MENGENAL PERWAKAFAN , NAZIR SERTA PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA.

Oleh :  HM  Yahya Abuamar                                                   Terbitnya  Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan UUPA   dan telah dimasukkan  dalam Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 patut di syukuri, karena  merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang termaktub dalam  Undang –undang No. 5 tahun 1960 pasal 2 menyebutkan : (1)      Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang2 Dasar dan hal2 sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2)     Hak menguasai dari Negara termaksuddalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a.        Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya bumi, air dan ruang angkasa. b.        Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai   atas ( bagian dari ) bumi ( tanah ) , air dan ruang angkasa itu. c.        Menentuntukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa. sebelumnya Hukum Agraria yang diberlakukan  di Indonesia masih menggunakan warisan dari pemerintah kolonial belanda bersumber dari pada Burgerlijk Wetboek dan Agrarisch wet tahun 1870 no. 55,di Indonesia terjadi dua macam perbedaan perlakuan terhadap tanah, cenderung diskrimasi terhadap rakyat Indonesia yakni : 1.         Tanah  barat atau Eropah    yaitu tanah-tanah yang dimiliki orang-orang Belanda atau yang dipersamakan dengan Belanda diperlakukan Hukum Eropah sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata seperti tanah eigendom, tanah opstal dan lainnya didaftar pada Kantor Khusus atau dikenal Kantor Kadaster dengan suatu peraturan  yang  yang terkenal Ondonansi Balik Nama  ( Overschrij vingsordonnantie ) diberikan jaminan adanya kepastian hukum, 2.        sedangkan tanah – tanah yang berdasarkan Hukum Adat Yaitu keberadaan tanah yang banyak dimiliki oleh rakyat Indonesia asli seperti tanah Ulayat, tanah gogol, tanah usaha, tanah bengkok, dan lain-lain  , tidak didaftar sehingga tidak terjamin adanya Kepastian Hukum, Kehadiran UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA telah menghilang “ dualisme “ dan tercapailah suatu kesatuan hukum ( Unifikasi ) di bidang hukum pertanahan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, Sesuai dengan asas kebangsaan tersebut, dalam pasal 1 UU No. 5 tahun 1960  dan menurut pasal 9 jo. Pasal 21 (1) hanya Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang dapat mempunyai hak atas tanah; pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang ( pasal 2 (a) Meskipun pada dasarnya badan – badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah ( pasal 21 ayat (2), namun mengingat akan keperluan masyarakat  yang erat kaitannya  dengan paham keagamaan, sosial , maka diadakan suatu “ escape clause”yang memungkinkan badan hukum tertentu mempunyai hak milik atas tanah atau diberikan dispensasi oleh pemerintah ( lihat pada pasal 21 ayat (3 ) dan pasal 49  UU No. 5 Tahun 1960) namun sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu.. Disusul dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, dan sampai sekarang jumlahnya sangat banyak, lalu terus disusul denganperaturan-peraturan lainnya yang lebih baru..  Menteri Negara Agraria mengeluarkan keputusan Nomor 5 Tahun 1995  tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan  adalah Catur Pertanahan adalah : 1.         Tertib hukum pertanahan 2.        Tertib administrasi pertanahan 3.        Tertib penggunaan Tanah 4.        Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Perwakafan di Indonesia. Praktek wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dilaksanakan oleh  masyarakat Indonesia, seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara, kehadiran bangunan bersejarah seperti Masjid, Pondok Pesantren,Musholla ( Surou/langgar ) dan bangunan sejenisnya  yang dibangun pada masa pra kolonial maupun sejak NKRI diproklamirkan sampai sekarang merupakan bukti sejarah bahwa keberadaan wakaf telah ada, Pemerintah tidak menafikan keberadaan tanah-tanah yang dimiliki  maupun yang telah didirikan bangunan dan dikuasai oleh organisasi  sosial keagamaan tersebut, hal ini dinyatakan jelas dalam pasal 49 Undang-undang No. 5 / 1960  bahwa sepanjang dipergunakan untuk usaha keagamaan dan sosial dan akan dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah  ( PP ), Perintah UU No. 5/ 1960  di tindak lanjuti setelah tujuh belas tahun,kemudian  dengan menerbitkan 1.         Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah milik. 2.        Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik. Telah diatur Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf  ( PPAIW ) 3.        Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pada dasarnya PP No. 28 Tahun 1977 hanya mengatur tentang wakaf tanah  ( Harta Benda Wakaf yang tidak bergerak ) . lalu bagaimana dengan keberadaan harta benda wakaf yang obyeknya bisa bergerak seperti bangunan dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik membatasi obyek wakaf hanya pada tanah hak milik saja, tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh wakif. Adapun  ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 ternyata dirasa masih kurang setelah melihat kebutuhan masyarakat. Terlebih setelah dibentuknya Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama . Salah satu kekuasaan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No. 8 Tahun 1989 disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa Memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf untuk mengatasi disahkan kemudian Intruksi Presiden No,1 tahun 1999 tentang kompilasi hukum Islam ( KHI ) salah satunya juga mengatur tentang wakaf  tentang Perwakafan,salah satunya juga mengatur tentang Perwakafan  sebelum tahun 2000. Kebreradaan KHI.Berdasarkan TAP MPRS No.lll MPR.RI/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan-perundang-undanga, tidak disebutkan Instruksi Presiden.    