Pemimpin Baru, Harus Bisa Wujudkan Peradilan Yang Agung

Malang Media Rakyat

Sebagai seorang pemimpin yang baru, seperti yang kini akan diemban Edward Harris Sinaga, SH, M.H, diharapkan bisa membawa suatu lembaga seperti peradilan untuk mampu mewujudkan peradilan yang agung bagi masyarakat. Hal ini memberikan arti bahwa kedepan, dunia peradilan yang terbilang kompleks dan majemuk ini diharapkan bisa semakin baik, termasuk dilingkungan Kabupaten Malang. “Ini juga termasuk kinerja. Pemimpin harus bisa memberi contoh yang baik dan sebagai teladan yang bagus bagi yang lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kinerja mewujudkan peradilan yang agung,” kata Ketua PT Surabaya, Soemarno, SH, M.Hum dalam sambutannya sesaat usai melantik Edward siang . Sembari memberikan ucapan selamat, ia juga menyampaikan beberapa hal penting lainnya pada kesempatan ini dihadapan para undangan seperti Bupati H. Rendra Kresna, Sekda Dr. Abdul Malik, SE, M.Si, jajaran forpimda serta para ketua maupun petinggi PN se-Karasidenan MalangSeperti masalah kerjasama, ia mengharapkan agar selalu tercipta koordinasi yang sinergis antar lembaga peradilan dilingkungan sekitar PN Kepanjen maupun antar PN diwilayah Jawa Timur. Selain itu, dalam hal pelaksanaan tugas, Soemarno mewanti-wanti agar bisa menerapkan kode etik peradilan serta menyelenggarkan peradilan yang bersih. Itu karena saat ini masyarakat juga semakin dewasa. “Ini (penandatanganan, red) bukan hanya sekedar prosesi, namun juga ada didalamnya penandatanganan Pakta Integritas yang isinya harus tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN, red). Sehingga semua tugas harus dijalankan dengan kesungguhan dan terapkan kode etik ,” pesan Soemarno.Mantan Ketua PN Kepanjen lama, H. Bambang Sasmito, SH, MH, kini diberi tugas sebagai Hakim Madya Utama Jakarta Pusat. Berbagai ucapan juga mengalir kepadanya, termasuk dari Ketua PT Surabaya. Soemarno berpesan agar nantinya ditempat baru, Bambang juga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sukses. Dalam acara ini, sesaat sebelum pelantikan, juga dilaksanakan sidang luar biasa. Baru kemudian dilangsungkan pengambilan sumpah serta penandatanganan berita acara sumpah pelantikan. Sebelum ditutup dengan penandatanganan pakta integritas, juga dilakukan penyerahan memori tugas jabatan serta penandatanganan sertijab.Dipenghujung acara, satu persatu undangan yang hadir memberikan ucapan selamat kepada Ketua PN Kepanjen yang baru, Edward Harris Sinaga, SH, M.H. Selain Bung Rendra, sapaan akrab bupati serta Sekda Dr. Abdul Malik SE, M.Si, dan jajaran Forpimda (Ketua DPRD, Kapolres, Dandim dan Kajari) tampak hadir antara lain para istri pejabat dilingkungan PN wilayah Karasidenan Malang serta Jatim. (azis/hms)

