KENAIKAN HARGA BBN TUNGGU APA LAGI ?

Jakarta :Media Rakyat

DPR akhirnya menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 setelah melalui proses hampir 12 jam. Rancangan keuangan negara ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah APBN disetujui kini yang jadi pertanyaan kapan pemerintah umumkan kenaikan harga BBM?Menurut anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Satya W Yudha, kenaikan harga BBM harusnya dilakukan dalam waktu sejam setelah APBN-P diputuskan. Dia berpendapat, menunda kenaikan justru akan menimbulkan inflasi kejut, karena disebakan kebijakan yang belum dikerjakan. Maka itu setiap rencana harus dilakukan dengan baik.Namun nyatanya, hingga kini masih belum ada tanda-tanda kenaikan harga BBM akan diumumkan. Sebenarnya proses apa yang harus dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga?Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan setelah ada keputusan Sidang Paripurna selanjutnya ada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sehingga pemerintah bisa memutuskan kenaikan harga BBM."Kita tunggu DIPA-nya selesai, kompensasi dan semuanya kan ada di sana. Baru setelah itu dinaikkan," kata Mahendra di Jakarta, Senin 17 Juni 2013.Mahendra menyatakan, jika DIPA sudah ditetapkan maka kenaikan bisa diperkirakan terjadi dalam hitungan hari. "DIPA itu bisa selesai dua hari. Makanya saya bilang kenaikan bisa diharapkan hitungan hari," pungkasnya.Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto menyatakan setelah RAPBN-P disetujui, pemerintah akan melaksanakan sidang kabinet untuk menentukan waktu pengumuman kenaikan harga BBM subsidi."Nanti Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang umumkan," jelas dia kepada Liputan6.com.BPH Migas telah menyiapkan Surat Keputusan (SK) kenaikan harga BBM bersubsidi. Tak hanya SK, BPH juga telah melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM subsidi demi mengantisipasi antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi di masyarakat."Perencanaannya sudah lama, kami siapkan semua seperti SK kenaikan, sosialisasi sudah kemarin," ungkapnya.Pemerintah memastikan akan menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dan solar pada pekan ini. Rencananya harga premium akan naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Saat ini kedua jenis BBM tersebut dijual dengan harga Rp 4.500 per liter.Berikut tahapan yang masih akan dilakukan untuk pengumuman kenaikan BBM:

1. APBN disahkan di sidang Paripurna (Sudah dilakukan)
2. Pembahasan DIPA untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) (Belum Dilakukan)
3. Sidang Kabinet dan Siapkan PP (Belum Dilakukan)
4. BPH Migas Siapkan SK kenaikan Harga BBM (Sudah Siap tapi Belum Dilakukan)
5. Pengumuman oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Belum Dilakuk

Inilah Tarif Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2013

Jakarta Media Rakyat

Pada tanggal 8 Mei 2013 yang lalu, Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tarif BPIH ini mengalami penurunan di seluruh embarkasi haji di Indonesia.

Berikut masing-masing BPIH Tahun BPIH Tahun 1434H/2013M untuk 12 (dua belas) embarkasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Perpres No 31 Tahun 2013:
a. Embarkasi Aceh sebesar 3.253 dollar AS (sebelumnya 3.328 dollar AS);
b. Embarkasi Medan sebesar 3.263 dollar AS (sebelumnya 3.388 dollar AS);
c. Embarkasi Batam sebesar 3.357 dollar AS (sebelumnya 3.468 dollar AS);
d. Embarkasi Padang sebesar 3.329 dollar AS (sebelumnya 3.404 dollar AS);
e. Embarkasi Palembang sebesar 3.381 dollar AS (sebelumnya 3.381 dollar AS);
f. Embarkasi Jakarta sebesar 3.522 dollar AS (sebelumnya 3.638 dollar AS);
g. Embarkasi Solo sebesar 3.542 dollar AS (sebelumnya 3.617 dollar AS);
h. Embarkasi Surabaya sebesar 3.619 dollar AS (sebelumnya 3.738 dollar AS);
i. Embarkasi Banjarmasin sebesar 3.733 dollar AS (sebelumnya 3.808 dollar AS);
j. Embarkasi Balikpapan sebesar 3.744 dollar AS (sebelumnya 3.819 dollar AS);
k. Embarkasi Makassar sebesar 3.807 dollar AS (sebelumnya 3.882 dollar AS); dan
l. Embarkasi Lombok sebesar 3.782 dollar AS (sebelumnya 3.857 dollar AS.

Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut menyatakan bahwa: “BPIH Tahun 1434H/2013M meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah dan Madinah, dan living allowance”.Adapun besaran BPIH bagi jemaah haji yang mengikuti penyelenggaraan ibadah haji khusus ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam Perpres ini juga dijelaskan bahwa pembayaran BPIH Tahun 1434H/2013M dilakukan dengan mata uang dollar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 ini juga menyebutkan bahwa: “BPIH disetorkan kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH”.Juga perlu diketahui bahwa jemaah haji akan menerima pengembalian BPIH dalam hal: a. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau b. Batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan unduh Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M.

