Pasar Desa Wisata Kepuharjo Resmi Di Buka Bupati

Malang Media Rakyat

 Keberadaan Pasar Wisata Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso yang merupakan pasar kebanggaan warga Kepuharjo ini, Minggu kemarin resmi dibuka oleh Bupati Malang, H Rendra Kresna. Dalam pembukaan tersebut Bupati didamping ketua TP.PKK Hj. Jajuk Rendra Kresna dan Camat Krangploso Suroto, serta tamu undangan seluruh camat se-Kabupaten Malang.Dalam Sambutannya Suwito ketua panitia yang juga Kepala Desa Kepuharjo mengatakan bahwa, berdirinya pasar wisata ini didapat dari hasil musyawarah dengan warga desa. Hal tersebut  dikarenakan, pendirian pasar tersebut menggunakan lahan milik desa/ tanah kas desa dengan luas  4.000 meter2  dari luas tanah kas desa 8.000m2. Pasar yang memiliki sebanyak 67 kios ini dibangun di atas lahan 4.000 meter2 dengan menyuguhkan bernagai potensi masyarakat. Ukuran kios meliputi 3x5 m, 3x7 m dan 3x8 m yang terbagi pada lima blok. “Hampir 90% dari 67 kios semuanya sudah laku tersewa dan siap menghadirkan oleh-oleh khas kab. Malang, suvenir, batik maupun kuliner”. Ungkapnya.Pasar yang dibangun awal 2012 ini menghabiskan dana sebesar Rp 2,5 Miliar, pembangunan dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, seorang pengusaha jasa konstruksi Kabupaten Malang yang bernama Sunu Hadiwidyanto, dengan masa pengelolaan 20 tahun. ‘’Harga kios dipatok Rp 65 juta per kios dari 67 kios. 20 persen dimiliki warga Desa Kepuharjo, sisanya masyarakat umum. Dengan keterbatasan daya beli warga sehingga tidak seluruhnya dari kios ini dikelola warga,” Jelas Suwito Mengakhiri sambutannya Suwito berharap dengan adanya pasar wisata ini akan menjadi jujukan para wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu. “Di Desa Kepuharjo ini dilintasi jalan raya Karangploso yang merupakan jalur pariwisata, salah satunya ke Kota Batu. Melalui Pasar Wisata ini, kami ingin tingkatkan pendapatan warga desa. Dulu waktu masih mengandalkan hasil pertanian dalam satu kali panen (3 sampai 4 bulan) hanya mendapatkan keuntungan sebesar 18 juta rupiah, dari lahan kas desa 8000 m2, akan tetapi setelah adanya pasar wisata ini dapat di hitung pendapatan rata-rata dari parkir dan toilet saja dalam satu hari bisa sampai 200-300rb/ hari maka bisa dibayangkan dalam satu bulan kita bisa mendapatkan omset kurang lebih 9 juta, ” harap SuwitoBupati Malang H. Rendra Kresna memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Kades Suwito didukung oleh Camat karangploso, karena dengan ide kreatif dan pemikirannya bisa mewujudkan pasar wisata ini bisa berdiri.” Kades Suwito ini pintar mebaca peluang, karena selain ingin memajukan desanya, juga bisa menambah pendapatan ekonomi warganya.Hal ini kiranya patut di contoh oleh desa-desa yang lain, tapi harus menyesuaikan potensi yang ada didesanya masing-masing. Pasar desa wisata ini sudah mendukung program wisata Kabupaten Malang, yaitu Visit Kabupaten Malang 2013.” Jelas Bung Rendra.Bung Rendra menabahkan, dengan pemanfaatan tanah kas desa menjadi pasar wisata, pendapatan yang didapatkan bisa mencapai 10 juta perbulan, hal tersebut bisa dilihat dari pengelolaannya. “Dengan demikian drastis pendapatan dalam satu tahun mencapai 120 juta, tentu ini lompatan yang luar biasa. Belum lagi dari sisi bangunan yang natinya akan menjadi aset desa setelah 20 tahun, itu sama saja pemerintah Desa membangun tanpa mengeluarkan biaya.” Tambah Bung Rendra. Usai membuka secara resmi pasar wisata desa Kepuharjo, Bupati bersama Hj. Jajuk Rendra Kresna, didampingi Kades Suwito dan Camat Karangploso Suroto, langsung meninjau dan mengelilingi kios-kios yang baru saja diresmik(**)

