Humas Kabupaten Malang Adakan Gathering Pers

Malang Media Rakyat

 Agenda Rutin yang diselenggarakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang diprakarsai oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Malang Drs. M. Hidayat, MM, M.Pd telah dilaksanakan pada hari Selasa, 27 November 2012 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang dengan tema Gathering Pers yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, seluruh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Malang, dan para wartawan Malang Raya. Acara tersebut bertujuan untuk menggalakkan komunikasi dan kerjasama yang sinergis antar elemen dalam melaksanakan tugas keseharian media.Dalam sambutan Bupati, memaparkan mengenai tulisan wartawan untuk meningkatkan kinerja yang lebih luas lagi. Itu membuktikan bahwa kebebasan pers mengapresiasi setiap tulisan-tulisan yang akan disajikan untuk masyarakat umum dalam mendapatkan informasi. “Sebenarnya wartawan itu bebas meliput, tetapi banyak wartawan yang tanpa melewati sebuah proses, tidak mempunyai kemampuan dibidang jurnalistik, dan tidak bisa diketahui wartawan yang sebenarnya wartawan karena harus mempunyai kode etik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, jelas Bupati yang mengaku sering menghadiri acara gathering iniMenjadi wartawan tidak diharuskan dari lulusan Sarjana yang berasal dari bidang Jurnalistik, tetapi dari bidang yang berbedapun masih bisa asal ada keinginan untuk belajar. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan informasi dalam berita, yang dirugikan adalah masyarakat yang membaca tulisan tersebut. “Modus wartawan adalah membuat judul headline yang heboh-heboh dan dulu pernah terjadi di Kabupaten Malang”,  ujar Bupati.Bupati menghimbau kepada seluruh SKPD Kabupaten Malang, jika ingin mengadakan sebuah acara mengenai Kabupaten Malang supaya jangan diluar area Kabupaten Malang karena menyangkut informasi tentang Kabupaten Malang. “Harus ada kepedulian seluruh SKPD kepada wartawan dan berusaha menjalin kerja sama yang baik karena keduanya mempunyai keterkaitan dalam memberikan informasi yang nantinya wartawan akan menulisnya sesuai dengan unsur informatif, mendidik, menghibur, dan kontroversial”, himbau Bupati diakhir sambutannya. Selain itu SKPD membutuhkan wartawan dalam mengapresiasikan masalah potensi pariwisata Kabupaten Malang dalam bentuk media cetak. Kontrol sosial berlaku untuk pers karena akan dijustifikasi oleh masyarakat dan harus sesuai SOP (Standard Operating Procedure) yang akan dimintai setiap SKPD-nya oleh Bupati Malang, H. Rendra Kresna.Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Dr. Nehruddin, SE, MM selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, terdapat beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan yang ingin mengeluarkan keluhan-keluhannya kepada Bupati. Ada tujuh penanya dalam sesi tersebut, salah satunya Sohibul Hadi (Sarwan) dari media cetak PPWI  Garda Hukum sekaligus pimpinan Pakar Bangsa yang cukup kritis dalam memberikan pertanyaannya. Dia memberikan pertanyaan sekaligus pernyataan mengenai ganti rugi lahan yang terletak didepan PT Kaca Mayatama, Lapangan Talangagung yang bermasalah dari hak milik Pakar Bangsa dijual seharga 700 juta, bebas lahan 36 hektar, serta taman wisata coban pitu di daerah kedampul 40 hektar dikarenakan pemindahtanganan oleh lurah baru di masing-masing daerah tersebut. “Aturan Pemerintah Kabupaten Malang mengenai tata ruang memang mudah diakui kawasan atau lahannya, akan tetapi penyelesaiannya harus mempunyai surat kepemilikan sebagai bukti bahwa hak kepemilikan berada dipihak yang benar dan jelas.Selain itu, pertanyaan dari Usman dari Edukasi Post dan Metro juga melontarkan beberapa pertanyaan antara lain : seluruh Kepala SKPD diharapkan untuk menanggapi sms dari rekan media mengenai temuan, infrastruktur Dinas Pengairan tidak sesuai harapan, dan fungsi pengambilan dana taman wisata Karangkates. Seperti yang telah dijelaskan dalam sambutan Bupati Malang jika dalam dunia komunikasi harus terbuka, dan jika memang ada temuan sebaiknya dibicarakan secara langsung (tatap muka) agar tidak salah persepsi dan lebih jelas. Untuk permasalahan infrastruktur Dinas Pengairan diperlukan pengawasan (monitoring) dan kejelasan data dari pimpinan. Dan pengambilan dana Taman Wisata Karangkates itu merupakan Hak Jasa Tirta, jadi Bupati merasa tidak mempunyai hak untuk menjawab pertanyaan tersebut. (azis/hum)

Satpol PP Akan Tertibkan Spanduk Dan Banner "Nakal"

