Rakor Multi Pihak Guna Percepatan Penanggulanangan Kemiskinan

Malang,Media Rakyat

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah yang sejalan dengan mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya melalui Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Kesepakatan MDGs, telah diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai salah satu bentuk program dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan yang harus dilaksanakan secara konseptual dan terkoordinir dengan mantap seperti halnya rapat koordinasi multi pihak yang digelar Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang, hari ini Senin (10/12) di Hotel Regent Park Malang. Kegiatan yang berlansung selama sehari itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Malang, H. Ahmad Subhan. Dalam sambutanya Wabup mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Malang senantiasa mendukung PNPM-MPd dengan pola pemberdayaan masyarakat, baik melalui  penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) maupun kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong suksesnya program terutama dalam menuju kemandirian masyarakat. “Pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Malang diawali dengan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun anggaran 1998/1999 di 5 (lima) kecamatan. Total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai dengan tahun 2011 sebesar 284 miliar 75 juta rupiah (APBN sebesar    234 miliar 885 juta rupiah dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) APBD sebesar 49 miliar 190 juta rupiah) yang dialokasikan untuk 292 desa di 26 kecamatan. Dana tersebut telah dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan desa (telford, aspal dll) sepanjang 1.085 KM, 154 unit jembatan, 173 unit gedung pendidikan, 156 unit gedung kesehatan / posyandu / polindes / pokesdes,   174 kios dan 240 los pada pasar desa, pengadaan air bersih 37 unit, drainase 71 unit, MCK 50 unit, dan plengsengan 176 unit. Total penyerapan tenaga kerja 118 ribu 118 orang dengan penyerapan Upah sebesar 18 miliar 529 juta 628 ribu rupiah.”Wabup cukup berbangga bahwasannya berdasarkan Laporan Neraca Operasional UPK sampai dengan bulan Desember 2011 Total Aset UPK Kabupaten Malang sebesar 53 miliar 808 juta 891 ribu 427 rupiah. Total Pendapatan sebesar       10 miliar 232 juta 848 ribu 37 rupiah dengan  kelompok yang terlayani oleh UPK baik SPP maupun UEP sebanyak 3.546 kelompok dengan jumlah pemanfaat sebanyak 91 ribu 285 orang. Selain itu di tahun 2011, UPK bisa mengalokasikan Dana Bantuan Sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) sebesar 554 juta 966 ribu 700 rupiah. “Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 berdasarkan Surat dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012, Kabupaten Malang mendapatkan alokasi BLM sebesar 24 miliar 900 juta rupiah (APBN 23 miliar 655 juta rupiah dan DDUB sebesar 1 miliar 245 juta rupiah) untuk 292 desa di 26 kecamatan.”Melalalui rakor ini, Wabup berharap semoga dapat tercipta sinkronisasi, integrasi dan koordinasi, kebijakan, program serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program, serta komitmen, kerja keras dan keterpaduan dari semua stakeholder   sehingga nantinya mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang. Paparan gagasan model desentralisasi dan partisipasi stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan menghadirkan empat narasumber antara lain: Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Dr. Nehruddin, SE, MM yang menyampaikan materi penguatan peran TKPKD dalam integrasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Asdep urusan kebijakan anggaran Kemenkokesra, Drs. H. Santoso, MA dengan materi integrasi dan desentralisasi program penanggulangan kemiskinan, Asdep urusan pemberdayaan masyarakat, Dr. Ir Pamuji Lestari, ME yang menyampaikan materi roadmap PNPM mandiri dan implementasi program PNPM di daerah, serta Yauri Tetanel yang menyampaikan materi instrumen desentralisasi dan implementasi PNPM mandiri dengan Index Kesejahteraan Rakyat (Ikrar). (zis/din)