Mutasi Pejabat Di Lingkungan Kabupaten Malang Dagelan

MalangMediaRakyat

Menurut Oko santoso pemerhati publik Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Malang Demi menjaga Pemerintahan Kab. Malang yang bersih dan berwibawa saya mohon kepada Bpk. dlm pengangkatan pejabat di lingkungan intansi Kabupaten. Malang tolong sesuai dengan prosedur tidak melalui surat sakti. Sekali lagi tolong Pak karena sudah banyak yang tahu bukan rahasia lagi .menurutTanggapan dari: Badan Kepegawaian Daerah Yth. Sdr. Joko Santoso. Untuk pengangkatan dalam jabatan struktural, BKD tetap mangacu pada PP No. 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 tahun 2002. Adapun mekanisme untuk pengangkatan PNS dalam jabatan struktural adalah berdasarkan data usulan PNS untuk pengangkatan jabatan struktural dari masing-masing SKPD, sebelum diajukan ke Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, dibahas terlebih dahulu dalam rapat Baperjakat yang beranggotakan Sekda, Asisten I & III, Bapekap, Inspektorat, BKD. Menurut Rusaqin msarakat peduli pelayan pubik Kepada Yth. BKD Kab Malang (Perlu ditinjau Ulang/Klarifikasi)Selamat & Sukses atas Program MADEP MANTEB dengan :M O T O : Berfikir Maju, Bertindak Nyata, Berhasil bersama.Berdasarkan Undangan Nomor : 800/3270/421.202/2012 Tanggal 6 September 2012 perihal Kegiatan Pelantikan dan Sumpah Jabatan dilaksanakan pada hari Jum’at Tanggal 7 September 2012 Waktu 12.30 WIB Tempat Pendopo Agung Kabupaten Malang. Perlu diketahui bahwa kegiatan dimaksud sukses, namun DATA PNS yg dilantik kurang lebih 350 PNS yg ada, rata-rata PANGKAT/GOLONGAN diturunkan 1 (satu) tingkat yg mereka miliki.Bapak Bupati yg terhormat Data dimaksud dari Tim BAPERJAKAT disajikan & dikukuhkan adalah dimanipulasi sehingga PNS yg seharusnya dipromosikan karena pangkat diturunkan 1(satu) tingkat maka PNS tidak mendapatkan kesempatan itu, selanjutnya mengenai Gaji PNS Bagaimana (bila dikemudian hari ternyata gaji PNS benar sesuai pangkat yg dimiliki) berarti kegiatan kemarin adalah DAGELAN/KARTOLOAN.Apa gak malu dikatakan BAPERJAKAT Kinerjanya tidak profesional. Mengingat sangat merugikan nasib PNS berjumlah 350 orang. Hal demikian tetap yg mendapat cemoohan & yg bertanggung jawab langsung adalah BUPATI MALANG mana MOTONYA ???.Kepada Yth. Bapak Bupati Malang (Perlu ditinjau Ulang/Klarifikasi)Selamat & Sukses atas Program MADEP MANTEB dengan :M O T O : Berfikir Maju, Bertindak Nyata, Berhasil bersama.Berdasarkan Undangan Nomor : 800/3270/421.202/2012 Tanggal 6 September 2012 perihal Kegiatan Pelantikan dan Sumpah Jabatan dilaksanakan pada hari Jum’at Tanggal 7 September 2012 Waktu 12.30 WIB Tempat Pendopo Agung Kabupaten Malang. Perlu diketahui bahwa kegiatan dimaksud sukses, namun DATA PNS yg dilantik kurang lebih 350 PNS yg ada, rata-rata PANGKAT/GOLONGAN diturunkan 1 (satu) tingkat yg mereka miliki.Bapak Bupati yg terhormat Data dimaksud dari Tim BAPERJAKAT disajikan & dikukuhkan adalah dimanipulasi sehingga PNS yg seharusnya dipromosikan karena pangkat diturunkan 1(satu) tingkat maka PNS tidak mendapatkan kesempatan itu, selanjutnya mengenai Gaji PNS Bagaimana (bila dikemudian hari ternyata gaji PNS benar sesuai pangkat yg dimiliki) berarti kegiatan kemarin adalah DAGELAN/KARTOLOAN.Apa gak malu dikatakan BAPERJAKAT Kinerjanya tidak profesional. Mengingat sangat merugikan nasib PNS berjumlah 350 orang. Hal demikian tetap yg mendapat cemoohan & yg bertanggung jawab langsung adalah BUPATI MALANG mana MOTONYA ???…(zis/mudi)

