Rakor Multi Pihak Guna Percepatan Penanggulanangan Kemiskinan

Malang,Media Rakyat

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah yang sejalan dengan mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya melalui Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Kesepakatan MDGs, telah diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai salah satu bentuk program dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan yang harus dilaksanakan secara konseptual dan terkoordinir dengan mantap seperti halnya rapat koordinasi multi pihak yang digelar Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang, hari ini Senin (10/12) di Hotel Regent Park Malang. Kegiatan yang berlansung selama sehari itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Malang, H. Ahmad Subhan. Dalam sambutanya Wabup mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Malang senantiasa mendukung PNPM-MPd dengan pola pemberdayaan masyarakat, baik melalui  penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) maupun kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong suksesnya program terutama dalam menuju kemandirian masyarakat. “Pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Malang diawali dengan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun anggaran 1998/1999 di 5 (lima) kecamatan. Total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai dengan tahun 2011 sebesar 284 miliar 75 juta rupiah (APBN sebesar    234 miliar 885 juta rupiah dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) APBD sebesar 49 miliar 190 juta rupiah) yang dialokasikan untuk 292 desa di 26 kecamatan. Dana tersebut telah dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan desa (telford, aspal dll) sepanjang 1.085 KM, 154 unit jembatan, 173 unit gedung pendidikan, 156 unit gedung kesehatan / posyandu / polindes / pokesdes,   174 kios dan 240 los pada pasar desa, pengadaan air bersih 37 unit, drainase 71 unit, MCK 50 unit, dan plengsengan 176 unit. Total penyerapan tenaga kerja 118 ribu 118 orang dengan penyerapan Upah sebesar 18 miliar 529 juta 628 ribu rupiah.”Wabup cukup berbangga bahwasannya berdasarkan Laporan Neraca Operasional UPK sampai dengan bulan Desember 2011 Total Aset UPK Kabupaten Malang sebesar 53 miliar 808 juta 891 ribu 427 rupiah. Total Pendapatan sebesar       10 miliar 232 juta 848 ribu 37 rupiah dengan  kelompok yang terlayani oleh UPK baik SPP maupun UEP sebanyak 3.546 kelompok dengan jumlah pemanfaat sebanyak 91 ribu 285 orang. Selain itu di tahun 2011, UPK bisa mengalokasikan Dana Bantuan Sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) sebesar 554 juta 966 ribu 700 rupiah. “Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 berdasarkan Surat dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012, Kabupaten Malang mendapatkan alokasi BLM sebesar 24 miliar 900 juta rupiah (APBN 23 miliar 655 juta rupiah dan DDUB sebesar 1 miliar 245 juta rupiah) untuk 292 desa di 26 kecamatan.”Melalalui rakor ini, Wabup berharap semoga dapat tercipta sinkronisasi, integrasi dan koordinasi, kebijakan, program serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program, serta komitmen, kerja keras dan keterpaduan dari semua stakeholder   sehingga nantinya mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang. Paparan gagasan model desentralisasi dan partisipasi stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan menghadirkan empat narasumber antara lain: Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Dr. Nehruddin, SE, MM yang menyampaikan materi penguatan peran TKPKD dalam integrasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Asdep urusan kebijakan anggaran Kemenkokesra, Drs. H. Santoso, MA dengan materi integrasi dan desentralisasi program penanggulangan kemiskinan, Asdep urusan pemberdayaan masyarakat, Dr. Ir Pamuji Lestari, ME yang menyampaikan materi roadmap PNPM mandiri dan implementasi program PNPM di daerah, serta Yauri Tetanel yang menyampaikan materi instrumen desentralisasi dan implementasi PNPM mandiri dengan Index Kesejahteraan Rakyat (Ikrar). (zis/din)

Tunjangan Perangkat Desa di Kota Batu Naik

BATU Media Rakyat

Selama lima tahun ini tunjangan untuk kepala desa, perangkat, ketua RT maupun  Ketua RW di wilayah Kota Batu, tidak mengalami kenaikan. Namun dalam anggaran tahun depan, tunjangan ini diusulkan naik sepanjang tim anggaran Pemkot dan Badan Anggaran DPRD menyetujui usulan Bagian Pemerintahan dalam RAPBD2013.BagianPemerintahan Pemkot Batu sendiri,  sudah mengusulkan kenaikan anggaran itu dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 2,8 miliar atau naik Rp300 juta. Bila kenaikan anggaran tersebut terealisasi, maka bisa menjadi kabar gembira bagi semua komponen perangkat desa hingga para ketua RT itu.’ Tunjangan untuk perangkat desa sudah pantas dinaikkan. Masalahnya, tunjangan tersebut tidak mengalami kenaikan sejak Pemerintahan Kota Batu dipimpin Walikota Imam Kabul. Jadi, sudah lebih dari lima tahun tunjangan tidak naik,’’ ujar Imam Suryono, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu.Mantan Camat Bumiaji ini menambahkan, kades biasa menerima insentif sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Nantinya, tunjangan tersebut diusulkan naik menjadi Rp 1,6 juta per bulan. Untuk perangkat desa yang biasanya mendapat insentif Rp 750 ribu, diusulkan menjadi Rp 1 juta per bulan.Bagi ketua RT yang selama ini menerima insentif sebesar Rp 100 ribu, diusulkan menjadi Rp 150 ribu per bulan. Sedangkan ketua RW biasanya menerima Rp 250 ribu, dinaikan menjadi Rp 300 ribu per bulan.Halnya tahun-tahun sebelumnya, tunjangan untuk ketua RT,RW, perangkat desa dan kades diterimakan setiap tiga hingga enam bulan sekali. Insentif tersebut diterimakan dengan sistem rapel, agar penerima bisa mendapatkan nominal lebih besar.Jumlah ketua RT di di kota apel ini, sebanyak 1227 orang. Ketua RW 275 orang, dan khusus tunjangan ketua RT dan RW ini biasanya dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,43 M. Jika disetujui anggaran khusus ketua RT dan RW, menjadi menjadi Rp 1,77 M. Sedangkan untuk tunjangan kades dan perangkat desa tahun lalu, alokasinya Rp 1,773 M, diusulkan menjadi Rp 1,799 M.Menurut Imam, kenaikan insentif ini berguna untuk menyemangati penerima dalam menjalankan tugas. Selain itu, kenaikan juga penyesuaian dengan kondisi karena harga kebutuhan yang cenderung naik. ‘’Kami pasti berharap insentif terus mengalami kenaikan. Namun semua itu harus melihat kemampuan keuangan daerah,’’ tegasnya.(zis/hms)

