Kab. Malang dijadikan pilot project Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Malang Media rRakyat

 Kunjungan perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kunjung Masehat, SH, MM. Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta rombongan dari perwakilan Deutsche Gesellschaft f�r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) didampingi staf khusus Gubernur Jatim Setiajid. Para tamu ini diterima langsung oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna di dampingi Sekda.Kab. Malang Abdul Malik dan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang serta SKPD terkait, di Peringgitan Pedopo Kabupaten Malang Jum�at, (08/04). Kunjung Masehat ketua rombongan ini menyapaikan langsung kepada Bupati bahwa, Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk meningkatkan harmonisasi tentang peraturan perundang-undangan, Pemerintah dengan Kemenaker, khusnya aturan tentang ketenagakerjaan dan tentang sistem pelatihan kerja nasional . Kegiatan ini bekerjasama dengan GIZ lembaga dari jerman akan membantu kita untuk melakukan ivestigasi, peraturan peraturan yang akan kita lihat, diharmonisasikan dengan peraturan peraturan nasional. �Kita akan jadikan Kab. Malang sebagai pilot project untuk pelaksanaannya sebagai percontohan, meliputi Malang Raya (Kota Malang, dan Kota Batu dan nanti kalau berhasil akan menjadi tempat Benchmarks di Indonesia nantinya. Hal ini sesuai arahan dan saran dari Gubernur Jawa Timur Sukarwo.� Jelas Kunjung kepada Bupati. Kunjung menambahkan, disamping aturan juga akan dikembangkan Capacity Building untuk para pejabat dilingkungan Pemkab. Malang. � Para pejabat yang akan kita training, dengan waktu kurang lebih enam bulan dari bulan april sampai oktober 2013. Program ini kita khusukan untuk Kabag. Hukum, Badan Legeslatif di DPRD, untuk komunikasi membuat aturan yang baik, yang sesuai dengan undang undang, setelah itu dari teman teman dari Disnaker.� Tambah Kunjung. Bupati Malang H. Rendra kresna menyambut baik dan mendukung dengan adanya program tersebut. �Saya akan mendukung program-program yang akan dilaksakan ini, kita ketahui bersama saat ini peraturan dan undang-undang kita sering tumpang tindih, aturannya masih menggunakan aturan nasional, harapan saya dengan apadanya program tersebut bisa diharmonisasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindioh lagi.� Harap Bupati. Rencananya program ini akan di lounching pada tanggal 8 april 2013 di hotel Haris (river site) Kota Malang dan akan dibu langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gubernur Jawa Timur dan tiga Kepala Daerah se- Malang Raya. Tentunya Kabupaten Malang akan dijadikan titik tolak keberhasilan yang akan sebarkan kedaerah lain di Indonesia.(zis/ti/hms)