Bupati Buka Sosialisasi Pertanggungjawaban APBDes

Malang Media Rakyat

Pagi ini, Bupati Malang H. Rendra Kresna buka Sosialisasi Pertanggungjawaban APBDes dan Sosialisasi Tata Cara Pengeloaan Aset Desa di Hotel Grand View Pujon.Kegiatan yang diikuti oleh 414 peserta ini akan berlangsung selama dua hari yakni tanggal 20 dan 23 September 2013 seperti halnya yang diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Ir. Didik Muliono,MT hari ini kegiatan sosialisasi sendiri akan diikuti oleh 378 kades, 33 camat, dan 3 kepala SKPD sedangkan pada tanggal 23 September nanti akan dilanjutkan oleh 70 sekretaris desa. Bupati Malang yang akrab disapa Bung Rendra menyambut baik kegiatan ini, “Meski kegiatan serupa sudah sering kali digelar baik oleh inspektorat sendiri maupun oleh SKPD lain seperti BPM dan DPPKA, namun kegiatan ini cukup penting mengingat dengan perkembangan yang ada baik itu terbitnya UU atau peraturan yang  baru kita harus bisa mengikuti itu, dan menambah pengetahuan yang lebih lagi, disamping di beberapa desa pemimpinnya juga baru saja dilantik.”Maka dari itu Bung Rendra juga menghimbau agar bisa memanfaatkan moment ini untuk meninba ilmu sebaik mungkin agar didalam penyelenggaraan keuangan desa serta pemanfaatan aset desa nantinya tidak ada yang menyimpang dari UU dan peraturan yang ada. Menginggat desa merupakan bentuk pemerintahan dan bagian terkecil dari negara ini yang notabene juga melakukan penyelenggaraan keuangan negara.” Dalam UU yang mengatur keuangan negara dan daerah sudah jelas, bahwa  setiap rupiah uang negara yang dikelola oleh penyelengara pemerintahan harus dipertanggungjawabkan.”Diakhir sambutannya Bung Rendra berharap agar kedepan tidak ada satupun kades yang bermasalah dengan hukum khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. “Karena jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kades, maka sanksinya sama dengan PNS sesuai dengan tanggung jawabnya kepada negara berdasarkan sumpah yang diucapkan.” Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, M.B.A., menjelaskan tugas dan peran BPKP saat ini adalah sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam hal penguatan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara/daerah. Meski dalam UU tidak ada aturan yang mengharuskan Pemerintahan Desa membuat laporan keuangan khusus mulai dari laporan rugi laba, arus kas hingga neraca, namun dalam Permendagri No. 4 dan 37 tahun 2007 tentang APBDes dan pengelolaan keuangan desa telah mengatur hal ini. “ Ini juga sebagai bentuk pemenuhan tuntutan masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan keuangannegarayangakuntabeldantransparan”,jelasnya.(azis/hms)
 

Penyampaian Aspirasi

Malang Media Rakyat

Peringati Hari Tani Nasional Petani Malang Selatan Gelar Unjuk Rasa DamaiDalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2013, ratusan petani yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas) dari kecamatan Dampit, Tirtoyudo dan Ampelgading Selasa yang lalu menggelar aksi unjuk rasa damai ke Kantor DPRD Kabupaten Malang.Ratusan petani tersebut berasal dari enam desa yakni Simojayan, Baturetno, Kepatihan, Bumirejo, Tirtoyudo dan Tlogosari.  Dalam aksinya, mereka datang ke Kepanjen dengan menumpang  beberapa truk, sesampai di depan gedung dewan, beberapa perwakilan pendemo menyampaiakan orasinya sambil membentangkan poster tuntutan yang bertuliskan; sukses perjuangan tanah merupakan harga mati bagi petani, perpanjangan HGU PTPN XII sama dengan pertumpahan darah, kembalikan tanah kepada petani.Sesaat setelah menggelar orasinya, 10 orang perwakilan pendemo masuk ke gedung dewan menemui Komisi A, Ketua Forkotmas Didik Dwi Putranda menjelaskan ada dua hal yang menjadi tuntutan petani, yakni menolak perpanjangan HGU atas tanah seluas kuarng lebih 2500 ha kepada PTPN XII yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, kedua tanah disertivikasi atas nama petani penggarap, “Masalah ini sudah berlangsung selama 14 tahun, melalui momentum hari tani nasional tahun ini semoga menjadi awal proses penyelesaian yang baik, “ jelas Didik.Hal tersebut juga dibenarkan oleh kepala desa Simojayan Abdullah, yang mengharapkan DPRD untuk turun ke lapangan dan menfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten, jika kewenangan berada di Pemerintah Pusat, mereka juga siap menuntut ke pusat  dan meminta Pemkab dan DPRD untuk mengawalnya, “Kami berharap apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat terwujud, “ tegasnya.Ketua Komisi A  Ir. Budi Kriswiyanto pada dasarnya pihaknya sepakat dengan tuntutan petani dan menyatakan kesiapannya untuk menfasilitasi tuntutan petani, namun demikian pihaknya meminta untuk membentuk tim serta menyiapkan konsep tuntutan sebelum dibicarakan dengan Pemerintah Kabupaten maupun disampaikan ke pusat, “Kami siap menfasilitasi tuntutan masyarakat, tapi sebelumnya konsep penyelesaian harus dibahas bersama antara DPRD Pemerintah Daerah dan Rakyat sebelum tuntutan dibawa ke pusat sehingga masalah tersebut dapat cepat terselesaikan “ kata Budi.(azis)

