Diskominfo Gelar Dialog Interaktif Generasi Muda

Malang Media Rakyat

Keluarga sangat menentukan masa depan generasi muda calon penerus bangsa. Karena pendidikan pertama ada pada sebuah keluarga kecil, dan dalam keluarga pendidikan pertama ada pada seorang ibu. Meski demikian, figur seorang bapak tidak bisa diabaikan/dilupakan, karena perannya juga besar bagi anak-anak merekaItulah yang disampaikan oleh ketua TP PKK kota Malang, Dra Hj Heri Pudji Utami M.AP pada acara dialog yang diadakan oleh Diskominfo kota Malang yang bertajuk peran keluarga dalam membentuk generasi muda yang berkarakter bangsa, Kamis (29/11) di aula kantor kelurahan Pandanwangi kecamatan Blimbing. Pada dialog ini juga dihadiri Kepala Dispora kota Malang, Hadi Santoso, pemuda pelopor dan warga masyarakat.Menurut istri Walikota Malang itu, yang terpenting adalah bagaimana dalam keluarga tercipta suasana yang aman, nyaman, tentram dan ada rasa saling menghormati antar anggota keluarga. Jangan ada salah satu pihak, baik bapak, ibu maupun anak yang memaksakan kehendaknya ketika ada suatu permasalahan, tapi hormatilah pendapat dan cari solusi terbaiknya. "Tidak selalu, orang tua ada posisi benar/ pendapatnya benar," jelas perembuan yang akrab disapa bunda HP  itu.Bunda HP menambahkan, bahwa terjadinya kenalan remaja juga banyak disebabkan oleh faktor kondisi di keluarga yang tidak kondusif, seperti halnya ketidakkondusifan dalam keluarga, tidak ada komunikasi yang inten, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan lain sebagainya. “Beberapa hal itulah harus dihindari agar tercipta keluarga yang dapat melahirkan calon generasi bangsa yang berkualitas,” imbunhnya.Pada acara dialog itu, Bunda HP juga memperkenalkan buku hasil karyanya yang berjudul 'Langkah Super Menjadi Pelajar Cerdas'. Bagi warga kota Malang yang menghendaki/memiliki buku tersebut bisa langsung berhubungan dengannya atau ke rumah dinas walikota Malang yang ada di jalan Ijen nomor 2 kota Malang. Bunda  juga berpesan kepada generasi muda saat ini agar jangan patah semangat, karena masa depan bangsa di masa mendatang ada pada pundak pemuda.Dengan prinsip saya belajar dan bekerja tanpa ada paksaan dari pihak manapun, terang dia, maka semua apa yang menjadi cita-cita besar para pemuda dan masyarakat pada umumnya, pasti akan tercapai dengan baik. "Pemuda harus mempunyai pemikiran kedepan yang bermanfaat bagi bangsa, negara maupun agama. Jika pemuda kita terjerumus pada hal-hal negatif, maka tunggu saja masa kehancuran negeri ini," ungkapnya.Sementara itu, kepala Dispora yang juga akrab disapa Soni, menyampaikan bahwa pemuda harus mempunyai dedikasi tinggi, dan tidak ada budaya atau istilah menganggur bagi generasi muda ini. "Kami ingin pemuda yang cerdas, terampil, mandiri dan mampu berwira usaha. Melalui program pemuda pelopor dan pemuda produktif yang ada di Dispora, kami yakin bisa menciptakan pemuda yang seperti itu," paparnya. (zis/hms/din)