Malang Media Rakyat

Beberapa bulan terakhir, di kota Malang banyak sekali terpasang berbagai spanduk dan banner yang sangat mengganggu keindahan kota. Dibeberapa titik jalan di kota terlihat juga didominasi oleh spanduk bacawali maupun bacawawali  yang akan bertarung di tahun 2013 mendatang untuk merebutkan kursi N-1 maupun N-2.Terkait hal tersenut, serta dalam rangka melaksanakan tugas rutinnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Malang kembali menurunkan sekitar 50 buah spanduk yang‎​ ada dibeberapa sudut kota pendidikan ini. Dari sekian banyak spanduk itu rata-rata masa berlakunya sudah habis. Sebagian spanduk juga mengganggu keindahan kota Malang dan konisinya rusak, sehingga terpaksa juga harus diturunkan meskipun masa berlakunya masih ada.Hal itulah yang‎​ disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Operasi Satpol PP kota Malang, Karliono saat ditemui disela-sela penurunan spanduk, Senin (26/11). Hari ini, kata dia, petugas Satpol PP menurun spanduk di jalan Basuki Rahmad, jalan S Parman, jalan Borobudur, jalan Sukarno Hatta, jalan Mayjen Panjaitan, jalan Bogor dan pertigaan Jalan Bandung.     Selain spanduk, kata Karliono, sebanyak 5 banner juga terpaksa diturunkan karena masa berlakunya habis. "Jadi dalam hal ini, kami menghimbau kepada warga kota Malang atau pihak lain yang mau memasang spanduk atau banner, hendaknya mematuhi aturan/estetika. Jangan sampai spanduk yang‎​ dipasang mengganggu keindahan kota Malang serta mengganggu pengendara, yang nantinya bisa berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas," sambungnya.Spanduk yang seperti itu, terang dia, biasanya dipasang membentang/memotong jalan raya. Karliono menambahkan, untuk pemasangan banner di pohon, hendaknya jangan menggunakan paku agar tidak merusak kelangsungan hidup pohon tersebut. Ia juga menghimbau agar banner tidak dipasang di fasilitas umum, seperti di tiang PLN atau Telkom. "Apabila beberapa aturan itu tidak diindahkan/diabaikan oleh pihak-pihak yang akan memasang spanduk atau banner, maka kami tidak akan segan-segan untuk menurunkannya," tegasnya.          Ketika dikonfirmasi tentang penurunan baliho yang‎​ sifatnya permanen, Karliono mengaku jika hari ini timnya tidak menurunkan satupun. Dalam kontek ini, menurutnya, bahwa Satpol PP tidak bisa serta merta menurunkan karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) kota Malang. "Kita harus tahu terlebih dahulu batas waktu pemasangan baliho permanen sebelum diturunkan, karena di balihonya tidak ada atau tidak tertera masa berlakunya," paparnya.Operasi seperti ini, akunya, merupakan kegiatan rutin yang‎​ digelar setiap hari Senin hingga Kamis, dan dengan adanya penertiban ini diharapkan kota Malang lebih indah, rapi, tertata dan nyaman. " Penertiban ini akan terus kami tingkatkan, sehingga penegakan perda pun dapat terlaksana dengan baik," pungkas Karliono. (zis/hms)

Apel Peringatan HMPI di “Bumi Kanjuruhan

Malang Media Rakyat

Puncak peringatan Gerakan Menanam Satu Milyar Pohon (One Bilion Indonesian Trees/Obit) yang ditandai dengan apel peringatan Hari Menanan Pohon Indonesia (HMPI) di Kabupaten Malang kali ini dipusatkan di Perumahan PNS “Bumi Kanjuruhan” KepanjeBupati Malang, H. Rendra Kresna dalam sambutannya mengatakan bahwa dipusatkannya peringatan HMPI di kawasan ini adalah sebagai salah satu upaya dalam membuat Perumahan PNS yang ada di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen tersebut menjadi lingkungan yang sehat dan nyaman. “Dengan adanya tanaman di sepanjang jalan utama, jalan gang, dan dilokasi yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan pembangunan perumahan PNS ini dapat menjadi model percontohan pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan,” terang Bupati.
Lebih lanjut Bung Rendra mengatakan, “Setiap tahun pemerintah selalu memfasilitasi adanya gerakan menanam pohon dan penghijauan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kampanye atau penyuluhan guna menggugah dan menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dan tergerak untuk memprogramkan penanaman pohon di setiap aktifitasnya.Hal senada juga di ungkapkan Imam Muslih, Kabid Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Sekaligus Ketua Panitia Gerakan Menanam Satu Milyar Pohon (OBIT) yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. “Terkait keterbatasan dana yang kita miliki, kita dituntut untuk terus berinovasi dalam mensukseskan kegiatan penghijauan dan konservasi alam. Salah satu upayanya adalah menggalang kolaborasi dengan membangun kepedualian perusahaan-perusahaan seperti BRI, Bank Jatim, Pertamina, Jasa Tirta, Taman Nasional, Perum Perhutani dsb.” Hal ini menurut Muslih lakukan guna menambah semangat mereka menanam pohon serta meningkatkan kinerja mereka dalam menanam pohon supaya lebih baik. Tak hanya itu, pihaknya juga terus mendorong masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan bahwa hasil hutan baik kayu maupun non kayu nilai ekonomisnya tidak kalah. “Dan sekarang masyarakat sudah sadar bahwa menanam pohon itu hasilnya banyak. Sehingga secara swadaya sudah banyak penanaman,” jelasnya lebih lanjut. Selain itu Dinas Kehutanan menurut Muslih, juga memberikan kemudahan dalam hal pemasaran kayu baik melalui tata usaha kayu maupun menjalin kemitraan dengan konsumen dan industri serta pihak-pihak lainnya. “Menggerakkan banyak pihak itu yang menjadi kunci. Karena kita sendiri terbatas untuk penangannya.”Guna menambah semangat dan juga sebagai bentuk reward Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kehutanan juga memberikan pengakuan dan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa seperti halnya yang dilakukan dalam peringatan HMPI kali ini yang penyerahannya dilakukan secara langsung oleh Bupati Malang diataranya adalah pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam wana lestari tingkat Kabupaten Malang untuk kategori penyuluh kehutanan juara satu diraih oleh Sukirno, SP dari wilayah binaan Kecamatan Pagak, kategori kelompok tani penghijauan juara satu diraih oleh kelompok tani “ Mitra Usaha” Desa Tambaksari Kec. Sumawe, kategori Desa Peduli Hutan juara satu diraih Pemerintah Desa Donomulyo Kec. Donomulyo dan untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) juara satu diraih oleh Tasemat Dusun Sumberkunci RT 06 RW 07 Desa Babadan Kec. Ngajum. (azis/hms)
 