Mediasi Komnas HAM

                                                                                    Malang- Media Rakkyat

Komnasham Kembali Gelar Mediasi terkait Penyelesaian Sengketa Lahan HarjokuncaranSetelah gagal memperoleh Keputusan pada pelaksanaan mediasi yang pertama tahun lalu, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnasham) Kamis yang lalu kembali menggelar mediasi yang kedua,  dengan agenda dan  tujuan yang sama yakni mencari penyelesaian sengketa lahan antara TNI AD dengan warga desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing  Wetan.Pada media pertama saat itu belum diperoleh titik temu antara TNI AD dengan warga, pasya TNI AD tidak bisa mengabulkan permohonan lahan seluas 925 ha oleh 1059 warga yang terjadi sejak tahun 2004, hal tersebut sesuai dengan SK 190/DJA/1981 Dirjen Agraria yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan obyek landerform sesuai verponding nomor 1289 dan 1290.     Pada mediasi kedua kali ini hadir komisioner Komnasham Nur Kholis, Dandim 0818 Letl A. Solihin beserta Puskopad Dam V Brawijaya, Ketua DPRD Drs. Hari Sasongko beserta Komisi A DPRD, Pemerintah Kabupaten Malang, Badan Pertanahan Kabupaten Malang serta beberapa perwakilan warga. Nur Kholis menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi kedua dilaksanakan berdasarkan Proposal Pengelolaan Lahan Kodam V Brawijaya, tertanggal 10 Mei 2013, nomor: 027/PG-KT/05/2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Hadi Suyatno dan Sdr. Harianto, Paguyuban Kelompok Tani Desa Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, yang mewakili 1.059 orang masyarakat Harjokuncaran, “ Inti Proposal tersebut, masyarakat mengusulkan untuk mengelola lahan dengan total luas lahan 529,5 Ha dengan pembagian luas lahan per orang seluas ±5000m², “ papar Nur Kholis.Berbeda dengan dengan mediasi pertama, kali ini tensi warga sedikit menurun, pasalnya pa mediasi kedua ini warga hanya berkeinginan untuk mengelola bukan memilki, hal tersebut disambut baik oleh Dandim 0818, “Kami sangat senang dengan kondisi yang terjadi, karena tensi warga saat ini sudah menurun drastis serta sudah mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik Kodam V Brawijaya, “ tutur A. Solihin.Sementara itu Kuasa Hukum Kodam V Brawijaya Kapten Junaidi menyatakan bahwa piahaknya tidak bisa sertamerta mengabulkan permohona warga, pasalnya hal tersebut akan dibahas lebih lanjut tidak bisa diputuskan saat itu juga, kewenangan berada di tangan Pangdam atau Panglima TNI, namun demikian pihaknya meminta kepada warga untuk mengirim proposal secara langsung ke Kodam V Brawijaya.Mencermati situasi saat itu, komisioner Komnasham Nur Kholis berjanji akan melaksanakan mediasi lanjutan, terkait masalah permohonan atau poposal warga secara teknis pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, “Dua bulan atau paling lama tiga bulan lagi akan dilaksanakan mediasi lanjutan, pada saat itu saya berharap sudah diperoleh keputusan dan adanya penandatanganan akta kesepakatan dari kedua belah pihak yang disaksikan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang, “ tambahnya.(azis) 

Antusias Warga Kebonagung dan Kedungsalam Sambut Pasar Murah Lebaran

Malang-Media Rakyat

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang kembali menggelar Pasar Murah Lebaran pada hari Kamis (1/8) yang bertempat di Pendopo Kantor Desa Kebonagung Pakisaji dan dibuka secara resmi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Hj. Yayuk Rendra Kresna.Acara Pasar Murah Lebaran yang menjadi agenda tahunan Pemkab Malang tersebut mendapat anemo yang besar dari masyarakat. Terbukti warga secara antusias menyerbu keberadaan pasar murah yang menjual kebutuhan bahan pokok dan keperluan lebaran.Dalam kegiatan Pasar Murah Lebaran tersebut tersebut Disperindagsar menyediakan banyak kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan keperluan untuk lebaran seperti busana muslim, kue-kue dan lain-lain.Dari kebutuhan bahan pokok tersebut, beras disediakan sebanyak 2 ton dijual dengan harga Rp 6.500,- per kilogram dari harga pasar Rp 8.000,- Untuk minyak goreng disediakan 3 ton dengan harga Rp 8.000,- per botol isi 900ml. lebih rendah dari harga pasar Rp 11.500,- sampai Rp 12.000,-. Gula pasir disediakan sebanyak 2 ton yang dipasok dari PG Kebonagung dijual dengan harga Rp 8.000,- lebih rendah dari harga pasar Rp 10.500,- sampai Rp 11.000,- Sebelumnya kegiatan Pasar Murah dalam rangka menyambut Lebaran Tahun 2013 juga digelar di Pendopo Kecamatan Lawang pada tanggal 27 dan 28 Juli 2013 beberapa hari yang lalu dan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo pada tanggal 30 Juli 2013. Di Kecamatan Donomulyo, kebutuhan bahan pokok yang disediakan sama dengan yang disediakan di Pasar Murah Lebaran yang digelar di desa Kebonagung. Tetapi gula yang disediakan sebanyak 2 ton dipasok langsung di PG Krebet.(azis)