RPH (Rumah Potong Hewan) Kesulitan Swasembada Daging Sapi

Malang Media Rakyat

Keinginan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang untuk bisa melakukan swasembada sapi nampaknya akan semakin sulit menjadi kenyataan jelang Idhul Adha. Pasalnya mendekati hari raya Idhul Adha yang akan dattang Oktober nanti para pedagang sapi lebih banyak yang menahan sapi yang dimiliki untuk tidak dijual.Keuntungan berlipat ganda jika menahan sapi agar tidak dijual terlebih dahulu, nampaknya membuat RPH Kota Malang kesulitan untuk bisa mendapatkan sapi dari Malang sendiri. Dengan kenyataan ini untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yang bagus di masyarakat tidak ada pilihan lain selain harus bergerilya ke berbagai daerah agar bisa memenuhi permintaan pasar.Direktur RPH Kota Malang Joko Sudadi mengungkapkan saat ini memang mengalami kesulitan untuk bisa melakukan swasembada daging sapi. Sebab sapi makin jarang, menjelang Idhul Adha para peternak sapi lebih memilih menahan sapinya tidak dijual pasalnya berharap menjual sapinya sat Idhul Adha dengan harga yang mahal."Saat ini harga sapi per Kg hidup Rp 29.000 padahal harga jual daging dari RPH Rp 66.000/Kg, ini jelas tidak menguntungkan," jelas Joko, Sabtu (8/9).Dengan nilai jual Rp 66.000/Kg idealnya harga sapi adalah Rp 27.000/ Kg sehingga bisa sama-sama untung. Dilemanya kalau harga jual daging dari RPH dinaikan lebih dari RP 66.000 jelas sulit terjual sebab daya beli masyakat akan sulit menjangkau.Dengan kenyataan ini Joko berharap ada kebijakan yang tepat dari RPH Propinsi Jatim sehingga tekad swasembada daging sapi bisa menjadi kenyataan. Sebab seiring perkembangan waktu kebutuhan dan tuntutan pasokan daging sapi berkualitas dari masyarakat jelas akan terus meningkat.Dalam sehari saat ini Joko menyebutkan RPH Kota Malang menyembelih sapi sebanyak 60-70 ekor. Dengan stok sapi yang terbatas, sapi sebanyak itu baru bisa untuk memenuhi kebutuhan di Kota Malang saja belum sampai ke luar daerah.Selain masalah sapinya terbatas, Joko menyebutkan Kota Malang belum menjual sapi keluar daerah sebab sarana penunjangnya belum ada. Dianatara sarana itu adalah alat pendingin daging yang masih belum ada, padahal untuk mengirim daging keluar daerah alat itu harus ada. (azis)

Silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah Malang

Malang-Media Rakyat

Terjadinya kasus terorisme dan konflik agama di Republik selama ini hendaknya bisa disikapi dengan cerdas oleh masyarakat, khususnya umat Islam agar warga masyarakat tidak terjerumus dalam permasalahan yang sama serta tetap dalam ukuwah Islamiyah.Jika masyarakat terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab itu, maka secara otomatis akan memecah belah kerukunan umat beragama yang selama ini terjalin dengan baik. Konflik-konflik agama yang terjadi selama ini bisa saja ditungangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mempunyai kepentingan tertentu.Setidaknya beberapa hal itulah yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Malang, Rif'an Masykur pada acara silaturahim keluarga Muhammadiyah di taman rekreasi Senaputra yang ada di jalan Kahuripan, kota Malang, Minggu (9/9). Gelaran ini mengambil tema 'Membangun dakwah yang menggembirakan'.Menurutnya, warga Muhammadiyah menyikapi konflik agama selama ini dengan cerdas dan tidak mau turut campur dalm konflik-konflik tersebut. "Setiap perjuangan pasti ada kesalahan atau informasi yang bias. Dari kejadian itu, hendaknya kita bisa menyikapinya dengan baik dan jangan dijadikan pemicu untuk memecah belah umat beragama," jelasnya."Kita harus tetap sabar, lapang hati, selalu memaafkan dan tahan terhadap berbagai celaan dari luar. Mari kita terus bergerak dan berjuang dengan benar dan tegas. Dengan itulah ukuwah Islamiyah akan terbangun dengan kuat," sambungnya. (azis)

Dana BOS 2012 Naik 40,5 Persen

JAKARTA –Media Rakyat

 Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBN 2012 sebesar Rp23,6 triliun, naik Rp6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu anggaran APBN-P 2011. "Dana BOS ditujukan untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran BOS Daerah," kata Presiden.Hal itu dikemukakan Susilo Bambang Yudhoyono saat Menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rencana UU Tentang APBN 2012 beserta Nota Keuangan di Depan Rapat Paripuna DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8). Menurut Presiden, alokasi dana BOS merupakan bagian dari dana penyesuaian yang direncanakan mencapai Rp58,4 triliun, atau mengalami peningkatan Rp3,9 triliun dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp54,5 triliun. Dari dana penyesuaian itu, kata presiden, alokasi dana BOS direncanakan mencapai Rp23,6 triliun, naik Rp6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P 2011. "Saya mendengar ada permasalahan yang menyertai pengalihan pelaksanaan Dana BOS ke daerah pada tahun ini. Saya tidak ingin, perolehan atas dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya, menjadi terlambat. Oleh karena itu saya sungguh berharap agar pada tahun mendatang proses yang menghambat penyaluran BOS harus ditiadakan," tegas Presiden. Di samping Dana BOS, pemerintah juga merencanakan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp30,6 triliun. Jumlah ini, naik sebesar Rp12,1 triliun, atau lebih dari 65 persen dari pagu APBN-P Tahun 2011. Untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS Daerah menjadi minimal Rp2,0 juta per bulan, Pemerintah juga tetap menyediakan anggaran untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru, yang keseluruhannya mencapai Rp2,9 triliun. "Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya," katanya. (moh)