Pendaftaran SNMPTN 2013 Gratis

Jakarta Media Rakyat

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemdikbud)memutuskan pendaftaran SeleksiNasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2013 tidak dipungut biaya,aliasgratis.Pembebasan biaya pendaftaran SNMPTN pada tahun ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan minat lulusan SMA/SMK dan sederajat untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.  "Ini amanat undang-undang," kata Mendikbud Mohammad Nuh dalam jumpa pers sekaligus peluncuran SNMPTN 2013 di Graha Utama Kemdikbud, Jakarta, (10/12).Menteri Nuh mengatakan, Kemdikbud bertekad agar perluasan akses yang berkeadilan terus dilakukan supaya hak anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya dapat terpenuhi. “Sebisa mungkin kita memberikan layanan yang terbaik, termasuk bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” tuturnya. Untuk menyelenggarakan SNMPTN 2013, Kemdikbud mengalokasikan anggaran sebesar 100 milyar rupiah.Dalam jumpa pers dan Peluncuran SNMPTN 2013, Mendikbud didampingi Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso dan Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Ahkmaloka. Jumpa pers juga dihadiri para pimpinan perguruan tinggi negeri  (PTN) dari berbagai wilayah di Indonesia.Akhmaloka mengatakan, seluruh PTN terlibat dalam kepanitiaan SNMPTN 2013. “Diikuti 61 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Kemungkinan tambah satu lagi, dari UIN Wali Songo, Semarang,” ujar Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Ia menambahkan, selain UIN Wali Songo Semarang, Universitas Terbuka (UT) juga mengajukan permintaan untuk mengikuti SNMPTN 2013.Selain pembebasan dari biaya pendaftaran, hal lain yang membedakan SNMPTN 2013 dengan SNMPTN 2012 adalah kuota siswa yang ditentukan dari akreditasi sekolah. Jika pada SNMPTN 2012 akreditasi sekolah menentukan jumlah siswa yang boleh mendaftar SNMPTN, berbeda dengan tahun mendatang. Di tahun 2013, akreditasi sekolah tidak menentukan kuota siswa. Semua siswa bisa mendaftarkan diri menjadi peserta SNMPTN tanpa tergantung akreditasi sekolahnya.“Semua siswa dari SMA, SMK manapun, atau yang sederajat, akreditasi apa saja, boleh mendaftar 100 persen. Karena biaya ditanggung pemerintah. Jadi kita juga harus terbuka untuk siswa seluruh Indonesia,” terang Akhmaloka. (sam/di)

Tak bayar SPP, Kartu UAS Ditahan Sekolah

Malang Media Rakyat

Ratusan siswa setingkat SMP di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang resah. Keresahan itu diakibatkan kartu Ujian Akhir Semester (UAS) masih ditahan sekolah karena belum melunasi SPP.Buruknya sistem pendidikan di Kabupaten Malang akhir-akhir makin memprihatinkan. Minimnya perhatian sekolah dan Dinas Pendidikan, membuat masa depan siswa-siswi tak mampu, terancam gagal mengikuti UAS. Padahal, pelaksanaan UAS tingkat SMP sudah akan berlangsung hari Senin depan, 10 Desember 2012. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Sayekti, anggota Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Malang, Jumat (7/12/2012). Menurutnya, FMPP menerima banyak pengaduan dari sejumlah wali murid yang berada di Kecamatan Kepanjen, Pagak,  Ngajum dan Kecamatan Bululawang.Inti pengaduan hampir sama soal ditahannya kartu UAS siswa akibat masih memiliki tunggakan SPP di masing-masing sekolah. "Siswa-siswi terancam gagal mengikuti ujian.  Mereka tidak bisa mengikuti ujian akhir semester karena hingga kini kartu ujian belum diberikan kepada siswa," tegas Sayekti.Kata dia, pihaknya membuat surat ke dinas pendidikan agar mengeluarkan instruksi kepada sekolah untuk memberikan kartu UAS siswa tanpa menahan kartu UAS bagi yanbg belum melunasi.Sayekti menjelaskan, urusan pembayaran SPP adalah urusan sekolah dengan walimurid. Bukan urusan siswa. Sehingga, tak semestinya pihak sekolah  melakukan penahanan kartu UAS siswa karena dikhawatirkan, bisa mempengaruhi psikologis dan membebani siswa itu sendiri."Kami mendesak pihak sekolah tidak menahan kartu UAS siswa. Karena, bisa membebani dan mengganggu konsentrasi belajar siswa," paparnya.Sayekti menambahkan, beberapa sekolah telah didatangi FMPP, seperti di SMP Negeri I Bululawang yang menjanjikan akan mendistribusikan kartu UAS kepada Siswa pada hari ini tanpa mengharnasi SPP.(hu/in)

