Kemdikbud Tingkatkan Kemampuan Petugas Layanan Informasi

Jakarta –Media Rakyat

Dalam upaya meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus membekali petugas-petugasnya dengan kemampuan komunikasi dan organisasi yang memadai. Hari ini, Kamis (22/8), Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemdikbud mengadakan kegiatan pembekalan bagi petugas layanan call center dan pengaduan, di kantor Kemdikbud.Acara yang dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha PIH, Hawignyo mewakili Kepala Pusat Informasi dan Humas tersebut dihadiri oleh 45 peserta yang berasal dari internal PIH dan unit utama. Narasumber pertama yang mengisi kegiatan tersebut adalah Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media, Sukemi. Materi yang dibawakannya adalah tentang “Motivasi Menjadi seorang Pelayan Publik”.Dalam paparannya Sukemi mengatakan, Kemdikbud merupakan salah satu instansi yang kerap menjadi sasaran empuk untuk pengaduan. Hal tersebut, kata Dia, merupakan akibat dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Oleh karena PIH harus siap menerima segala bentuk pengaduan. “Pengaduan yang masuk itu resiko kita di bagian pelayanan,” katanya.Sukemi juga menyebutkan, ada tiga siasat yang perlu dipahami oleh petugas layanan agar termotivasi untuk memberikan layanan terbaik. Pertama, kata Sukemi, petugas wajib memiliki kesadaran bahwa dirinya wajib melayani masyarakat. Kedua, petugas juga harus mau terus belajar tentang dunia pendidikan. Dan yang ketiga, petugas perlu menjadikan tempat kerjanya sebagai tempat belajar.Menurut Sukemi, dalam bekerja seharusnya ada reward dan punishment. Apapun bentuknya, diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat memacu dan memotivasi para petugas untuk bekerja, dan mengingatkan mereka untuk meminimalisir kesalahan. “Sebaiknya ada reward dan punishment bagi petugas call center,” katanya.Kegiatan pembekalan bagi petugas layanan publik Kemdikbud ini akan berlangsung selama dua hari, (22-23/8). Selama dua hari tersebut ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi. Adapun materi yang akan disampaikan setelah motivasi bagi petugas, yakni tentang Pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia dan tentang Bidikmisi dan UKT.Setelah mendapat pembekalan dari narasumber, diharapkan petugas layanan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang kebijakan-kebijakan Kemdikbud, dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. (sam)