Gondanglegi, Sabet Juara Utama Panji Keberhasilan Pembangunan

Malang Media Rakyat

 Citra kaum wanita sebagai kelompok yang termarginalkan atau golongan kelas dua setelah kaum pria, semakin terlihat eksistensinya. Salah satu contoh adalah keberhasilan Kecamatan Gondanglegi dibawah kepemimpinan Dra. Kamti Astuti yang berhasil menyabet juara utama Sinergitas Kinerja Kecamatan Panji Keberhasilan Pembangunan. Yang diserahkan langsung oleh Bupati Malang, H. Rendra Kresna pada peringatan Hari Korpri ke-41 tahun 2012 yang dipusatkan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis (29/11).Dari 10 bidang yang diperlombakan Kecamatan Gondanglegi meraih 4, “Ini menjadi PR bagi kami untuk meraih 6 panji untuk bidang lainnya. Tentunya dengan tetap mempertahankan empat bidang yag kami telah raih. Meski kami tidak berobsesi, namun kami akan berusaha melakukan yang terbaik,” terang Dra. Kamti ditemui usai upacara.Selain panji keberhasilan pembangunan yang diberikan kepada kecamatan berprestasi juga diberikan penilain untuk kecamatan berkinerja rendah. Dengan tingkatan juara I diraih Kec. Ampelgading, juara II diraih oleh Kec. Kasembon, dan juara III diraih oleh Kec. Wajak. Tak hanya kecamatan yang menjadi sasaran penilaian terkait kinerja yang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkinerja baik dengan memberikan penghargaan Citra Makarya Adi Utama yang diraih oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan untuk kategori badan dan dinas, dan Bagian Perekonomian untuk kategori bagian, sedangkan SKPD dengan tampilan kinerja terendah diraih oleh Dinas Kehutanan dan Bagian Tata Pemerintahan DBanyak sekali penghargaan lain yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malang pada peringatan Hari Korpri ke-41 sekaligus peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1252 . Diantaranya, penghargaan dan juga hadiah yang diberikan kepada Kec. Dampit yang telah berhasil melunasi PBB tercepat, penghargaan untuk desa tercepat pelunasan PBBnya kepada Desa Taji, Kec. Jabung dan Desa Jogomulyo, Kec. Tirtoyudo, pengembang inovasi di bidang energi tingka Jawa Timur kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, organisasi wanita Aisyah sebagai mitra dalam pemberantasan TB Paru tahun 2012, organisasi wanita Fatayat NU sebagai mitra keluarga desa siaga aktif Kabupaten Malang, dan masih segudang penghargaan lainnya.
Prestasi yang telah diraih oleh banyak pihak ini bisa menjadi sebagian jawaban atas beberapa harapan dalam sambutan terlulis Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono selaku penasehat nasional Korpri yang dibacakan Bupati Malang. “ Ditengah momentum percepatan pembangunan saat ini, laksanakan tugas dan pengabdian saudara dengan penuh tanggung jawab karena saat ini harapan masyarakat kepada pemerintah sangat tinggi. Jangan kecewakan rakyat. Bekerjalah sebaik mungkin. Berikhtiarlah dengan penuh disiplin. Kedepankan rasa tanggung jawab dan semangat untuk berbuat yang terbaik. Jadikan pelaksanaan tugas pengabdian saudara sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.”Kegiatan peringatan hari korpri ke-41 dan peringatan hari jadi Kabupaten Malang ke 1252 di akhiri dengan lomba devile yang diikuti oleh kurang lebih 80 pleton dari SKPD dan kecamatan serta tasyakuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng yang digelar di stadion dalam Kanjuruhan. (azis/hms)