Tidak ada toleransi untuk ASN Pemerintah Kabupaten Gresik

Gresik-Media Rakyat

Tidak ada toleransi untuk ASN Pemerintah Kabupaten Gresik yang mangkir saat masuk pertama setelah libur Idul Fitri 1439 H. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto saat memberi sambutan pada acara Halal Bihalal bersama seluruh Forkopimda Gresik pada Kamis  di Halaman Kantor Bupati Gresik.Acara halal bi halal yang selalu diadakan setiap tahun, setelah libur lebaran. Pesertanya mengular sekitar 100 meter kesebelah timur panggung dan berbelok ke utara. Ada ribuan peserta yang ikut halal bihalal untuk bersalaman dengan Bupati dan anggota Forkopimda yang lain. Pesertanya adalah seluruh ASN Pemkab Gresik, anggota TNI Kodim 0817 Gresik, Anggota Polres Gresik. Tampak juga beberapa anggota Organisasi social dan organisasi masyarakat.“Hari ini tepat jam 7.30, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Gresik segera mengirim Data absensi seluruh ASN se Kabupaten Gresik melalui surat elektronik ke Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta. Jadi tidak ada alasan dan toleransi lagi untuk Pegawai Negeri Sipil yang mangkir” tegas Sambari.Pada kesempatan ini, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim dan Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi serta anggota Forkopimda yang lain meminta agar seluruh instansi terutama Instansi yang memberikan pelayanan langsung keada masyarakat sudah harus siap dan bisa berjalan normal kembali.“Kepada para Pejabat yang baru dilantik dan menempati pos yang baru. Saya minta agar hari ini juga melakukan koordinasi dengan semua stafnya dan mempersiapkan seluruh pekerjaan. Hari Jumat besok bisa dipakai untuk bersiap siap dan membersihkan kantor. Namun demikian Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan normal. Dan saya sampaikan terima kasih serta atas dukungannya. Semoga kita bisa dipertemukan pada Idul Fitri tahun mendatang.” Tambahnya.Selain memohon maaf lahir dan batin, Wabup Qosim berpesan agar setelah Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh ASN Pemkab Gresik untuk tetap meningkatkan ketakwaan kepada Allah.“Kalau pada Ramadhan kemarin ibadah kita sudah bagus, selanjutnya setelah Ramadhan kualitas ibadah kita harus tetap bagus. Kalau bisa semakin ditambah dengan ibadah sunnah. Insyaallah Ramadhan tahun depan akan semakin meningkat kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah” harap Qosim. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik..(ardi/zis)

Kasek SD, SMP, Penilik dan Pengawas Sekolah di Gresik Tandatangani Pakta Integritas

Gresik- Media Rakyat

Usai mencanangkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) beberapa hari yang lalu.Kembali Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto membuat gebrakan. Kali ini Jum’at lalu  Bupati mengumpulkan sebanyak 578 orang yang terdiri dari para Kepala Sekolah Dasar (SD), SMP, Para Pengawas sekolah dan para Penilik sekolah se Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bakti Praja. Mereka menandatangani pakta integritas bersama Kepala Dinas Pendidikan Gresik.Pakta Integritas diatas kertas bermatrei tersebut berisi 8 point yang harus ditaati yaitu, berperan aktif dalam pencegahan kurupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak menerima suap, bersikap transparan jujur, obyektif dan akuntabel. Menghindari conflict of interest. Patuh terhadap perundangan yang berlaku. Menyampaikan informasi penyimpangan. Siap menghadapi konsekwensi pada setiap pelanggaran.Dalam arahannya Bupati Sambari menyampaikan bahwa selama ini banyak sekali sms yang masuk ke ponsel miliknya tentang laporan masyarakat terkait penyimpangan yang ada pada dunia Pendidikan di Gresik.“Meski laporan itu tidak semuanya benar, namun saya mengingatkan kepada saudara agar anda bekerja dengan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Kalau memang berita dan informasi dari masyarakat tersebut tidak benar, anda harus berani menanggapi bahkan kalau perlu mengadukan fitnah itu kepada pihak yang berwajib. Agar bisa diketahui siapa yang benar dan salah” tandasnya.Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bupati meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai aturan.“Kalau ada anak yang miskin semisal anaknya janda yang miskin, Yatim-piatu, orang miskin yang tidak mampu menyekolahkan puteranya ke sekolah swasta. Kami meminta agar dibantu. Saya bertanggungjawab untuk itu. Kalau orang miskin, yatim piatu kalau tidak dibantu pasti mereka tidak bisa sekolah. Jangan sampai system Pendidikan kita akan membuat kebodohan kepada para kaum miskin dan tidak punya” tegas Sambari serius.“Yatim piatu, murid miskin jangan ditolak. Bantu mereka seoptimal mungkin, laporkan ke saya. Kalau bukan kita Pemerintah yang membantu mereka, siapa lagi harapan mereka untuk maju” ulang Sambari seolah mengajak para insan Pendidikan ikut peduli kepada masyarakat miskin.Selain Bupati, Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi, Inspektorat Kabupaten Gresik Hari Suryono, Kepala BKD Nadhif serta Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin yang hadir pada kesempatan itu juga turut memberikan pencerahan kepada para Insan Pendidikan di Gresik tersebut. Semuanya seakan mengingatkan agar dalam bekerja harus hati-hati.“Bekerjalah sesuai yang sudah diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang sudah digariskan sebaiknya jangan dilanggar. Tentu saja kalau melanggar tanggung sendiri akibatnya” tegas Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik ,,(ardi/zis)