Kemdikbud Klarifikasi Isu Tes Keperawanan di Prabumulih

Jakarta –Media Rakyat

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) klarifikasi isu tes keperawanan di Prabumulih, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH) Kemdikbud, Ibnu Hamad, telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H. M. Rasyid. Dalam koordinasi tersebut, Kadinas Pendidikan Kota Prabumulih, H. M. Rasyid, membantah telah memberikan pernyataan tentang wacana lembaganya untuk melakukan tes keperawanan bagi siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.“Pemberitaan di media cetak maupun media elektronik tentang itu telah diartikan salah oleh beberapa pihak. Kesannya kami akan melakukan itu. Padahal duduk perkaranya adalah upaya Dinas Pendidikan memberikan dukungan terhadap rencana orang tua yang bermaksud untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya,” jelas Rasyid.Ia menjelaskan, wacana tersebut muncul, menanggapi adanya rencana salah seorang orang tua siswi SMA di kota Prabumulih, yang anaknya terjaring sindikat perdagangan manusia (human trafficking) beberapa waktu lalu. Sang anak dituduh telah tidak perawan oleh orang yang disinyalir melakukan perdagangan manusia tersebut, sehingga orang tuanya bermaksud untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya. “Jadi tidak benar jika Dinas Pendidikan akan melakukan tes keperawanan. Ini perlu diluruskan,” tegas Rasyid.Rasyid juga menyatakan, bahwa munculnya berita simpang siur ini berawal dari adanya berita tentang enam wanita yang ikut tertangkap terkait jaringan perdagangan orang. Dari enam wanita tersebut, tiga diantaranya mengaku berstatus sebagai pelajar. Keesokan harinya, muncul berita  yang menyoroti tentang adanya pasangan siswa siswi SMA sederajat (sedang memakai pakaian sekolah) bermesraan di depan umum.Dua hari setelah berita pertama, muncul pernyataan dari seseorang yang disinyalir sebagai orang yang melakukan perdagangan orang, bahwa semua wanita yang sempat tertangkap bersamanya sudah tidak perawan lagi. Informasi ini menurutnya didapat langsung dari para wanita itu.Pernyataan inilah yang kemudian memunculkan pernyataan baru lagi dari salah satu orang tua yang anaknya ikut terjaring. Si orang tua tidak terima jika anaknya dituduh tidak perawan lagi, sehingga dia ingin membuktikan keperawanan anaknya dan akan menuntut orang yang menuduh tersebut kepada pihak berwajib.Berdasarkan pernyataan orang tua tersebut itulah, Rasyid, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, ikut mendukung rencana orang tua salah satu siswi tersebut melakukan tes keperawanan bagi anaknya, agar tidak memunculkan fitnah di kemudian hari.Komentar dukungan tersebut, kata Rasyid, bukan berarti Dinas Pendidikan Kota Prabumulih ikut terjun langsung ataupun ikut berpartisipasi untuk melakukan tes keperawanan bagi siswi tersebut ataupun bagi seluruh siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. “Dukungan itu lebih pada dukungan moral untuk si orangtua yang ingin melakukan tes keperawanan  anaknya.”Rasyid menjelaskan, Disdik Kota Prabumulih tidak pernah mewacanakan akan melakukan tes keperawanan bagi seluruh siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. Apalagi mengajukan anggaran APBD 2014  untuk tes keperawanan. Karena hal itu tidak etis jika dipandang dari berbagai aspek.Sementara itu, menanggapi maraknya isu  tersebut,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyampaikan tes keperawanan bagi pelajar bukan kebijakan yang tepat. "Kalau mau anak-anak terhindar dari hal-hal negatif, ada cara-cara lain. Ini enggak bijak," katanya. Ia mengatakan, jika benar ada kebijakan tes keperawanan bagi siswa, Kemdikbud akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh dinas pendidikan untuk mengambil kebijakan yang tepat."Kewenangan pendidikan itu ada di kabupaten/kota. Tapi, itu tidak serta-merta apa yang dilakukannya bisa sampai melewati batas-batas prinsip umum. Kalau sudah ada bukti, ini melanggar prinsip umum," katanya. (par/sam)

Bupati Pimpin Upacara Bendera di Kanjuruhan

Malang Media Rakyat

 Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 di Kabupaten Malang tahun ini berlangsung khidmad. Bupati H. Rendra Kresna pagi ini memimpin langsung upacara bersejarah bangsa Indonesia di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Sabtu pagi (17/8). Pelaksanaan upacara dipagi yang cerah ini diikuti berbagai elemen, mulai dari Forpimda, instansi pemerintah, TNI/Polri, pelajar, sampai masyarakat. Diantaranya 1 SSK gabungan TNI/Polri, PNS, Linmas, Tagana, mahasiswa Stikes Kepanjen dan STIT Raden Rahmad serta para pelajar SMA dan SMK dari wilayah Kepanjen. Seluruh peserta upacara berbaris rapi didalam Stadion kebanggaanPukul 09.50 WIB, Bung Rendra, begitu bupati sering akrab disapa, memasuki mimbar. Di tribun kehormatan, tampak para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, legiun veteran RI Kabupaten Malang serta orang tua anggota Paskibraka. Upacara ini sendiri dipimpin oleh Kapt. Inf. Siswandi, Pasi Ops Kodim 0818 Malang-Batu. Beberapa saat kemudian, tepatnya pukul 10.00 WIB, suasana sangat hening ketika dibunyikan tanda sirine tanda kebesaran selama hampir satu menit. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibaca oleh Ketua DPRD Drs. Hari Sasongko. Beberapa saat kemudian, dilaksanakan pengibaran bendera sang saka merah putih oleh 75 anggota paskibraka yang telah dikukuhkan 15 Agustus lalu. Mereka berbaris sangat rapi dihadapan Bung Rendra serta pejabat dan peserta lainnya.Di akhir upacara, seluruh peserta upacara terpukau menyaksikan paduan suara dari SMPN 4 Kepanjen. Mereka bergantian menyanyikan lagu-lagu perjuangan seperti tujuh belas Agustus tahun 45 serta mempersembahkan beberapa puisi-puisi perjuangan.

