Pandemi, Diklatpim IV 2021 di Pemkab Gresik Via Daring

 

Gresik - Media Rakyat

Meski dibuka Wabup Qosim di Ruang Graita Belum berakhirnya pandemi covid 19 serta kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan Latihan kepemimpinan. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan diklat pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) tahun 2021 dengan fasilitas via daring.

Pembukaan PKP ini sendiri berlangsung pada Selasa, (19/01/2021) oleh Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim di Ruang Graita Eka Praja. Tampak hadir Pj Sekretaris daerah Kabupaten Gresik Drs. Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, Kepala BKD Kabupaten Gresik Drs. Nadlif, M.Si. Sementara diujung sana Kepala BPSDM Jawa Timur Aries Agung Paewai S.Sip, MM yang hadir secara virtual.

Eka Praja Lantai II, namun 30 orang peserta Diklat yaitu para Pejabat eselon IV mengkuti prosesi tersebut di Ruang Mandala Bakti Praja Lantai IV.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Gresik mengingatkan kembali kepada para Pejabat tersebut, bahwa sejatinya ASN adalah pelayan masyarakat.

“Kewajiban ASN memberikan peyananan kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin baik, masyarakat merasa aman dan nyaman. Tugas kita dan ASN ini untuk memberikan pelayanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat.” Tegasnya.

Kesan umum yang dahulu berkembang di masyarakat yang menganggap bahwa pemerintahan itu sulit, berbelit belit, dan birokrasinya panjang, sekarang harus berubah seiring perkembangan zaman.

“Setiap saat, anda harus melakukan perubahan kearah yang lebih baik, harus terus ditingkatkan sehingga masyarakat kian dimanjakan dengan berbagai kemudahan pelayanan”tandas Qosim.

Kepala BKD, Nadlif melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Reza Pahlevi dalam keterangannya mengatakan bahwa PKP 2021 yang dulu biasa kita kenal dengan Diklatpim, untuk kali ini berbeda.

“Selain  karena adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan kita untuk melaksanakan seluruh kegiatan ini dengan penyesuaian protokol kesehatan yang amat ketat. Ada hal lain yang berubah”. Jelasnya.

Dengan adanya pandemi covid, maka pembelajaran banyak dilakukan dengan sistim daring. Pelaksanaan tatap muka hanya bisa dilakukan apabila ada pembelajaran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan virtual. Pembelajaran tatap muka hanya bisa dilakukan  beberapa kali saja dengan prosentase fifty fifty, artinya 50 persen peserta mengikuti tatap muka selebihnya virtual.

Diklat PKP yang dilaksanakan selama 94 hari ini, praktis peserta lebih banyak melaksanakan pembelajaran dari dari kantor OPDnya masing-masing. Hanya sesekali melakukan tatap muka misalnya untuk pembelajaran yang sulit via daring atau dalam melaksanakan bimbingan tugas.

sementara Marfuah Yuniati salah seorang peserta diklat menyatakan sangat menikmati ikut diklatpim IV kali ini. Meski sebagai siswa Diklat, dia masih bisa melaksanakan kegiatan tugas harian di kantor. tentu saja katanya hanya tugas yang tidak bisa di delegasikan kepada yang lain.    (humas /az/ di)

 

PER 11 JANUARI 2021, KABUPATEN MALANG SIAP TERAPKAN PPKM

 

Januari 2021 penerapan PPKM dengan Instruksi dari Mendagri No 1 Tahun 2021. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M didampangi Sekretaris Daerah, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menghadiri Rapat koordinasi terkait Intruksi Mendagri Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu (9/1) siang. 

