Peredaran Narkoba di Kota Malang Tinggi

Malang Media Rakyat

 Wakapolres Malang Kota Kompol Wiyogo Pamungkas mengemukakan tingkat konsumsi dan peredaran narkoba di Kota Malang, Jawa Timur, masih cukup tinggi, sebab selama awal 2013 sudah ada 17 kasus yang diungkap Polres setempat.Dari 17 kasus yang berhasil kami ungkap itu, barang bukti yang kami dapatkan adalah 25 gram sabu-sabu (SS) dan dua kilogram ganja dengan jumlah tersangka lebih dari 20 orang, baik warga Malang maupun luar Malang,” katanya di Malang, Kamis.Menurut dia, tingginya peredaran dan konsumsi narkoba tersebut yang melatarbelakangi Polres Malang Kota bersama sejumlah instansi mencanangkan program “Zero Narkoba”.Ia mengakui, program tersebut merupakan program Polda Jatim, namun di seluruh wilayah di Jatim juga harus menerapkannya, termasuk di Kota Malang, sebab polisi masih banyak menemukan kasus narkoba.Dengan adanya ikrar “zero narkoba” tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa mengurangi tingkat konsumsi dan peredaran narkoba di kota pelajar agar lebih maksimal, Polres Malang Kota menggandeng Pemkot Malang dan tokoh masyarakat guna membantu proses sosialisasi pada masyarakat.Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan narkoba. Masyarakat harus berani melapor pada polisi jika mengetahui ada kasus pengguna ataupun peredaran narkoba di sekitarnya, sehingga masyarakat punya andil dalam mencegah perkembangan narkoba.Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan penindakan hukum karena kasus narkoba, termasuk “trans national crime” dan penyebarannya terus meluas. Tidak hanya pegawai swasta, tapi pelajar, mahasiswa, PNS, notaris serta pengacara pun tak lepas dari jeratan narkoba.“Pengguna narkoba sekarang ini sudah sangat meluas dan jaringannya pun juga sangat luas, sehingga harus ditingkatkan terus upaya pencegahannya agar tidak lebih luas lagi dan harus diberantas sampai benar-benar menjadi ‘zero narkoba’,” katanya.(***)

Ratusan SDN di Kab Malang Tanpa Kepala Sekolah

Malang Media Rakyat

 Sedikitnya 130 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Malang tidak mempunyai Kepala Sekolah (Kasek). Kepastian itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Kasek se-Kabupaten Malang yang diselenggarakan Dinas Pendidikan setempat.Menanggapi kekurangan kasek tersebut, Bupati Malang Rendra Kresna usai membuka raker kasek di Rumah Makan Bojana Puri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa siang mengatakan, dalam waktu dekat 130 jabatan Kasek SDN yang kosong akan diisi. “Insya Allah dalam minggu-minggu ini 130 SDN yang tidak ada kaseknya akan kita penuhi,” tegas Rendra.Menurutnya, saat ini pihaknya sudah menerima laporan dari Dinas Pendidikan. Kekosongan jabatan itu dikarenakan kasek yang lama sudah pensiun. “Karena pensiun massal kemarin. Sehingga, 130 SDN tidak punya kasek,” paparnyaSejauh ini, belum ada PNS pengganti untuk kursi di 130 kasek. Kalaupun ada, otomatis siapapun atau yang sudah pernah menjadi wakasek bisa kita beri tugas jabatan sebagai kasek. “Posisi kasek itu hanya tugas jabatan. Tidak perlu ada pelantikan. Hanya kita kukuhkan saja. Mudah-mudahan awal Juni semua sudah terisi nanti,” harap Rendra.(***)