Gelar Resepsi HUT Usai Upacara

Sementara itu, rangkaian hari jadi ini diteruskan dengan kegiatan resepsi yang dilangsungkan di dalam Tribun. Bung Rendra menyampaikan peringatan HUT kemerdekaan terasa istimewa, terlebih bangsa Indonesia sudah berumur 68 tahun. Tema HUT kemerdekaan RI ke 68 saat ini adalah “Mari Kita Jaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Kita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Tema tersebut memiliki arti yang cukup luas serta berhubungan erat dengan hingar bingar negara kita yang dalam waktu dekat ini banyak melangsungkan pesta demokrasi, seperti pilkades serentak beberapa saat lalu, pilgub yang akan jatuh pada 29 Agustus nanti serta pemilihan presiden tahun depan yang akan dilakukan pada 9 Juli 2014 mendatang.Bung Rendra menyampaikan, sampai saat ini Kabupaten Malang sudah banyak berbenah dan semakin baik. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam hasil pembangunan, utamanya pembangunan sarana dan prasarana kemasyarakatan seperti jembatan, jalan, dsb. Secara umum, Bung Rendra juga menyampaikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahun ini cukup baik yakni sebesar 7,44 %. Sedangkan tahun depan ditargetkan naik menjadi 7,45-7,5 %. Angka kemiskinan saat ini juga turun. Berdasarkan data, pada tahun 2010-2011, jumlah desa tertinggal sekitar 110 desa. Sedangkan tahun ini, jumlah desa tertinggal menurun drastis menjadi 51 desa sajaSelain itu, beberapa tahun terakhir, berbagai penghargaan juga mampir ke kabupaten terluas kedua di Jawa Timur ini. Diantaranya adalah piala WTN, Adipura sampai berbagai penghargaan dibidang perkoperasian yang didapat oleh tokoh-tokoh Kabupaten Malang. (zis/hum)

Direktur RS Kanjuruhan Tilep THR Pegawai

Malang Media Rakyat

Ratusan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan protes. Hal itu terkait Tunjangan Hari Raya (THR) sekitar 500 karyawan rumah sakit milik Pemkab Malang yang tidak diberikan Direktur Rumah sakit setempat, Harry Hertanto.Akibat kejadian itu, ratusan karyawan pun bergejolak, Selasa  siang. Data yang dihimpun  suasana memanas akibat tidak adanya THR meski lebaran sudah lewat, dirasakan mencuat sejak pertengahan bulan puasa lalu.Namun, karena takut intimidasi dan sikap arogandi Direktur rumah sakit yang mengancam akan memberisangsi bagi karyawan yang protes, membuat karyawan ketakutan.Hal itu berubah pasca lebaran. Dirasa ada yang tidak beres dengan kepemimpinan Direktur Rumah Sakit berplat merah itu, karyawan pun melawan. Ironisnya, THR hanya diberikan Direktur pada pejabat struktural saja. "Kalau jumlah karyawannya ya sekitar 600 orang. Kita tidak menerima THR. Tapi pejabar struktural rumah sakit ada yang dapat. Ini kan tidak adil," ungkap karyawan rumah sakit yang menolak disebutkan namanya karena takut intimidasi dari kepala rumah sakit setempat, Selasa  siang.Akibat kejadian, karyawan menduga ada penilepan dan tidak transparansinya anggaran pendapatan di rumah sakit negeri tersebut. Diduga, banyak terjadi KKN yang diperuntukkan memperkaya direktur dan kroni-kroninya sejak menjabat dua tahun lalu.Hingga berita ini diunggah, Direktur RS Kanjuruhan saat di hubungi ponselnya tidak ada jawaban. Informasinya, Direktur saat ini dipanggil menghadap Bupati Malang, Rendra Kresna.(zis)