Majlis Ulama Indonesia ( MUI ) mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang /Cash Wakaf atau Waqf al-Nuqud , yakni wakaf yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga, dan wakaf uang tersebut dihukumi jawaz ( boleh ) , dan hanya boleh disalurkan untuk hal-hal berdasarkan syar’I dan dijamin kelestariannya. ( II/5/2002)  . Puncaknya Pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2004  mengundangkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Keberadaan Undang-undang 41 Tahun 2004 ditinjau  dalam perspektif ilmu perundangan-undangan merupakan payung hukum praktik perwakafan di Indonesia dan, sasaran berlakunya ketentuan wakaf tersebut tidak semata – mata untuk internal umat Islam di Indonesia, melainka tanah  berlaku mengikat juga terhadap setiap warga negara Indonesia.  Keberadaan harta wakaf  sesuai UU No. 41/ 2004 tentang Wakaf  dan tersirat dalam pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka diberikan hak milik khusus, selanjutnya didaftarkan menurut ketentuan sehingga memiliki kepastian hukum. Dalam   UU No 41 tahun 2004 secara tegas dinyatakan tentang Wakaf ” Bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu “ Undang undang  Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan, lahir di tengah-tengah adanya semangat serta antusias masyarakat pemberdayaan wakaf secara produktif, sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial ekonomi masyarakat, sekaligus untuk melestarikan kemanfaatan harta benda wakaf,sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, serta upaya    dan menghindari terjadinya keterbengkalaian, atau pengelolaan wakaf yang tidak profesional oleh Nadzir wakaf.Undang-undang Wakaf menentukan bentuk-bentuk perbuatan hukum yang dibolehkan dan dilarang terhadap harta benda wakaf, dari pengikatan jaminan, penyitaan, hibah ,jual-beli, pewarisan,tukar menukar bahkan dalam perbuatan hukum lainnya yang dapat berakibat terjadinya perubahan peruntukan atau peralihan harta benda Adanya mengatur sanksi terhadap pelanggaran tersebut BADAN  WAKAF  INDONESIA. DAN  PERANANNYA. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf secara benar, baik dari rukun wakaf,syarat wakaf maupun maksud dan tujuan disyariatkan wakaf, siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, siapa yang boleh dan dapat ditunjuk sebagai Nadzir dan lain sebagainya. Selama ini masih banyak pengurusan dan pengelolaan wakaf. bersifat konvensional dan tradisional atas dasar saling percaya antara  Wakif dan Nadzir, bahkan cenderung kurang memperhatikan faktor keamanan harta benda wakaf, sehingga apabila terjadi perbuatan hukum baik disengaja maupun tidak atau karena minimnya pengetahuan tentang peraturan perundangan yang berlaku akan berdampak beralihnya hak kepemilikan maupun peruntukan harta benda wakaf serta dimungkinkan akan  terjadi sengketa terhadap tanah wakaf, Tidak dipungkiri bahwa para Wakif  menunjuk seorang menjadi Nadzir  dipilih karena keilmuannya, mereka luar biasa, sangat paham terhadap tradisi wakaf baik secara teori maupun praktek, dalil-dalil tentang wakaf dan sejarahnya tidak diragukan, namun pengelolaan wakaf agar bisa berkembang dan memiliki kepastian hukum dari segi peraturan dan perundang-undangan memerlukan kreatifitas, mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada, mampu bekerjasama dengan lokasi harta benda wakaf itu berada, sehingga harta benda wakaf dapat terkelola secara baik. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia ( BWI ) yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. ( Pasal 47 (1) dan (2). Dan sangat berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf baik perorangan, organisasi maupun badan hukum, agar dapat  mengembangkan wakaf secara baik dan profesional terutama kepada Nadzir. Pasal 48 UU Wakaf No.41 /2004 berkedudukan di Ibukota NKRI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Pada pasal 49 ayat (1) bahwa BWI  mempunyai tugas dan wewenang ; a.        Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; b.        Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c.        Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d.        Memberhentikan dan mengganti Nazhir; e.        Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f.         Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Pada pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa (BWI) dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia Terkait dengan tugas melakukan pembinaan terhadap Nadzir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 41/2004  tentang wakaf pasal 53 meliputi 1.         Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nadzir, baik Perorangan, Organisasi dan Badan Hukum 2.        Penyusunan regulasi pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf. 3.        Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf. 4.        Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda bergerak ataupun benda tidak bergerak 5.        Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nadzir sesuai dengan lingkungannya. 6.        Pemberian fasilitas masuknya dana –dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pemberdayaan wakaf. BWI telah merancang VISI dan MISI serta strategi implementasinya, “  V I S I  “   Adalah Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat. Mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional “ “  M I S I “  Adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampumewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibada dan pemberdayaan masyarakat”. Harta benda wakaf bila dikelola secara produktif, akan dapat mensejahterkan masyarakat, maka keterlibatan para ahli untuk bicara tentang wakaf, baik dalam seminar/ worshop dan lain-lain.   STRUKTUR BADAN WAKAF INDONESIA. Pasal 51 ayat (1),  (2) dan (3)  bahwa: BWI terdiri atas Badan Pelaksana ( BP ) merupakan unsur pelaksana tugas BWI. dan Dewan Pertimbangan ( DP ). merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. sesuai Pasal 52 ayat (1) dan (2) Susunan organisasi ( BP ) maupun ( DP )dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.yang anggotanya  min 20 (dua puluh) orang Max. 30 (tiga puluh)  yang berasal dari unsur masyarakat Pasal 54 ayat (1)dan (2) Persyaratan menjadi anggota BWI,: a.        Warga Negara Indonesia b.        Beragama Islam; c.        Dewasa; d.        Amanah; e.        Mampu secara jasmani dan rohani; f.          Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; g.         Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi  khususnya di bidang ekonomi syariah; dan h.        Mempunyai komitmen yang tinggi untuk , mengembangkan perwakafan nasional.                                                      (  Oleh :  HM  Yahya Abuamar   )

