Anggaran Pendidikan Tahun 2014 Rp 371,2 Triliun

Jakarta –Media Rakyat

Anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2014 sebanyak Rp 371,2 triliun. Alokasi anggaran ini naik 7,5 persen jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun ini sebanyak Rp345,3 triliun.Hal tersebut disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta Jumat (16/8/2013).“Alhamdulillah kita dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kita bersyukur dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan,” kata SBY.Presiden SBY mengatakan, alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) diarahkan untuk meningkatkan mutu akses dan pemerataan pelayanan pendidikan. Tujuannya, kata SBY, untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka.“Untuk itu, mulai tahun pelajaran 2013/2014 (program) Wajib Belajar  9 tahun atau jenjang pendidikan dasar ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah melalui program pendidikan menengah universal atau PMU,” katanya.Hal ini, kata Presiden, dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada tahun 2020 nanti minimal 97 persen berpendidikan menengah. Apabila tanpa program PMU, lanjut SBY, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040.Dalam RAPBN tahun 2014 pendapatan negara mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah ini naik sebesar 10 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P 2013 sebesar Rp 1.502 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.816,7 triliun, atau naik 5,2 persen dari pagu APBN-P 2013 sebesar Rp 1.726,2 triliun. (sam/par/mar)

Enam Program Prioritas Pendidikan di Tahun 2014

Jakarta –Medioa Rakyat

Pemerintah Indonesia memprioritaskan enam program utama di tahun 2014 pada sektor pendidikan, dalam rangka mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka. Keenam program tersebut yaitu Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kurikulum 2013, peningkatan kualitas guru, rehabilitasi dan sarana prasarana, afirmasi daerah 3T, serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bidikmisi.Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (16/8) kemarin di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Untuk mendukung program-program prioritas tersebut, menurut Presiden, anggaran pendidikan ditingkatkan 7,5%, dari Rp. 345,3 triliun tahun ini menjadi Rp. 371,2 triliun di tahun 2014. Namun angka tersebut masih dimungkinkan mengalami perubahan, karena masih bersifat rancangan undang-undang (RUU).Program PrioritasProgram PMU yang secara resmi diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tanggal 25 Juni 2013 yang lalu, diharapkan dapat mempercepat kenaikan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah. APK pendidikan menengah sampai tahun 2012 sebesar 78,9%. Dengan PMU, ditargetkan pada tahun 2020 APK pendidikan menengah dapat meningkat menjadi 97%. "Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040," kata Presiden pada kesempatan tersebut.Sebagai konsekuensi logis atas dilaksanakannya kebijakan PMU ini, Pemerintah mulai tahun pelajaran 2013/2014 mulai menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan menengah. Nilai nominal BOS tersebut yaitu Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun untuk seluruh siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta. Selain itu pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari program PMU ini.Selain itu implementasi Kurikulum 2013 juga mendapatkan perhatian serius di tahun depan. Tahun pelajaran 2013/2014 sekarang ini, Kurikulum 2013 telah diimplementasikan secara bertahap dan terbatas. Terkait implementasi Kurikulum 2013 tersebut, Mendikbud hari ini Sabtu (17/8) mengatakan bahwa penyiapan buku dan pelatihan guru menjadi hal yang mendapat perhatian khusus. "Kurikulum 2013, dimaksudkan untuk menyiapkan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif dan mampu berpikir orde tinggi," kata Mendikbud.Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Presiden kemarin, adalah masalah kualitas guru, distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada guru-guru yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru.Menanggapi peningkatan kualitas guru tersebut, Mendikbud menjelaskan bahwa penataan sistem perguruan mutlak perlu dilakukan. Penataan tersebut, menurut Menteri Nuh, meliputi penataan sistem di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK), pelatihan guru, karier guru, dan sertifikasinya.Dalam rangka pemerataan kualitas SDM, beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi akan ditingkatkan. Dengan BSM dan beasiswa Bidikmisi diharapkan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. (mar/par)