Gus Ipul Beber Tiga Program

Malang Media Rakyat

Beberapa program dari pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Soekarwo-Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal pasangan Karsa, adalah pembenahan akhlaq, madrasah dan menekan kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat di masyarakat. Soal perbaikan akhlak, akan terus digalakkan dengan bekerja sama atau melibatkan para kiai. Masalah-masalah yang dapat merusak akhlak dan aqidah itu diimplementasikan secara riil oleh gubernur Jatim dalam suatu aturan yang tegas, seperti halnya surat keputusan (SK) gubernur Jatim terkait dengan pelarangan Ahmadiyah.Hal itulah yang disampaikan oleh wakil gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, saat ditemui setelah acara silaturrahmi dengan 1000 kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Gedung Kartini, Kota Malang, Rabu (12/06). Pada gelaran ini, selain kaum muslimin, para kiai se Malang raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) mengikuti rangkaian acara dengan khidmad hingga selesai. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menambahkan, bahwa Jatim merupakan satu-satunya propinsi  yang berani mengeluarkan SK pelarangan terhadap Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas keagamaan. ‘’Ini semua dilakukan demi menjaga situasi dan kondusi yang kondusif di masyarakat, khususnya umat Islam,’’ tambahnya.Untuk madrasah, terang Gus Ipul, Pemprov Jatim selama empat tahun sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun, dan anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk ribuan madrasah yang ada di wilayah Jatim. "Anggaran dialokasikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Nilainya, tiap kota/kabupaten sekitar Rp 300 miliar. Bosda untuk madrasah di daerah-daerah itu  juga harus ditanggung oleh masing-masing Pemkot/Pemkab yang besarnya juga Rp 300 miliar. Sehingga, total tiap kota/kabupaten sebesar Rp 600 miliar per tahun," paparnya.Konkritnya, lanjut Gus Ipul, tiap anak tingkat dasar (SD) menerima sebesar Rp. 15 ribu, ustho (tasanawiyah/SMP) sebesar Rp. 25 ribu, dan dari alokasi anggaran itu, juga digunakan untuk meningkatkan kualitas para tenaga pengajarnya. "Ada 10 ribu guru yang disekolahkan agar mendapatkan ijazah sarjana. Sampai sekarang kegiatan tersebut terus berlangsung. Makanya, dalam periode empat tahun kita sudah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Sedangkan program lain yang sudah dilakukan, yaitu terkait dengan pemberantarasan aktivitas kemaksiatan, yakni proses penutupan prostitusi 'Dolly' di Surabaya. Kita harapkan ini bisa cepat terselesaikan, sehingga bisa memberikan ketentraman bagi masyarakat,’’ katanya.Terpisah, Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang, KH. Marsuki Mustamar pada kesempatan tersebut mengatakan, bila Soekarwo dan Gus Ipul sangat efektif dalam memberantas kemaksiatan dibandingkan 1000 kiai, yaitu melalui kebijakan yang mereka putuskan."Kami berharap agar Soekarwo dan Gus Ipul jika terpilih lagi menjadi Gubernur dan Wagub Jatim bisa melaksanakan program-programnya dengan lebih baik lagi, serta meningkatkan kualitasnya. ‘’Kalau perlu Pak Sekdanya harus bisa tahlilan. Dengan demikian nuansa dan nafas Islami tetap terjaga dengan baik,’’ pungkasnya. (ziz)

Bupati Serahkan 3 Unit Mobil Ambulan

Malang, Media Rakyat

 Usai apel pagi yang digelar di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (17/6). Bupati Malang, H. Rendra Kresna menyerahkan tiga unit ambulan kepada tiga puskesmas yang masing-masing diterima langsung oleh kepala puskesmanya. Ketiga puskesmas tersebut adalah Puskesmas Dau, Puskesmas Wonokerto, Bantur, dan Puskesmas Sumbermanjing Wetan. Ketiga unit mobil ambulan ini, dua diantaranya adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan RI, dan satu unit lagi adalahbentukCorporate social responsibility (CSR) dari Yamaha Surabaya. Dalam sambutanya Bupatimengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberikanbanyak perhatian di bidang kesehatan di Kabupaten Malang, baik yang secara langsung melalui tugas-tugas pembantuan maupun pemberian bantuan fisik seperti halnya bantuan mobil ambulan yang diserahkan pagi ini. Bupati mengajak kepada semua pihak di jajarannya untuk terus bekerja keras di dalam melaksanakan pembangunan ”Mari bekerja keras agar keterbatasan-keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan bidang kesehatan juga mendapat perhatian. Sehingga akan lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya maupun manfaatnya dalam kegiatan tersebut.”Kegiatan serah terima mobil ambulan ini juga dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Endang Sarwan Hamid. Kesempatan ini tidak disia-siakan Bupati untuk mengucapkan terima kasih atas upaya yang juga dilakukan oleh Ibu Sarwan Hamid hingga diterimanya bantuan ini. Bupati juga menitipkan pesan kepada anggota Komisi IX ini untuk bisa menginformasikan ke pusat bahwa jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya masih memerlukan bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Pusat.  “Tidak sedikit ambulan yang dimiliki oleh Pemkab Malang yang tersebar di puskesmas-puskesmas, yang berumur lebih dari 25 tahun, tentunya itu akan menjadi kendala pula dalam pemberian pelayanan. Apalagi saat ini sangat dibutuhkan sarpras yang betul-betul bisa dipakai tepat waktu. Ditambah lagi hampir sebagian wilayah Kabupaten Malang adalah wilayah pegunungan,” terang Bung Rendra. (ziz/hms)