SMP NEGERI 1 SINGOSARI

Malang Media Rakyat

Berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) April mendatang ditempuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang dilakukan SMP Negeri 1 Singosari yang mengelompokkan hasil try out menjadi beberapa kelompok.Hal itu dikatakan Kepala SMP Negeri 1 Singosari Budi Irianto kepada Media  kemarin. Menurut Budi, hasil nilai try out siswanya dikelompokkan sesuai level nilai yang dicapai siswa. hal itu dilakukan untuk menganalisa materi ujian manakah yang kurang dikuasai siswa. Sehingga dengan program pengelompokkan itu akan ada pembelajaran yang lebih intensif.“Hasil nilai pasti berbeda setiap siswa, untuk siswa yang nilainya masih rendah akan masuk level bawah dan mereka akan digembleng materi hingga naik ke level tengah dan atas. Begitu juga siswa dengan kategori level tengah yang akan diintensifkan hingga masuk level atas,” tuturya.Budi menuturkan, pihaknya sudah menggelar try out dua kali. Rencananya pada Maret mendatang akan digelar try out ketiga dan keempat.Upaya lain yang dilakukan untuk menggenjot kemampuan siswanya selain menggelar try out adalah dengan menambah jam pelajaran, pemberian motivasi dan emotional spiritual quision (ESQ). Agenda pemberian motivasi ESQ rencananya akan digelar Kamis  mendatang di sekolah. Uniknya, agenda ESQ ini akan digelar per kelas secara intensif.“ESQ tersebut  penting untuk mengasah mental siswa dan hasilnya terbukti seperti tahun-tahun sebelumnya. Terlebih ESQ lebih intensif karena dilakukan di tiap kelas. Dan saya harap model tersebut bisa mengahtarkan siswa kami lulus dengan predikat memuaskan,” bebernya lagi.Setelah program peningkatan tersebut belangsung, sambung Budi, nantinya sebelum UN  semua siswa peserta UN akan melakukan rekreasi outbond ke Kebun Teh Wonosari.”Siswa membutuhkan hiburan, dengan berekreasi mereka bisa menghilangkan kejenuhan setelah melaksanakan serangakain program pembelajaran sekolah. Harapanya mereka segar ketika ujian berlangsung nanti,” tutupnya.Sementara itu, berbeda dengan SMPN 1 Singosari yang terus menggenjot berbagai upaya persiapan UN, Total, sampai saat ini sekolah tersebut masih dua kali menggelar try out. Sebenarnya tidak ada masalah dengan keinginan itu, kerena di luar try out pihaknya sudah menyediakan bimbingan belajar tambahan (bimbel) bagi siswanya. Setiap hari Selasa sampai Jum’at, siswa mengikuti bimbel di sekolah.  Walaupun begitu, dilihat dari hasil dua kali try out yang sudah dilaksanakan, ia menilai siswanya sudah memahami isi materi. Bahkan dikatakannya siswa sudah siap mengikuti UN. “Kita menginginkan lulus 100 persen, dan kami lihat siswa sudah siap menyongsong itu,” ujarnya.(***)