Tahun 2014, Anggaran Pendidikan Naik 7,5 Persen

Jakarta –Media Rakyat

Tahun 2014, anggaran pendidikan disiapkan Rp. 371,2 triliun atau naik 7,5% dibandingkan anggaran pendidikan tahun ini yaitu sebesar Rp 345,3 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Nota Keuangan 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPD-RI Irman Gusman. Dikutip dari laman setneg.go.id, Presiden menyatakan apa yang telah dilakukan Indonesia dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi.Terkait sektor pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar), ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah, melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). "Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada tahun 2020 nanti minimal 97% berpendidikan menengah. Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040," kata Presiden SBY seperti dikutip dari Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Presiden, adalah distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal.Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.Presiden SBY juga mengatakan akan terus membangun infrastruktur sekolah. Anggaran akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan sekolah baru, akademi komunitas dan sarana pendukungnya. "Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 kita tingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi," kata Presiden menambahkan. (sam/par/mar)

Sejumlah Hakim Bandung Terima Suap

Bandung Media Rakyat

Sidang perdana dugaan suap terhadap hakim Setyabudi Tejocahyono, Kamis (15/8), digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang terungkap, sejumlah hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jabar turut menerima suap.Suap yang mengalir dari Pemerintah Kota Bandung sekitar Rp 5,5 miliar. Disalurkan pada kesempatan pertama sekitar Rp 4 miliar (April 2012-Januari 2013) saat penanganan perkara korupsi penyimpangan dana bantuan sosial Pemkot Bandung 2009-2010. Setyabudi saat itu sebagai ketua majelis hakim. Dana suap lainnya disalurkan sekitar Rp 1,5 miliar pada penanganan perkara di tingkat banding atau pengadilan tinggi. Penyuapan terjadi Januari-Maret 2013.Dana mengalir dari Wali Kota Bandung Dada Rosada; Edi Siswadi, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung; serta Herry Nurhayat, yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.”Terdakwa (Setyabudi) juga memberikan uang kepada hakim tinggi, yang diminta sebesar Rp 1 miliar, tetapi yang tersalurkan baru Rp 500 juta,” kata jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, seusai sidang.Majelis hakim diketuai Nur Hakim, yang juga Wakil Ketua PN Bandung. Nur Hakim menggantikan posisi Setyabudi. Adapun anggota majelis hakim adalah Barita Lumban Gaol dan Basari Budhi Pradianto.Sidang itu menghadirkan empat terdakwa, yakni Setyabudi, Herry Nurhayat, Toto Hutagalung (kepercayaan Dada Rosada), dan Asep Triatna (suruhan Toto Hutagalung).Dalam surat dakwaan terungkap, ada dana tunai mengalir sekitar Rp 1,8 miliar dan 160.000 dollar AS, yang sebagian besar diterima Setyabudi. Setyabudi juga menerima perabot rumah dinas Wakil Ketua PN Bandung dan fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke, Bandung.Terkait dana suap 160.000 dollar AS diterima Setyabudi 58.400 dollar AS atau sekitar Rp 584 juta, Ramlan Comel 53.300 dollar AS, dan Djojo Djohari 18.300 dollar AS. Ramlan dan Djojo menjabat sebagai hakim anggota yang menangani perkara di tingkat PN. Selain itu, turut menerima pula Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso 15.000 dollar AS dan Wakil Panitera PN Bandung Rina Pertiwi sebesar 10.000 dollar AS. Singgih, Ramlan, dan Djojo juga menerima Rp 500 juta.Seluruh terdakwa dikenai dakwaan berlapis dan Setyabudi menyatakan banding. Penasihat hukum Setyabudi, Joko Sri Widodo, memohon kepada majelis hakim agar rekening gaji terdakwa tidak diblokir. Sidang dilanjutkan Kamis depan.(kompas)