Sebab Kades dan Lurah Se-Batu Tolak Program Sertifikat Massal BP

 BATU –Media Rakyat

 Asosiasi Petinggi Lurah (APEL) Kota Batu mengajukan permohonan menolak Program Nasional (Prona) Sertifikat Tanah.Para kepala desa dan kepala kelurahan se-Kota Batu  khawatir dituding melakukan Pungli Prona sertifikat tanah massal BPN sehingga harus diperiksa aparat penegak hukum.Pengurus APEL Kota Batu, Nur Yuwono mengatakan, permohonan penolakan Prona sertifikat massal secara gratis tersebut telah disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu. Dengan demikian Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Kota Batu tidak akan terbebani dari proses Prona sertifikat tanah BPN."Surat permohonan itu sudah kami serahkan ke BPN Kota Batu sehingga APEL kemungkinan tidak ikut memproses Prona sertifikat lagi," kata Nur Yuwono, Selasa .Dijelaskan Nur Yuwono, para anggota APEL Kota Batu sebenarnya cukup menyadari tentang pentingnya Prona sertifikat tanah secara gratis dari BPN. Hanya saja, ada sejumlah pihak yang mengasumsikan Prona sertifikat tanah digratiskan semuanya.Termasuk proses diluar administrasi sertifikat tanah di BPN, yakni proses pemenuhan persyaratan sertifikat tanah di tingkat Desa/Kelurahan. Padahal, penggratisan biaya sertifikat tanah dalam Prona hanya ketika sudah masuk dalam proses di BPN saja. Sedangkan untuk proses persyaratan di tingkat Desa/Kelurahan tetap ada biaya."Dampaknya seringkali Kades atau Lurah dituding melakukan pungutan liar (Pungli) Prona yang dilaporkan ke penegak hukum. Dan ini yang membuat Kades/Lurah selalu Khawatir," ucap Nur Yuwono yang juga Kepala Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu tersebut.Oleh karena itu, ungkap Nur Yuwono, Kades/Lurah yang tergabung dalam APEL Kota Batu sepakat mengajukan permohonan menolak Prona sertifikat tanah dari BPN. Dengan demikian kekhawatiran berurusan dengan penegak hukum bisa dihilangkan.Apalagi sekarang ini tugas dari Kades/Lurah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan melayani masyarakat semakin berat. Ini setelah banyaknya program Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan Desa/Kelurahan. Dimana hal itu juga menuntut tanggung jawab pelaksanaan berbagai program Pembangunan dari Kades/Lurah tanpa ada kesalahan."Risiko hukumpun harus ditanggung Kades/Lurah bila dalam pelaksanaan program pembangunan ada kesalahan. Makanya kami berusaha mengurangi beban berat risiko itu dengan menolak Prona sertifikat tanah masal," tutur Nur Yuwono.(yon)