SMP Negeri 2 Lawang

Malang Media Rakyat

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT,  SMP Negeri 2 Lawang telah menyandang status Sekolah Standar Nasional.” sapaan pertama kepala sekolah SMPN Lawang ini kepada Media

Beberapa persyaratan untuk men capai Sekolah Standar Nasional telah dimiliki oleh sekolah ini, antara lain Laboratorium Komputer, Labo ratorium IPA, Laboratorium Bahasa dan beberapa fasilitas sarana pendidikan lainnya. Dengan demikian di kecamatan Lawang semua SMP Negerinya telah berstatus Sekolah Standar Nasional. SMP Negeri 2 Lawang adalah sekolah yang terletak jauh dari kota yaitu di Desa Sidodadi,kecamatan Lawang Kabupaten Malang, akan tetapi peminatnya selain dari desa juga dari daerah perkotaan, antara lain dari Kecamatan Lawang dan Singosari.Saat ini siswanya sudah sebanyak anak, dimana sekitar 250 tergo long dari keluarga tidak mampu yang harus digratiskan.  sebagai subsidi silang guna menutup kekurangan beaya operasional seko lah. “ Kebijakan membayar ini adalah kebijakan yang diambil oleh Komite Sekolah yang bertugas untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 Lawang.” kata Kepsek Bila dilihat dari luas lahan yang ada, maka akan terlihat kemungkinan prospek kedepan yang lebih baik. Hal ini disebabkan adanya sisa lahan yang masih dapat dipergunakan untuk kepentingan penyediaan sara na dan prasarana sekolah. Dengan menambah sarana dan prasarana sesuai dengan per syaratan yang ada, maka setelah mencapai Sekolah Standar Nasional (SSN), maka masih dapat dicapai standar yang lebih tinggi bila sekolah ini ditangani dengan profesional. akan merupakan tujuan akhir dari kepedulian pengurus Komite Sekolah beserta seluruh civitas akademika SMPN 2 Lawang,Dengan ini kami berusah dengan staf dan guru terus memajukan sekolah ini jangan(azis)

SMPN 2 Kepanjen, Kabupaten Malang Menjadi Sekolah Center

MALANG - Media Rakyat

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam wilayah Kabupaten Malang saling berlomba dan berusaha mengembangkan mutu dan performance, sehingga terjadilah daya saing dan kompetitif yang mengarah kepada mutu pendidikan. Termasuk SMPN 2 Kepanjen, sekolah ini sudah meraih predikat Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik prestasi siswa dan memperbaiki para mutu pengajarnya. Kesempatan yang diperoleh tahun anjaran 2012/2013 ini akan menjadi “Sekolah Center” yaitu sekolah yang berhak melakukan ujian sekolah dan merekrut sekolah lain menjadi mitra pendidikan.