APBN- P 2013 AKHIRNYA DI SETUJUI , SIAP - SIAP NAIK

Jakarta Media Rakyat

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 setelah melalui proses hampir 12 jam. Rancangan keuangan negara ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kepastian persetujuan tersebut diperoleh DPR mengambil keputusan melalui mekanisme voting yang diberikan oleh masing-masing anggota lembaga legislatif tersebut dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin . Tercatat sebanyak 338 orang DPR menyatakan setuju dengan usulan RAPBN-P 2013. Sementara anggota DPR yang menolak rancangan neraca keuangan Negara terbaru sebanyak 181 orang. Dari sembilan fraksi di DPR, tercatat empat fraksi secara tegas menolak usulan RAPBN-Perubahan yang diajukan oleh pemerintah. Keempat fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, serta Partai Hanura. Sementara lima fraksi lainnya memutuskan mendukung rencana pemerintah meloloskan RAPBN-P 2013. Kelima fraksi tersebut adalah Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan PPP."Fraksi PKS kirim pesan cinta kepada Presiden. Tahanlah tanganmu wahai Presiden, tahanlah keinginanmu untuk menahambah penderitaan rakyat," kata Juru Bicara Fraksi PKS Fahri Hamzah.Dari kubu pendukung, juru bicara Partai Golkar Satria Widya Yudha mengatakan pihaknya menyadari dengan pertumbuhan ekonomi potensi kesempatan kerja semakin berkurang. Partai Golkar mengaku dengan kesepakatan target pertumbuhan 6,3%, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dengan jumlah lebih dari 300 ribu pekerjaan baru."Kami meminta kepada pemerintah dengan segenap daya dan upaya agar menekan inflasi tetap pada 7,2%," kata Satria yang menyatakan fraksinya bisa menerima usulan RAPBN-P 2013 yang diajukan pemerintah.Kendati demikian, Fraksi Golkar mengaku Indonesia tak mempunyai strategi pengembangan energi alternatif di masa mendatang. Pemerintah diimbau untuk melakukan bauran pengembangan energi sehingga penggunaan BBM mahal bisa dialihkan ke BBM murah.Keputusan APBNP 2013 Diwarnai Kericuhan
Keputusan RUU tentang Perubahan perubahan atas UU No 19 Tahun 2012 tentang Perubahan APBN 2013 diakhiri dengan kericuhan.Kericuhan muncul ketika Ketua DPR Marzuki Ali mengumumkan keputusan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Anggota DPR dalam sidang paripurna.Pantauan Liputan6.com, saat menghadiri sidang paripurna Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, jumlah hasil pemungutan suara 338 anggota DPR menyetujui dan 191 menerima."Paripurna ini memutuskan RUU 2013 diputuskan menjadi APBN 2013," kata Marzuki, saat menutup sidang Paripurna, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).Kericuhan tersebut, dilakukan olah kalangan mahasiswa yang menghadiri rapat tersebut, dan juga perwakilan dari buruh yang tegabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).Adapun hitungan pemungutan suara sebagai berikut Fraksi Gerindra menolak 25 orang, Hanura menolak 14 orang. PKB menerima 23 orang. Fraksi PPP menerima 34 orang. PAN setuju 40 orang. Berikutnya Fraksi PKS menolak 51 orang, PDIP 91 orang menolak. Golkar 98 orang menerima, Demokrat 143 orang menerima.Dengan adanya persetujuan dari DPR tersebut, berikut adalah postur APBN-P untuk tahun 2013 ( ***)

Bupati Membuka Buka Giling Tebu

Malang Media Rakyat

Buka giling tebu tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kelompok pengerajin gula merah “Sari Madu” Desa Sukolilo Kecamatan Wajak ini secara resmi dibuka oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna , Senin (17/6) kemarin. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan meriah sekali ditandai antusias warga sekitar yang ingin menyaksikan pembukaan giling tebu tersebut.Dalam laporannya di hadapan Bupati Kades. Sukolilo, Samsul Maskuri menjelaskan tentang masyarakatnya yang umumnya bekerja penjadi pengusaha rumahan, salah satunya yaitu pengerajin gula merah. “Saat ini ada sekitar 41 pengerajin gula merah, dalam satu hari 41 pengerajin tersebut bisa menghasilkan 28 ton, dengan harga gula merah 1 kilonya 7 ribu rupiah, maka dalam satu bulan bisa menghasilkan 840 ton dengan pengasilan bisa mencapai kurang lebih 5 milyar”. Jelas Samsul. Samsul juga menambahakan bahwa usaha masyarakatnya selain pengerajin gula merah, yaitu di bidang pertamanan dengan menanam rumput hias yang bisanya di konsumsi oleh perumahan-perumahan baru di pakai untuk mengihasi taman. Samsul berharap agar usaha warganya nantinya bisa dibantu Pemkab Malang. “Saya berharap agar kami mendapatkan bantuan tidak hanya bantuan fisik tapi juga pelatihan-pelatihan yang natinya para pengusaha ini bisa bersaing dan bisa mendapatkan penghasilan yang bisa diharapkan sehingga taraf ekonomi warga Sukolila akan semakin lebih baik”. HarapnyaBupati Malang H. Rendra Kresna, sangat bangga sekali dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga desa Sukolilo yang bisa mandiri berkembang dengan memiliki usaha sendiri. Bupati juga menjelaskan bahwa perekonomian Kabupaten Malang di dukung oleh sektor Usaha Mikro Kecil Mandiri (UMKM). “Jumlah UMKM di Kab. Malang kurang lebih sekitar 231 ribu UMKM, dalam satu tahun nilai omsetnya mencapai kurang lebih 27 Triliun.” Jelas Bupati. Disinggung mengenai bantuan yang sudah disampaikan oleh Kepala Desa, Bupati akan segera menindaklanjutinya kepada Dinas terkait. (ziz/hms)