29 Camat Jalani Sertijab di Anusapati

Malang –Media Rakyat

 Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Abdul Malik, SE, M.Si memimpin Serah Terima Jabatan (sertijab) Camat se - Kabupaten Malang di ruang Anusapati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Kamis kemarin pagi. Sebanyak 29 camat hasil dari gerbong mutasi yang diputuskan oleh Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna mengalami migrasi jabatan dari tempat lama ke tempat baru. Sertijab diawali dari Dwi Ilham Prasetyanto kepada Bagus Sulistyawan sebagai Camat Dampit. Keduanya menanda-tangani surat keputusan (SK) sertijab di depan Abdul Malik. Kemudian, dilanjut diantaranya Bagus Sulistyawan kepada Rahmad Ichwanul sebagai Camat Pagelaran. Kemudian, Rachmad Icwanul yang sebelumnya Camat Ngantang menyerahkan jabatan kepada Eru Supriambodo.Sedangkan Suwadji yang bermigrasi sebagai Camat Pakisaji menyerahkan jabatan lama kepada Abai Saleh sebagai Camat Kepanjen yang baru. Hingga ke 29 camat yang migrasi satu per satu susul menanda-tangani SK. Empat kecamatan sisanya ada yang tidak mengalami pergantian, diantaranya Camat Gondanglegi tetap dijabat Kamti yang tercatat sukses mengantarkan wilayahnya sebagai kecamatan dengan sejumlah prestasi tahun 2016. Serta sisanya diisi oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Abdul Malik, SE, M.Si berpesan, camat harus selalu dekat dengan masyarakat. Tugas camat diantaranya membuat perencanaan pembangunan wilayah yang disinkronisasikan dengan RPJMD dan RKPD dalam tugas berikutnya. Serta, melakukan perumusan dan menyusun kebijakan teknis melalui anggaran serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.   "Harus sering koordinasi ke samping agar program kecamatan sinkron dengan program Pemkab Malang. Berikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Pada dasarnya jabatan itu amanah dan kepercayaan," ucap pria ramah ini dalam sambutan. (ran/ar/hum)

380 Orang Hadiri Musyawarah KORPRI

Malang – Media Rakyat

Ditengah kesibukannya menjadi seorang Bupati Malang, H. Rendra Kresna pagi ini Rabu  berkesempatan membuka kegiatan Musyawarah KORPRI Kabupaten Malang Tahun 2016 dilanjutkan dengan Pengukuhan Anggota KORPRI periode 2016-2021 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang Jl. Panji 158 Kepanjen. Dihadiri kurang lebih 380 orang yang terdiri dari Wakil Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur dr. Ahmad Mujib Affan, M.Kes, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Seluruh Pimpinan SKPD, Direktur BUMD, Anggota Dharma Wanita, serta Anggota Pengurus KORPRI se-Kab. Malang.Ahmad Mujib mengungkapkan rasa haru  atas konsistennya Bupati Malang dalam mendukung organisasi profesi yang bersifat kedinasan ini, “saya mengapresiasi dan sangat berterima kasih Bapak Bupati tetap konsisten dalam kepemimpinan dua periode ini dan masih sedikit saya jumpai jabatan sebagai Ketua dari organisasi ini dipegang sendiri oleh sekretaris daerah,” begitu disampaikan mengawali sambutannya. Beliau membawa pesan dari Pak De Karwo (Gubernur Provinsi Jawa Timur) bahwa menjadi anggota KORPRI merupakan panggilan jiwa sebagai abdi negara untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi Kabupaten Malang yang semakin maju dan mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain, “tolong jaga profesi dan integritas KORPRI yang tinggi, berikan motivasi lebih-lebih tentang kinerja ASN karena ada tiga hal yang harus dimiliki yakni leadership, potensi, integritas, dan loyalitas”.Bupati yang juga berlaku sebagai penasehat dewan pengurus KORPRI Kabupaten Malang menyampaikan, “KORPRI merupakan wadah perhimpunan pegawai pemerintah yang statusnya ASN ataupun berstatus perjanjian kontrak sehingga semua yang terlibat dalam pelayanan masyarakat wajib hukumnya menjadi anggota KORPRI”. Ditambahkannya, sebagai anggota harus andil terhadap kepentingan bersama diantaranya : perlindungan dan pembelaan dalam arti ketika ada permasalahan yang dihadapi secara personal maka tempatkan dia dalam posisi praduga tak bersalah, itupun jika hanya melakukan kesalahan sekali tapi jika berulang kali itu tidak dapat ditoleransi. Selanjutnya tingkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI dan Aktualisasikan secara umum agar tiap anggota mempunyai peran dan melakukan tugas sesuai peraturan yang ditetapkan.Berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan mampu menanamkan tiga nilai revolusi mental yakni integritas, etos kerja, gotong royong, serta bertanggung jawab dengan menetapkan program kerja KORPRI selama lima tahun kedepan. “Tujuan musyawarah ini agar anggota di tiap unit kecamatan maupun yang ada di tiap instansi menyiapkan bahan koordinasi kegiatan, mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi sebagai anggota KORPRI,” ungkap Suwandi saat memberikan sambutan. Dijelaskannya lebih lanjut, sebagai ASN, anggota KORPRI harus mampu memberikan pelayanan terbaik secara menyeluruh serta menjadi contoh sebagai bentuk pengabdian kepada negara dengan memiliki profesionalisme kerja dengan ditunjang ketulusan dalam bekerja.Menurut Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur No. KEP-22/DPKP/JT-VII/2016 menetapkan nama kepengurusan anggota yang baru dikukuhkan antara lain :