Di hadiri pula Kapolres Malang AKBP Hendri Umar , Komandan Kodim (Dandim 0818 Kabupaten Malang-Batu) Letkol Inf Yusub Dody Sandra , Forkopimda Kabupaten Malang dan Forkopimcam se Kabupaten Malang serta jajaran Muspika hingga jajaran perangkat desa di Kabupaten Malang.Dalam Rakor ini Bupati Malang mengatakan bahwa penerapan PPKM di Kabupaten Malang atas dasar instruksi sesuai dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. "Wilayah Kabupaten Malang akan memakai seluruh aturan sesuai dengan peraturan Kemendagri , tidak akan ada perubahan karena saya tidak akan memakai kebijakan sendiri yang nantinya akan bertentangan denvan peraturan yang telah di tentukan" Kata Abah Sapaan akrab Bupati Malang. Yang akan diterapakan ialah membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah WFH sebesar 75 persen dan kerja di kantor WFO sebesar 25 persen, Kegiatan restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25 persen. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB, kegiatan belajar mengajar secara Daring, pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.Selain itu untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta kegiatan konstruksi tetap diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat. "Saya berharap dengan dilakukannya PPKM ini Kabupaten Malang dapat mengurangi jumlah pasien Covid-19" harapnya. Kabupaten malang nantinya juga akan memperketat setiap jalur masuk dan keluar dari Kabupaten Malang, setiap wisatakan yang akan datang wajib melakukan rapid test antigen maupun antibodi. Tidak hanya wisatawan saja, tapi semua orang yang dari luar daerah masuk ke Kabupaten Malang, harus membawa surat keterangan rapid test antigen, antibodi maupun Swab PCR (ardi /balok).

 

SOSIALISASI PPKM, BUPATI MALANG MELAKUKAN KUNJUNGAN KE TIGA PONPES

 Malang –Media Rakyat

Pada hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa-Bali yang dilaksanakan di Kabupaten Malang, Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M bersama Sekretaris Daerah, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM melakukan patroli gabungan guna memastikan penerapan PPKM berjalan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021.Dalam patroli gabungan turut hadir Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Jajaran OPD dan Muspika setempat. Dalam Patroli gabungan ini rombongan Bupati Malang mengunjungi tiga Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Gondanglegi, Pondok Pesantren yang di kunjungi untuk di lakukan sosialisaisi terkait PPKM ini meliputi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' , Pondok Pesantren Al-Rifai 2 gondanglegi dan yang terakhir Pondok Pesantren Al Munawarriyah Sudimoro Bululawanv, Senin (11/1) malam. Dalam kunjungannya Bupati Malang bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan Menteri dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang pemberlakuan pembelajaran secara daring di lingkungan pondok pesanten, Bupati Malang juga mengatakan bahwa selama PPKM berlangsung Pondok Pesantren dilarang menerima kunjungan dari wali santri. "Malam ini kita Patroli gabungan untuk memastikan di setiap kecamatan kegiatan PPKM ini sudah berjalan tidak hanya itu Pondok Pesantren juga sudah diberikan sosialisasi kepada kiai-kiai agar ikut mendukung program ini" ucap Bupati Malang. Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Malang di hari pertama ini cukup baik, beberapa tempat usaha sudah cukup tertib, kebanyakan tempat usaha tutup pada pukul 19.00 WIB sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang.selama perjalanan ke Pondok Pesantren, saya liat semua tempat usaha pada pukul 19.30 sudah tutup dan kebetulan Kabupaten Malang tidak memiliki mall" terangnya.( azis / ardi / balok )

 

 

 

ABAH SANUSI HARAPKAN IMA CHAPTER MALANG TURUT PROMOSIKAN POTENSI KABUPATEN MALANG

 