GETOL SOSIALISASIKAN PROGRAM HEMAT ENERGI KE MASYARAKAT

Gresik Media Rakyat

Setelah membentuk tim hemat energy, kali ini Pemerintah Kabupaten Gresik mensosialisasikan program hemat energy kepada beberapa stakeholder. Selain sosialisasi, program yang digagas oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Gresik ini juga mengadakan Pameran sehari produk Hemat Energi di lobby kantor Bupati Gresik, Senin (19/11). Undangan yang terdiri dari beberapa kepala sekolah SMA dan SMP, perwakilan dari beberapa Pondok Pesantren dan Perguruan tinggi di Gresik. Serta beberapa Peternak pengguna biogas dan pabrikan yang berkomitmen untuk membuat produk hemet energy. Para stakeholder tersebut diundang di ruang rapat Puteri Cempo untuk saling memberikan masukan tentang hemat energy.Acara sosialisasi dan Pameran sehari Hemat Energi Gresik dibuka oleh Wakil Bupati Gresik, Drs. Mohammad Qosim, M.Si. Selain dihadiri perwakilan dari kelompok masyarakat, acara ini juga dihadiri oleh para kepela SKPD. Dalam pidato sambutannya, wabup mengajak untuk memulai hemat energy dari hal yang kecil misalnya dengan mematikan lampu yang tidak digunakan serta memakai peralatan hemat listrik di rumah.“kalau dimasing-masing SKPD sudah terbentuk tim hemat Energi, maka untuk dimasyarakat kami mohon saudara untuk ikut mensukseskan program ini. Misalnya, di Gresik ini ada sekitar 4.500 lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD). Kalau 1 lembaga PAUD ini mampu menghemat listrik Rp.1000 sehari, maka sudah jutaan uang bisa dihemat dan dipergunakan untuk masyarakat yang lain yang membutuhkan. Marilah mulai hari ini kita mengubah perilaku kita untuk bisa berhemat dengan harapan energy untuk anak cucu kita nanti terpenuhi”katanya.Selain Wakil Bupati Gresik, Direktur kementerian ESDM serta beberapa perusahaan yang membuat pruduk hemat energy juga turut memberikan materi hemat energy. Sementara kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Adiana Setyawati melalui kabag Humas mengatakan. Berbagai hal kami sampaikan mulai dari pembuatan sumur resapan di luar rumah untuk penghematan air tanah, penggunaan biogas untuk sumber energy sampai pada pemakaian produk-produk hemat energy. Pada pameran kali ini juga diikuti oleh PT. Great Asia Link yang memproduksi mobil listrik. (zis/kas/di)

KABUPATEN GRESIK SIAP MENJADI KABUPATEN UKS

Gresik Media Rakyat

Tahun 2013 Kabupaten Gresik siap menjadi Kabupaten UKS, hal ini sangat beralasan karena tahun ini yang menjadi duta UKS di tingkat Jawa Timur adalah SMAN Manyar yang tahun sebelumnya pernah menjadi Sekolah adiwiyata.Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto saat menerima Tim Juri lomba lingkungan sekolah sehat (LLSS) tingkat Provinsi menjelaskan bahwa, UKS bisa memacu Pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat melalui lingkup sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Melalui lomba ini sekaligus mengajak siswa dan masyarakat melakukan pendidikan kesehatan, menciptakan lingkungan sehatdan meningkatkan perilaku hidup sehat dengan menjalankan prinsip hidup sehat sedini mungkin, mengakhiri sambutannya Bupati berharap lomba ini bukan hanya seremonial tapi lebih pada tindak lanjut yang nyata.di kabupaten Gresik jumlah guru UKS sebanyak 672 dan kader UKS sebanyak 5069.Sementara itu Plt Diknas Kab Gresik Nadlib menjelaskan di pilihnya SMAN Manyar sebagai wakil Kab Gresik karena Sekolah ini selain telah meraih Piala adiwiyata, sekolah tersebut juga telah melakukan hidup sehat, seperti semua guru tidak boleh merokok di radius 500 meter dari sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah termasuk kantin.Usai meninjau lokasi tim lomba yang berjumlah 7 orang dengan ketua Susanto sangat terkejut melihat kondisi di lapangan bahwa Gresik saat ini tampil beda, terlebih SAMN Manyar yang pernah meraih adiwiyata, ini merupakan modal menuju ke tingkat Provinsi. Namun demikian masih ada 38 kabupaten/kota yang siap berlaga di lomba UKS ini.Pada kesempatan yang sama Bupati/wakil, ketua DPRD, Dinas kesehatan, PMI, Petrokimia, Semen Gresik serta dinas terkait lainnya melaksanakan kesepakatan bersama dengan di tandai penandatanganan dengan bertekat menjadikan Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten UKS (jo/zis/di)