim. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik..(ardi/zis)

Kasek SD, SMP, Penilik dan Pengawas Sekolah di Gresik Tandatangani Pakta Integritas

Gresik- Media Rakyat

Usai mencanangkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) beberapa hari yang lalu.Kembali Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto membuat gebrakan. Kali ini Jum’at lalu  Bupati mengumpulkan sebanyak 578 orang yang terdiri dari para Kepala Sekolah Dasar (SD), SMP, Para Pengawas sekolah dan para Penilik sekolah se Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bakti Praja. Mereka menandatangani pakta integritas bersama Kepala Dinas Pendidikan Gresik.Pakta Integritas diatas kertas bermatrei tersebut berisi 8 point yang harus ditaati yaitu, berperan aktif dalam pencegahan kurupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak menerima suap, bersikap transparan jujur, obyektif dan akuntabel. Menghindari conflict of interest. Patuh terhadap perundangan yang berlaku. Menyampaikan informasi penyimpangan. Siap menghadapi konsekwensi pada setiap pelanggaran.Dalam arahannya Bupati Sambari menyampaikan bahwa selama ini banyak sekali sms yang masuk ke ponsel miliknya tentang laporan masyarakat terkait penyimpangan yang ada pada dunia Pendidikan di Gresik.“Meski laporan itu tidak semuanya benar, namun saya mengingatkan kepada saudara agar anda bekerja dengan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Kalau memang berita dan informasi dari masyarakat tersebut tidak benar, anda harus berani menanggapi bahkan kalau perlu mengadukan fitnah itu kepada pihak yang berwajib. Agar bisa diketahui siapa yang benar dan salah” tandasnya.Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bupati meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai aturan.“Kalau ada anak yang miskin semisal anaknya janda yang miskin, Yatim-piatu, orang miskin yang tidak mampu menyekolahkan puteranya ke sekolah swasta. Kami meminta agar dibantu. Saya bertanggungjawab untuk itu. Kalau orang miskin, yatim piatu kalau tidak dibantu pasti mereka tidak bisa sekolah. Jangan sampai system Pendidikan kita akan membuat kebodohan kepada para kaum miskin dan tidak punya” tegas Sambari serius.“Yatim piatu, murid miskin jangan ditolak. Bantu mereka seoptimal mungkin, laporkan ke saya. Kalau bukan kita Pemerintah yang membantu mereka, siapa lagi harapan mereka untuk maju” ulang Sambari seolah mengajak para insan Pendidikan ikut peduli kepada masyarakat miskin.Selain Bupati, Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi, Inspektorat Kabupaten Gresik Hari Suryono, Kepala BKD Nadhif serta Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin yang hadir pada kesempatan itu juga turut memberikan pencerahan kepada para Insan Pendidikan di Gresik tersebut. Semuanya seakan mengingatkan agar dalam bekerja harus hati-hati.“Bekerjalah sesuai yang sudah diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang sudah digariskan sebaiknya jangan dilanggar. Tentu saja kalau melanggar tanggung sendiri akibatnya” tegas Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik ,,(ardi/zis)

Lelang Jabatan Eselon II Diperkirakan Pada Bulan Juli dan Agustus 2018

Gresik = Media Rakyat

Usai mengantarkan 3 Pejabat eselon II yang pensiun pada Kamis kemarin, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa pihaknya komit akan tetap mengantarkan pejabat pensiun pulang kerumahnya masing-masing pada tahun 2018.Terhitung ada 10 Pejabat yang pensiun pada tahun 2018, yaitu sejak periode pertama tahun 2018  Bambang Sugati, Bambang Isdianto dan Yetty Sri Suparyatie. Pada Kamis Kemarin, Bupati juga mengantar Sumarno (Mantan Kadis LH), Langu Pindingara (Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan) dan Tugas Husni Syarwanto (Mantan Kepala Bapeda Gresik).Tentu masih ada 4 pejabat yang lain yang bakal memasuki usia pension sampai akhir tahun 2018. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nadhif, pada bulan Agustus ada 2 Kepala Dinas yang masuk usia pension yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Mualif dan Kepala Dinas Pertanian Agus Joko Waluyo.“Pada bulan Oktober 2018, Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi juga akan memasuki usia pension. Disusul pada akhir Desember 2018, Asisten I Indah Sofiana juga akan memasuki usia pensiun dan per 1 Januari 2019 sudah pensiun” ujarnya Kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Sutrisno,.Kesempatan baik bagi para Pejabat yang ada dibawahnya yaitu yang saat ini menduduki jabatan eselon III. Menurut Nadhif, pada bulan Juli dan Agustus 2018 Pemkab Gresik menyiapkan lelang jabatan untuk menduduki Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.Khusus untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nadhif menyatakan bahwa proses lelangnya masih akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.  “Karena jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri” ujarnya.Seperti yang pernah disampaikan oleh Bupati Gresik saat melaksanakan pelantikan sebelum libur Idul Fitri beberapa saat yang lalu. Ada peluang besar untuk para Pejabat yang kali ini menduduki jabatan pada jabatan eselon III. Ada tiga jabatan Eselon II yang akan dilelang. Jadi ada kesempatan besar untuk mereka, tentunya harus melalui fit and proper test. Ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Sutrisno menirukan pernyataan Bupati Sambari beberapa saat lalu. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik....(ardi/zis)