Kepala sekolah SMPN 2 Kepanjen, Drs Agung Sutrisno, MPd menjelaskan, sekolah SMPN 2 Kepanjen ini, telah meluluskan siswa yang SBI  40 persen, dan untuk tahun pelajaran 2011/2012 berjumlah 128 siswa, yang terdiri dari dua kelas tujuh, satu kelas delapan, dan dua kelas sembilan. “Rata-rata per kelas diisi sebanyak 25 sampai 30 siswa dan mereka menempuh pelajaran selama 2,5 tahun, lebih cepat dari kelas regular,” kata Agung mantan Kepala Sekolah SMPN 2 Gedangan yang didampingi Ketua Program SBI, Woro Sulistyo YP, SPd, MPd.

Selanjutnya dijelaskan Agung, sekolah dalam tahun ajaran 2012/2013 mendapat kepercayaan untuk menjadi “Sekolah Center” yang berkerjasama dengan salah satu sekolah di Negeri Jiran,  Malyasia.  “Mr Moh Faisol dari Perwakilan Cambridge Asia Pasifik sudah melakukan kunjungan atau survei ke SMPN 2 Kepanjen, dan hasilnya akan dijadikan sebagai sekolah center mulai tahun  pelajaran 2012/2013 mendatang,” ujar Agung, jika menjadi sekolah center, maka bisa melakukan ujian sendiri dalam tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains, serta bisa merekrut sekolah lain dalam binaan SMPN 2 Kepanjen.Keberhasilan SMPN 2 Kepanjen  ini, kata Agung berkat usaha para guru-guru untuk meningkatkan mutu pendidikan/siswa, dan juga guru-guru ingin memperbaiki dirinya dalam mempelajari, terutama ketiga mata pelajaran tersebut, sehingga lulusan yang diharapkan sangat memuskan. “Pelajaran di SBI menggunakan Bahasa Inggris, untuk Kelas Tujuh 25 persen Bahsa Inggris dan 75 persen Bahas Indonesia, Kelas Delapan 50 persen Bahasa Inggris dan 50 persen Bahsa Indonesia, dan Kelas Sembilan 75 persen Bahas Inggris dan 25 persen Bahasa Indonesia,” timpal Sulistyo, sehingga guru-guru harus memahami dan mengerti Bahasa Inggris dengan baik.Dikatakan Agung, sekolahnya sudah menjadi SBI sejak 2009 dan secara on line terutama tiga mata pelajaran, yaitu Bahas Inggris, Matematika dan Sains. “Ketiga mata pelaran ini, sudah menjadi kurikulum utama dalam SBI, sehingga hasilnya benar-benar bermutu dan dipercayai oleh orangtua siswa,” tutur Agung, dalam SBI itu persyaratannya Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Ketua Program, dan Penasehat Rianto, MPd harus berkualifikasi pendidikan minimal S2.

SMPN 2 Kepanjen tahun 2011/2012 jumlah siswa keseluruhan (regular dan SBI) 826 siswa, dan diasuh oleh guru-guru sebanyak  SBI 16 guru dan satu Guru Tidak Tetap (GTT), sedangkan  regular sebanyak 44 orang. Guru-guru merupakan alumini dari UMM, Kanjuruhan, Muhammadyah, Budi Utomo, Wisnu Warhdana, dan IKIP PGRI semuanya dari Malang.

Dibuka Kelas CIE

Dijelaskan Agung, untuk memperoleh sertifikat internasional tidak harus Sekolah Bertaraf Internasioanl (SBI), kini telah hadir  Qualifikasi Cambridge Internasional Examinatio (CIE) yang diselenggarakan oleh SMPN 2 Kepanjen dan dibina oleh Unit Pengembangan Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang.  “CIE, adalah program penyelenggaraan ujian qualifikasi internasional bagi siswa SMP yang ingin mendapatkan sertifikat internasional  dari Cambridge Internasional Examination  (Universitas Cambridge di Inggris),” ungkap Agung, ujiannya meliputi bidang studi Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains.

Menurut Agung, keuntungan dari mengikuti CIE adalah peserta qualifikasi CIE tidak harus menjadi siswa SBI, memiliki kesetaraan dengan siswa-siswa di luar negeri, kegiatan belajar fleksibel dapat dilakukan di luar sekolah, dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah di luar negeri, dan anak-anak tetap bisa bersekolah di SMP masing-masing. “Syarat pendaftaran sebagai siswa SMP Negeri atau Swasta Kelas VII dibuktikan dengan  surat keterangan dari kepala sekolah,” harap Agung, dan yang belum jelas informasi tentang CIE bisa menghubungi guru Woro Sulistyo sebagai Chief Executive of Kepanjen. (azis)