Bupati : Jangan Lagi Ada Dukung Mendukung

Malang Media Rakyat

Pelantikan Kepala Desa Taman Asri Kecamatan Ampelgading yang digelar pada hari Jum’at, 7 November 2012 kemarin di Balai Desa Taman Asri yang meresmikan Joko Widodo sebagai Kepala Desanya. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain : Asisten Pemerintahan, anggota DPRD, Danramil, Kapolsek, Camat Ampelgading, para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ampelgading, serta  tokoh masyarakat setempat.Nama Joko Widodo yang telah menggantikan H. Mustofa sebagai Kepala Desa Taman Asri Kecamatan Ampelgading diharapkan bisa membawa berkah bagi masyarakat Desa Taman Asri terkait bahwa nama tersebut serupa dengan nama salah satu Gubernur di Indonesia.Bupati menghargai dan menghormati masyarakat yang sadar politik dan membuat nuansa demokratis dan kompak dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. “Semoga kedepannya lebih berprestasi dan mampu mensukseskan pembangunan desa”, harap Bupati. Tugas Kepala Desa harus lebih banyak memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan pembangunan Desa dan tidak ada lagi dukung mendukung kelompok tertentu usai pelantikan Kepala Desa terpilih.Ucapan terima kasih disampaikan oleh Bupati untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan Kepala Desa. Salah satunya H. Mustofa selaku mantan Kepala Desa Taman Asri atas pengabdian dan prestasi-prestasi yang telah dicapai selama menjabat sebagai Kepala Desa.(zis/din)

Rakor Multi Pihak Guna Percepatan Penanggulanangan Kemiskinan

Malang,Media Rakyat

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah yang sejalan dengan mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya melalui Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Kesepakatan MDGs, telah diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai salah satu bentuk program dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan yang harus dilaksanakan secara konseptual dan terkoordinir dengan mantap seperti halnya rapat koordinasi multi pihak yang digelar Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang, hari ini Senin (10/12) di Hotel Regent Park Malang. Kegiatan yang berlansung selama sehari itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Malang, H. Ahmad Subhan. Dalam sambutanya Wabup mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Malang senantiasa mendukung PNPM-MPd dengan pola pemberdayaan masyarakat, baik melalui  penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) maupun kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong suksesnya program terutama dalam menuju kemandirian masyarakat. “Pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Malang diawali dengan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun anggaran 1998/1999 di 5 (lima) kecamatan. Total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai dengan tahun 2011 sebesar 284 miliar 75 juta rupiah (APBN sebesar    234 miliar 885 juta rupiah dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) APBD sebesar 49 miliar 190 juta rupiah) yang dialokasikan untuk 292 desa di 26 kecamatan. Dana tersebut telah dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan desa (telford, aspal dll) sepanjang 1.085 KM, 154 unit jembatan, 173 unit gedung pendidikan, 156 unit gedung kesehatan / posyandu / polindes / pokesdes,   174 kios dan 240 los pada pasar desa, pengadaan air bersih 37 unit, drainase 71 unit, MCK 50 unit, dan plengsengan 176 unit. Total penyerapan tenaga kerja 118 ribu 118 orang dengan penyerapan Upah sebesar 18 miliar 529 juta 628 ribu rupiah.”Wabup cukup berbangga bahwasannya berdasarkan Laporan Neraca Operasional UPK sampai dengan bulan Desember 2011 Total Aset UPK Kabupaten Malang sebesar 53 miliar 808 juta 891 ribu 427 rupiah. Total Pendapatan sebesar       10 miliar 232 juta 848 ribu 37 rupiah dengan  kelompok yang terlayani oleh UPK baik SPP maupun UEP sebanyak 3.546 kelompok dengan jumlah pemanfaat sebanyak 91 ribu 285 orang. Selain itu di tahun 2011, UPK bisa mengalokasikan Dana Bantuan Sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) sebesar 554 juta 966 ribu 700 rupiah. “Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 berdasarkan Surat dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012, Kabupaten Malang mendapatkan alokasi BLM sebesar 24 miliar 900 juta rupiah (APBN 23 miliar 655 juta rupiah dan DDUB sebesar 1 miliar 245 juta rupiah) untuk 292 desa di 26 kecamatan.”Melalalui rakor ini, Wabup berharap semoga dapat tercipta sinkronisasi, integrasi dan koordinasi, kebijakan, program serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program, serta komitmen, kerja keras dan keterpaduan dari semua stakeholder   sehingga nantinya mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang. Paparan gagasan model desentralisasi dan partisipasi stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan menghadirkan empat narasumber antara lain: Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Dr. Nehruddin, SE, MM yang menyampaikan materi penguatan peran TKPKD dalam integrasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Asdep urusan kebijakan anggaran Kemenkokesra, Drs. H. Santoso, MA dengan materi integrasi dan desentralisasi program penanggulangan kemiskinan, Asdep urusan pemberdayaan masyarakat, Dr. Ir Pamuji Lestari, ME yang menyampaikan materi roadmap PNPM mandiri dan implementasi program PNPM di daerah, serta Yauri Tetanel yang menyampaikan materi instrumen desentralisasi dan implementasi PNPM mandiri dengan Index Kesejahteraan Rakyat (Ikrar). (zis/din)