MALANG – Media Rakyat

Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, M.M mengucapkan selamat dan sukses kepada para Pengurus baru Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Malang yang baru saja dilantik kepengurusannya secara virtual oleh Presiden IMA Pusat, Suparno Djasmin di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu (16/1) pagi. Abah Sanusi, sapaan akrab Bupati Malang berharap banyak organisasi pemasaran berjejaring nasional dan internasional yang didirikan Begawan Marketing Hermawan Kartajaya ini turut mempromosikan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Malang dan Malang Raya.Dalam kepengurusan yang baru, IMA Chapter Malang dipimpin Kurniawan Muhammad (Chapter President) hingga masa jabatan 2020-2022 menggantikan Rachmat Santoso yang menjabat selama dua periode hingga 2020. Terdapat juga nama-nama pengusaha asal Malang yang masuk dalam kepengurusan diantaranya HM Tri Wediyanto (Executive Vice President), Fernandes Raymond (General Secretary), Suroyya Favourita Hanadayani (Treasury). Acara IMA di Pendopo Agung tadi juga dihadiri oleh Walikota Malang, Sutiaji dan Walikota Batu, Dewanti Rumpoko.''IMA Chapter Malang akan turut membantu kegiatan marketing atau promosi terhadap kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang. Harapannya, nanti yang di bidang UMKM, pariwisata, produsen inu mampu produksinya bisa cepat dijual. Metode tergantung dari tata cara yang akan dilakukan oleh IMA seperti online dan seminar serta lainnya," ujar Abah Sanusi saat diwawancara awak media usai acara.Dalam hal ini, Bupati juga menjelaskan, Pemkab juga bergerak di beberapa bidang untuk mengangkat produktivitas kemajuan ekonomi Kabupaten Malang. Diantaranya, sedang proses mengimpor bibit sapi dari China, namun oleh pihak partner yakni Universitas Shandong China disarankan, tidak perlu impor sapinya melainkan cukup impor semen bekunya saja. Lalu semen beku ini dikawinkan ke sapi lokal di Kabupaten Malang, sehingga hasil anakannya itu sudah jenis sapi yang ada di China.''Semen bekunya ini sudah dilakukan atau melalui pemisaan antara betina dan jantan. Lalu disuntikkan ke sapi lokal sehingga harapannya juga cepat adaptasi. Kalau di China, jenis sapi ini bisa memproduksi susu 42 liter per hari," jelasnya.Abah Sanusi menambahkan, IMA Chapter Malang ini juga akan menginisiasi investor dari Belanda untuk pengembangan paralayang dan pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo. Terkait, pembangunan dermaga di Sendangbiru dibicarakan oleh Menteri KKP bisa menjadi dermaga nusantara sehingga kapal besar bisa berlabuh. ''Kalau sudah menjadi dermaga nusantara maka semua komoditas masuk, jalan dari Gondanglegi ke Sendangbiru itu dijadikan jalan nasional yang terhubung jalan nasional JLS, termasuk dengan Jalan Tol Kepanjen. Sehingga dari Balekambang ke Sendangbiru hanya beberapa menit saja," pungkas Bupati.(azis /ardi /balok )

 

 

BUPATI MALANG SAKSIKAN PENANDATANGANAN KERJASAMA PMA/PMDN DENGAN UMKM SECARA VIRTUAL

 

MALANG –Media Rakyat

 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara virtual dari Ruang Nusantara Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/1). Dalam kesempatan tersebut, juga diikuti secara virtual oleh Gubernur/Walikota/Bupati di seluruh Indonesia, tak terkecuali Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah menyaksikan di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang.Masih dalam kondisi pandemi, Presiden mengapresiasi langkah bijak yang diinisiasi oleh BKPM karena mampu mempercepat proses investasi. "Saya apresiasi dan hargai BKPM karena ditengah kondisi pandemi covid-19, terus berupaya melakukan percepatan proses investasi mempermudah perijinan, memfasilitasi investor agar tumbuh dengan pesat dengan membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi besar pada peningkatan naik kelasnya UMKM. Kemitraan strategis akan terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan, jadi sangatlah penting kerjasama ini terus berkelanjutan sehingga UMKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global," harap Jokowi.Ia mengatakan bahwa kerjasama ini menjadi peluang bagi UMKM untuk bisa naik kelas dengan meningkatkan kualitas usaha, UMKM bisa menjadi kompetitif, produk lebih baik, desain dan managemen juga lebih bagus. "Kita bisa belajar dari perusahaan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pemerataan ekonomi menjadi tujuannya. Saya mengajak untuk menjamin agar kontrak kerja betul-betul diberikan, kontribusi yang signifikan dimana pertumbuhan ekonomi yang inklusif bisa berkelanjutan, terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya, sehingga daya saing meningkat secara global," ungkapnya.Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen kerja sama kerjasama senilai 1,5 Milyar ini ditandatangani pelaku usaha dari 56 usaha besar, yang terdiri atas 29 PMA dan 27 PMDN, dengan 196 UMKM. Menurutnya, program kemitraan itu digelar untuk menegaskan komitmen pemerintah tentang pentingnya kemitraan investasi antara pengusaha besar asing maupun dalam negeri dengan pelaku UMKM di wilayah proyek investasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia."Investasi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga harus ada kolaborasi atau kerja sama antara pengusaha dalam dan luar negeri dengan UMKM. Investasi yang masuk ke Indonesia harus melibatkan UMKM kita, sehingga bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas. Kami akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, hal ini sebagai wujud dari pancasila sila ke-5 demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera," tutupnya.( azis /ardi /balok )