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Abdul Malik, SE.	Ketua
2	Ir.Didik Muljono, MT	Wakil Ketua I
3	Drs. Suwandi, MM. MSc.	Wakil Ketua II
4	Drs. Prihadi Waskito, MM.	Sekretaris
5	Drs. Agung Purwanto, MSi.	Wakil  Sekretaris
6	Ir. Romdhoni	Bendahara
7	Dra. Shanti Purwaningtyas	Wakil Bendahara
8	Ir. Budi Iswoyo, MT.	Ketua Bidang Organisasi & Kelembagaan
9	Drs. M. Hidayat, MM. MPd.	Anggota  Bidang Organisasi & Kelembagaan
10	Dr. Purnadi, SH. MSi.	Ketua Bidang Pembinaan Jiwa Korps & Wawasan Kebangsaan
11	Made Arya Wedanthara, SH. MSi.	Anggota  Bidang Pembinaan Jiwa Korps & Wawasan Kebangsaan
12	Nurman Ramdansyah, SH. MHum.	Ketua Bidang Perlindungan & Bantuan Hukum
13	Subur Hutagalung, SH. MHum.	Anggota  Bidang Perlindungan & Bantuan Hukum
14	Ir. Mochamad Anwar	Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan
15	Ir.Wahyu Hidayat, MM.	Anggota  Bidang Usaha dan Kesejahteraan
16	dr. Abdurachman, MKes.	Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, &  Sosial Budaya
17	Sonhaji, S.Ag, MA	Anggota  Bidang Kerohanian, Olahraga, &  Sosial Budaya
18	Dr. Tridiyah Maistuti, SH. MSi.	Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
19	Ir. Dwi Siswahyudi, MT.	Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat
20	Ir. Sudjono, MP.	Ketua Bidang Pengendalian
21	Ir. Tomie Herawanto, MP.	Anggota Bidang Pengendalian