Berbagi Ilmu Sebagai Media Pembelajaran

Malang Media Rakyat

 Kunjungan Study Orientasi Lapangan Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dari Kabupaten Wonogiri yang dihadiri oleh Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto didampingi Tabita Marantika selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri dan ± 70 anggota PKK Kabupaten Wonogiri berlangsung kemarin Sabtu  yang bertempat di Pusat Kerajinan Kendedes Kecamatan Singosari disambut hangat oleh Ibu Hj. Jajuk Sulistyowati, SE selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang dan mewakili Bupati Malang, H. Rendra Kresna. Kunjungan tersebut sebagai ajang silaturahmi dan saling berbagi ilmu sekaligus sebagai media pembelajaran hasil kerajinan produksi batik, sepatu, tas, kaos, taplak meja, jajanan khas Kabupaten Malang. Hadir dalam acara tersebut  Staf Ahli Pemerintahan, beberapa Kepala SKPD, Kapolsek, dan Danramil.Dijelaskan dalam sambutan tertulis Bupati yang diwakilkan oleh Drs. Eko Suwanto Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan bahwa tujuan terlaksananya acara ini guna menghidupkan kembali kerajinan Kabupaten Malang yang tujuh tahun telah mati dengan memanfaatkan tersebar luasnya agro wisata yang tersedia di Kabupaten malang. Dengan adanya 25.000 Kader PKK yang berada di Kabupaten Malang dan program-program PKK dengan target tahun 2015 yang harus sudah selesai, Bupati Malang berharap elemen perempuan untuk turut serta dalam kesuksesan pembangunan Kabupaten Malang.Keunggulan produk yang dimiliki oleh Koperasi Kabupaten Malang tak lepas dari adanya  program-program Kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang yang mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. PKK sebagai mitra kerja pemerintah ikut serta dalam mensosialisasikan serta mensukseskan program visi misi Bupati Malang melalui Gerakan PKK. Untuk itu, ibu Jajuk Sulistyowati mengajak Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri beserta anggotanya untuk meninjau lokasi disekitar pusat kerajinan tersebut untuk melihat hasil produksi koperasi Kabupaten Malang yang sebelumnya dilakukan saling tukar menukar cinderamata antara keduanya.Nara sumber Humas

DPRD Kota Malang Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Harga Bawang

Malang Media Rakyat

Turunnya harga bawang di Kota Malang tak lantas membuat pasar lega. Pasalnya, penurunan harga bawang, terutama bawang putih, masih terbilang sedikit dari dari Rp85 ribu-Rp100 ribu per kilogram menjadi Rp65 ribu-Rp70 ribu per kilogram.Meski pun ada penurunan, anggota DPRD Kota Malang tetap meminta pemerintah turun tangan mencari solusi mengendalikan harga yang tidak wajar tersebut.Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Rasmuji, Kamis  mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang untuk melakukan identifikasi berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga bawang yang dinilai tidak wajar tersebut.Sebelumnya, Kepala Disperindag Kota Malang, Hadi Santoso, secara tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi adanya gejolak kenaikan harga bawang putih yang di luar kewajaran tersebut.“Disperindag hanya punya kewenangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok saja, sedangkan kenaikan harga bawang putih ini sebagai akibat hukum ekonomi (pasar), jika permintaan tinggi tetapi barang tidak ada, pasti harganya akan tinggi,” kata Santoso.

Dewan Setuju UN SD Dihapus

Malang Media Rakyat

Kemndikbud memprogramkan penghapusan Ujian Nasional (UN) di tingkatan Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut untuk mendukung suksesnya program pendidikan dasar 9 tahun serta wajib belajar 12 tahun. Alasan lain diluncurkannya wacana ini, karena dirasa pelaksanaan UN tidak begiru berpengaruh besar pada siswa.Sehingga, dengan dihapusnya UN di tingkat SD, nantinya minimal program pendidikan dasar 9 tahun dapat terealisasi dengan baik, karena siswa bisa secara otomatis melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTP. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan besar untuk turut mencerdaskan anak bangsa.Menanggapi program Kemendikbud RI yang rencananya akan diberlakukan pada 2014 mendatang, ketua komisi D Fransiska Rahayu sangat setuju dan mendukung salah satu program Kemendikbud itu."Kemendikbud tentunya sudah mempunyai berbagai pertimbangan dan alasan  sebelum mewacanakan penghapusan UN SD tersebut," ujar perempuan berkacamata itu, Senin  Kalau segala sesuatunya sudah siap dan matang, kata Fransiska, minimal pendidikan dasar sembilan tahun harus diprioritaskan dan segera dituntaskan secepatnya. "Di tahun 2013 ini setidaknya pendidikan dasar 9 tahun harus sudah selesai, dan tidak ada lagi istilah, anak bangsa yang tidak mendapat pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dalam pemenuhannya tidak bisa dihalangi siapapun juga," sambungnyaLebih jauh, politisi Partai Demokrat itu menyampaikan bahwa, UN merupakan salah satu kendala/penghambat bagi siswa, khususnya di level pendidikan dasar, dan di dunia pendidikan kita pada umumnya. "Saya sepakat kalau UN SD dihapuskan. Karena adanya UN tersebut tidak terlalu terasa keberadaannya, dan justru akan menambah beban bagi siswa," tambahnya.Saat ditanya apakah nantinya siswa SD akan mengabaikan belajarnya, karena mereka sudah bisa dipastikan lulus dan bisa melanjutkan ke SLTP, Fransiska mengaku jika semua itu tergantung pada guru dan peserta didiknya. "Image seperti itu tidak boleh ada pada siswa. Meski mereka bisa dipastikan lulus, apabila nilai mata pelajarannya banyak yang anjlok, maka yang bersangkutan juga akan kesulitan mencari/mendaftar di sekolah favorit," paparnya. "Begitu juga dengan guru yang harus mendorong dan memberikan motivasi belajar yang tinggi kepada setiap siswanya. Dengan demikian, nantinya akan melahirkan lulusan yang tidak asal-asalan. Semua bisa saja meraih predikat lulus. Akan tetapi, dari status lulus tersebut, kita harus selektif, apakah lulus dengan memuaskan, biasa-biasa saja atau bahkan kurang memuaskan. Hal itulah yang harus jadi bahan pemikiran bagi guru dan siswa," pungkas Fransiska.