Lelang Jabatan Eselon II Diperkirakan Pada Bulan Juli dan Agustus 2018

Gresik = Media Rakyat

Usai mengantarkan 3 Pejabat eselon II yang pensiun pada Kamis kemarin, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa pihaknya komit akan tetap mengantarkan pejabat pensiun pulang kerumahnya masing-masing pada tahun 2018.Terhitung ada 10 Pejabat yang pensiun pada tahun 2018, yaitu sejak periode pertama tahun 2018  Bambang Sugati, Bambang Isdianto dan Yetty Sri Suparyatie. Pada Kamis Kemarin, Bupati juga mengantar Sumarno (Mantan Kadis LH), Langu Pindingara (Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan) dan Tugas Husni Syarwanto (Mantan Kepala Bapeda Gresik).Tentu masih ada 4 pejabat yang lain yang bakal memasuki usia pension sampai akhir tahun 2018. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nadhif, pada bulan Agustus ada 2 Kepala Dinas yang masuk usia pension yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Mualif dan Kepala Dinas Pertanian Agus Joko Waluyo.“Pada bulan Oktober 2018, Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi juga akan memasuki usia pension. Disusul pada akhir Desember 2018, Asisten I Indah Sofiana juga akan memasuki usia pensiun dan per 1 Januari 2019 sudah pensiun” ujarnya Kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Sutrisno,.Kesempatan baik bagi para Pejabat yang ada dibawahnya yaitu yang saat ini menduduki jabatan eselon III. Menurut Nadhif, pada bulan Juli dan Agustus 2018 Pemkab Gresik menyiapkan lelang jabatan untuk menduduki Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.Khusus untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nadhif menyatakan bahwa proses lelangnya masih akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.  “Karena jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri” ujarnya.Seperti yang pernah disampaikan oleh Bupati Gresik saat melaksanakan pelantikan sebelum libur Idul Fitri beberapa saat yang lalu. Ada peluang besar untuk para Pejabat yang kali ini menduduki jabatan pada jabatan eselon III. Ada tiga jabatan Eselon II yang akan dilelang. Jadi ada kesempatan besar untuk mereka, tentunya harus melalui fit and proper test. Ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Sutrisno menirukan pernyataan Bupati Sambari beberapa saat lalu. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik....(ardi/zis)

KPK DUNKUNG Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan DKI Jakarta

Jakarta .Media Rakyat

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyoroti kurangnya kepatuhan pegawai dan pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat hadir di aunching Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa . “Saya diingatkan bahwa tingkat kepatuhan LHKPN di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan. Sampaikan ke KPK apa hambatan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN di DKI Jakarta,” tegasnya.Dalam acara ini hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakajati DKI Jakarta Febrie Ardiansyah, Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto, Walikota dan Bupati se-DKI Jakarta, serta pejabat Pemprov DKI Jakarta.Khusus untuk Gubernur DKI Jakarta, Saut berpesan agar lebih hati – hati dalam pengelolaan anggaran. “Banyak pengadaan di atas 5M yang nilainya mencapai 13T. Contohnya proyek-proyek Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, RSUD, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, agar bisa didiskusikan. Angka besar ini harus hati-hati karena ada banyak persoalan yg memungkinkan kita tergelincir.” ujarnya.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa ke depan pemerintahannya ingin membuat budaya baru yaitu kesadaran bahwa korupsi adalah sesuatu yang kuno, salah dan memalukan. “Menurut saya praktik korupsi adalah perbudakan. Dulu perbudakan dianggap wajar, tapi kalo sekarang perbudakan itu salah, kuno dan primitif. Saya berharap betul agar perasaan ini muncul dengan penuh kesadaran,” ujarnya.Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto yang juga mantan wakil ketua KPK periode 2011 – 2015 memaparkan bahwa saat ini sedang dilakukan proses pencegahan korupsi di DKI Jakarta secara serius dan sistematis meliputi seluruh elemen. “Ada proses engagement semua SKPD untuk bertemu KPK dan menujukkan ke publik bahwa hal ini bukan hanya selebrasi namun juga tekad serius memberantas korupsi,” paparnya. Menurut Bambang, publik juga dilibatkan secara aktif menimbulkan kesadaran mencegah dan memberantas korupsi. “Melalui launching ini berarti kita mengajak publik bersama-sama mengawasi proses, supaya seluruh kemanfaatan dari seluruh dinas dapat mewujudkan bahagianya rakyat Jakarta,” jelasnya Launching Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi merupakan Komitmen Pemprov dan DPRD DKI Jakarta bersama KPK pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan 16 program yang disepakati diantaranya: Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pengadaan barang dan jasa,  Pelayanan terpadu satu pintu, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Aset.Beberapa progres rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemda DKI diantaranya adalah bersama Badan Pengawas BUMD telah menghasilkan rancangan program pencegahan korupsi di BUMD dengan membuat komite pencegahan korupsi di BUMD, pembentukan tim penyelesaian rencana aksi yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 694 Tahun 2018 tentang Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 yang diimplementasikan dengan pembentukan 16 kelompok kerja yang dikepalai oleh SKPD terkait sesuai dengan rencana aksi tersebut.

Launching juga dirangkaikan dengan Pembacaan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Provinsi DKI Jakarta oleh Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin, Penandatanganan Pernyataan Komitmen secara simbolis oleh Perwakilan BUMD, Penyerahan Rencana Aksi secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta ke Wakil Ketua KPK, serta Pemberian Penghargaan ASN Berintegritas kepada Lurah Kramat Jati Husni Abdullah...(zis/ard/hum)