KPK Ajak Mayarakat Awasi Dana Desa

Jakarta =  Media Rakyat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus pada implementasi Undang-Undang Desa. Dampak positif dari dilaksanakannya konstitusi ini, desa diposisikan sebagai subjek pembangunan dan menerima alokasi dana tambahan yang diberi nama dana desa. Untuk lebih dari 74 ribu desa yang ada, pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp20 triliun pada 2015, dan meningkat pada 2016 mencapai Rp47 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan lebih besar pada tahun depan, yakni sekitar Rp70 triliun.
Karena besarnya dana yang dikelola, KPK menggandeng sejumlah pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi pembangunan dan tata kelola keuangan desa. Utamanya masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari implementasi undang-undang ini.Salah satu upaya yang dilakukan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat melalui jurnalisme warga. Dari sini diharapkan, masyarakat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan informasi dalam pembangunan di desanya. Karena itu, KPK menggelar workshop Jurnalisme Warga untuk Mengawal Dana Desa pada Jumat-Sabtu di Yogyakarta.Sebanyak 52 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari beragam komunitas, antara lain radio komunitas, pers mahasiswa, blogger, komunitas antikorupsi, komunitas penulis dan komunitas pembuat film. Selama dua hari, mereka tak hanya dibekali materi jurnalisme, tetapi juga materi tentang tindak pidana korupsi, hingga seluk-beluk tata kelola desa.Dalam kesempatan ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan dan penggunaan dana desa melalui jurnalisme warga yang bisa disalurkan ke medium komunikasi yang dikelola KPK, yakni website, Majalah Integrito, Radio KanalKPK dan KanalKPK TV.“KPK bersikap positif dan optimis dengan diterapkannya UU Desa, bahwa desa bisa menjadi mandiri dan maju. Karena itu, masyarakat harus terlibat dalam perubahan ini, yang salah satunya melalui penyebaran informasi yang berguna bagi masyarakat,” paparnya.Pembicara lain, Direktur Infest Muhammad Irsyadul Ibad menekankan tentang pola tata kelola desa, mulai dari perencanaan hingga penetapan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ia juga mendorong masyarakat untuk turut mengawal mulai dari perencanaan, hingga proses pembangunan di desa.“Masyarakat harus memainkan peran edukasi agar kita semua memahami betul potensi, aturan dan kewenangan desa. Karena ruang pengawasan sebetulnya adalah peran edukasi itu sendiri,” katanya.Usai mendapat pembekalan dasar, peserta juga mendapatkan wawasan tentang keterampilan bagaimana warga bisa membuat laporan yang berharga. Dalam pemaparannya tentang laporan warga, (Citizen Report), pendiri komunitas film dokumenter Watchdoc Dhandy Laksono menjelaskan sejumlah keterampilan dan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang pewarta warga.Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan praktik produksi berita dan feature di sekitar Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan medium komunikasi yang digunakan, seperti cetak, online, radio dan media audio visual.Selain di Yogyakarta, kegiatan serupa juga akan digelar KPK pada Jumat-Sabtu mendatang  di Batu, Malang, Jawa Timur. Di sini, KPK berharap akan lebih banyak masyarakat yang peduli dengan pembangunan desa, sehingga desa yang mandiri dan maju, bukanlah angan-angan belaka.( zis/hum)

Wabup Buka Lomba Balap Merpati

Malang Media Rakyat

Wakil Bupati Malang, Drs. H. Sanusi, MM didampingi Muspika Kecamatan Kepanjen, mewakili Bupati Malang secara resmi membuka acara Lomba Balap Merpati Tingkat Nasional di Lapangan Merpati Balap Kanjuruhan (Selatan Stadion Kanjuruhan), Jum’at  sore. Acara yang diikuti oleh ratusan peserta ini tidak hanya diikuti peserta lomba dari Malang Raya saja, bahkan dari luar kota juga ikut dalam ajang lomba tersebut, seperti dari Pasuruan, dan Blitar.Dalam sambutan tertulis Bupati Malang yang dibacakan Wabub mengapresiasi kegiatan lomba tersebut, “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Lomba Merpati Balap ini. Tak lupa pula saya menyampaikan Selamat Datang kepada para peserta lomba yang datang dari berbagai daerah. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses dan dapat dijadikan sebagai media hiburan dan penyaluran hobi positif bagi masyarakat,” ungkapnya Menurut Abah sapaan akrab Wabup ini mengatakan kegiatan ini sebagai ciri perkembangan kehidupan sosial di masyarakat. “Kegiatan Lomba Merpati Balap ini selain merupakan salah satu wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam rangka menyalurkan hobi yang bermanfaat dan bernilai ekonomi, juga merupakan perhatian terhadap salah satu aspek pelestarian lingkungan. Dengan kegemaran memelihara burung merpati, secara langsung maupun secara tidak langsung, telah ikut mendorong usaha-usaha untuk memelihara keanekaragaman hayati,” terangnya.Abah berharap, melalui ajang lomba burung ini diharapkan akan mampu memotivasi semua pihak baik pelestari ataupun pencinta dan penyayang burung untuk melakukan gerakan pelestarian burung-burung tersebut. “Kita mengetahui bahwa beberapa jenis burung langka seperti jenis burung berkicau bisa dipertahankan keberlangsungannya melalui upaya penangkaran dan pemeliharaan yang dilakukan para penggemar burung. kegemaran memelihara burung merpati balap dapat memberikan peluang sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang menekuni dan memiliki keahlian untuk menangkarkan, memelihara dan meningkatkan kualitas merpati balap.” harapnya. (zis/Hum)