Pendidikan Anti Korupsi

Jakarta,Media Rakyat

Bangkit atau Bangkrut! Jargon tersebut menjadi salah satu yang didengungkan dalam Training of Trainer Pendidikan Anti-Korupsi (ToT PAK) untuk Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Saat ini, korupsi telah mewabah hampir pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan.Inilah mengapa Ditjen Dikti dan KPK membentuk tim penyusun dari perwakilan perguruan tinggi negeri  maupun swasta untuk membuat buku ajar yang berisi materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi bagi mahasiswa. Setelah buku ini rampung, diselenggarakanlah pelatihan bagi para dosen (ToT) yang akan mengampu mata kuliah PAK.Dirjen Dikti Djoko Santoso memberikan wewenang bagi pengelola perguruan tinggi untuk menjadikan PAK sebagai pelajaran sisipan, mata kuliah pilihan ataupun wajib. Menurut Djoko, citra buruk bangsa Indonesia sebagai koruptor akan menimbulkan banyak kerugian. Ia berharap pembekalan ini mampu memberikan persepsi yang sama mengenai pengertian, penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.Direktur Pendidikan Anti-Korupsi KPK Dedi Arrahim menyambut baik ToT ini. PAK menjadi elemen pendukung dalam penanaman nilai-nilai integrasi generasi muda. Dedi yakin PAK dapat menjadi salah satu upaya pencegahan tidak pidana korupsi di masa depan. “PAK dimulai dari usia dini hinggaperguruan tinggi,” ujar Dedi.Kerja sama antara Kemdikbud dan KPKSebelumnya, Kemendikbud dan KPK menandatangani nota sepahaman (MoU) untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif sesuai wewenang masing-masing. Penandatanganan dilakukan oleh ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta,  lalu Ruang lingkup kerja sama ini meliputi PAK, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan serta penertiban barang milik negara.Selain itu di hari yang sama, Nuh juga melantik Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar. Ia berharap mantan pimpinan KPK ini mampu menciptakan iklim Anti-Korupsi di Kemdikbud. Bagi Haryono, tugas ini adalah tantangan dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. “Anti-Korupsi harus dimulai dari setiap lini, termasuk dari dalam kementerian,” ucap Haryono..(par)

Kemdikbud Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan Kurikulum 2013

Bandung –Media Rakyat

Kurikulum 2013 telah diterapkan secara terbatas dan bertahap. Pencanangannya serentak secara nasional dilakukan pada 15 Juli 2013. Dalam tahap awal ini, Kurikulum 2013 diimpelementasikan di 6.326 sekolah jenjang SD, SMP dan SMA, dengan melibatkan 61.074 guru yang telah mendapatkan pelatihan.Menurut Ibnu Hamad, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, penerapan ini sekaligus menandai berakhirnya pro-kontra mengenai Kurikulum 2013. “Sudah seharusnya sekarang isunya bergeser dari pro-kontra ke pengawasan implementasi,” katanya ketika membuka acara dialog pendidikan bertema Kurikulum 2013 di Bandung, Selasa 30 Juli 2013.Menurut Ibnu, penerapan secara terbatas dan bertahap itu sendiri antara lain dimaksudkan untuk memberi ruang terhadap perbaikan-perbaikan. “Jika ada masukan, Kemdikbud sangat terbuka untuk menerimanya,” ujarnya sambil menyebut pengaduan@kemdikbud.go.id sebagai alamat kontaknya.Ditambahkan Ibnu, salah satu aspek yang perlu diawasi adalah tercapai tidaknya perubahan dalam proses belajar mengajar. Sebab, Kurikulum 2013 ini menekankan pada active learning dengan pendekatan saintifik. “Masyarakat bisa menilai apakah suasananya sudah merangsang peserta didik untuk mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan bahkan mengeksperimentasikan obyek pembelajarannya,” paparnya.Guru Besar Ilmu Komunikasi UI ini juga memaparkan bahwa Kurikulum 2013 bukan hanya telah menjadi program nasional, tetapi menjadi tonggak penting transformasi dalam penyiapan generasi muda Indonesia. Dengan terintegrasinya aspek sikap (attitude) ke dalam semua mata pelajaran, kelak kita akan memiliki generasi yang selalu menjunjung tinggi nilai disamping pandai secara kognitif dan cekatan dalam keterampilan.  Bertindak sebagai pembicara dalam dialog pendidikan ini Erry Utomo dari Puskurbuk Kemdikbud; Frans Masse Pakpahan dari LPMP Jawa Barat; dan Prof. Wahyudin Zarkasi, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Bertindak sebagai moderator adalah H. Juhana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Dialog diikuti para guru, kepala sekolah, pengawas, dan penggiat pendidikan yang berjumlah 100 orang di Kota Bandung. (sam)