MALANG – Media Rakyat
Pemerintah Pusat dibawah komando Presiden
Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo akan meneruskan fokusnya membangun
masyarakat melalui pinggiran. Salah satunya adalah dari tetap fokus pada
memberikan bantuan Dana Desa yang sudah berjalan selama ini.Hal ini disampaikan
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D usai
menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya (UB) dalam rangka
Peringatan Dies Natalis ke 55 Universitas Brawijaya di Gedung Samantha Krida
UB, Jumat siang. Wanita ramah ini menjelaskan, sesuai dengan perencanaan,
pemerintah akan memfokuskan sebesar Rp 60 Triliun pada tahun 2018 ini supaya
betul-betul menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan
masyarakat."Terutama masyarakat yang tidak mampu di desa. Jadi ini
difokuskan tidak hanya melalui dana desa karena ditambah dengan dana-dana dari
kementerian lembaga lainnya. Seperti Kementerian PU, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Semuanya bersama-sama dengan
dana desa untuk mengangkat tingkat kehidupan masyarakat desa," ujar Sri
Mulyani saat jumpa pers. Ia menjelaskan, pemerintah sudah lakukan evaluasi
yang tentu akan sangat berguna pada saat nanti dana desa ditingkatkan sesuai
dengan mandat undang-undang. Dikatakannya, sehingga pemerintah telah menemukan
suatu sistem yang betul-betul bermanfaat dan setiap anggaran yang ditambahkan
ke desa akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi berbagai
macam bentuk penyelewangan dan pelanggaran tata kelola."Pada tahun 2018,
pemerintah bersama DPR sudah putuskan dana desa sebesar Rp 60 Triliun. Jumlah
itu belum ditambah karena dalam waktu itu kita bahas untuk melakukan evaluasi
tetapi juga memperkuat kesiapan dari desa di dalam melaksanakan. Saat ini
dengan Rp 60 Triliun anggaran terutama alokasi formulanya untuk desa miskin
akan mendapatkan jauh lebih besar hingga Rp 3,5 Miliar. Sedangkan desa yang
relatif maju akan mendapatkan kisaran Rp 800-900 juta," tegasnya. Sri
Mulyani menambahkan, nanti pemerintah akan melihat dan menilai kalau tata
kelola dan sistemnya sudah semakin baik, tentu akan meningkatkan secara
bertahap. Jangan lupa, kata dia, bahwa desa tidak hanya mendapatkan dana
desa. "Untuk masyarakat miskinnya dapat PKH dan Rastra. Kemudian
untuk siswa-siswa di daerah desa miskin mendapatkan duduk bidik misi maupun
berbagai bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Semua ini ditujukan kepada masyarakat terutama yang berada di desa
tertinggal," pungkasnya. Pada acara ini, Menteri Keuangan Indonesia
juga memberikan orasi ilmiah dengan judul Menjaga Momentum untuk Mencapai
Kesejahteraan dan meresmikan Gedung Pelayanan bagi kaum difabilitas. Tampak
hadir, Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM juga hadir mewakili Bupati
Malang, Dr. H. Rendra Kresna. Serta tuan rumah Rektor UB, Prof. Dr. Ir.
Mohammad Bisri, MS dan Ketua Senat UB, Prof. Dr. Ir. Arifin, M.S. (hum/ard/zis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar