Laman

Sabtu, 16 Maret 2013

Penyusunan APBD Pemkab Malang Tahun 2013 Tabrak Permendagri


Malang Media Rakyat
Menurut Drs. Ec. Mohammad Dawoed seorang Pengamat Pengelolaan Keuangan Di Daerah menilai penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena prosentase alokasi anggaran Belanja Modal terhadap Belanja Daerah hanya 16,12%, sedangkan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 29 %.Ia mengungkapkan besarnya alokasi Belanja Modal dalam APBD mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar prosentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah semakin besar pula pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan hal ini menunjukkan kesungguhan seorang Kepala Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Dalam APBD Tahun 2012 maupun dalam Perubahan APBD Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan Belanja Modal sekitar 20 % dari Total Belanja Daerah. Lha koq tahun 2013 ini malah turun menjadi 16,12 %, ini perlu dipertanyakan”, tukasnya.Mohammad Dawoed juga menerangkan bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Bupati Malang agar melakukan revisi APBD Tahun 2013 melalui agenda Perubahan APBD Tahun 2013 mendatang. Sedangkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Malang dirinya meminta agar DPRD Kabupaten Malang selaku wakil masyarakat bisa menjelaskan dasar dan alasan disetujui dan disahkannya APBD yang jelas jelas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.Sementara itu Ir. Budi Kriswiyanto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang yang ditemui dalam acara kunjungan kerja ke Kantor Kecamatan Lawang menjelaskan kepada Lawang Post bahwa masyarakat tidak perlu kuatir tentang alokasi anggaran Belanja Modal yang dipersoalkan Mohammad Dawoed tersebut karena masih ada tahapan agenda Perubahan-APBD, karena hal tersebut nanti bisa disempurnakan melalui acara pembahasan Perubahan-APBD .(LP)



Kamis, 14 Maret 2013

Terobosan Baru Layanan Koperasi


Malang Media Rakyat
 Terobosan Baru Layanan Koperasi dibuktikan dengan diresmikannya Gudang Pupuk Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna di Kecamatan Bululawang pada Rabu (13/3) yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Soemitro Samadikoen, pengurus dan pengawas anggota pusat koperasi primer tebu rakyat, Camat beserta muspika Bululawang. Terkait dengan peresmian ini, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat dimana telah menjalankan peran yang cukup strategis dengan melakukan terobosan baru untuk menambah produk-produk layanan Koperasi yang sudah ada, diharapkan ke depan layanan ini akan semakin meningkat baik bersifat komersial maupun bentuk-bentuk layanan yang bersifat sosial sehingga dapat lebih memberdayakan serta meningkatkan partisipasi para anggotanya.Bupati menyambut positif atas diresmikannya gudang pupuk ini karena selain berfungsi sebagai gudang penyimpanan pupuk, juga memberikan kemudahan bagi petani, kelompok tani dan seluruh anggota Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat untuk memperoleh pupuk, dimana keberhasilan peningkatan produksi pertanian, 20% bersumber dari pupuk. Dalam bidang pertanian, 15-30% biaya usaha tani dipergunakan untuk pupuk. Pentingnya menjamin kestabilan harga dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dalam memenuhi 6 ketepatan kebutuhan pupuk yakni tepat jumlah, kualitas, jenis, harga, tempat, dan waktu.Struktur perekonomian Kabupaten Malang didominasi oleh 4 sektor antara lain: pertanian 29,6%, industri pengolahan 18,6%, perdagangan, hotel dan restoran 26%, jasa-jasa 12,9% serta 5 sektor lainnya sebesar 12,9%. Diantaranya komoditas yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang terus didorong pertumbuhannya antara lain: tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sayur-sayuran), komoditas perkebunan (tebu, kelapa dan kopi), komoditas peternakan (sapi, kambing, ayam dan susu).Bupati Malang H Rendra Kresna berharap penyediaan pupuk bersubsidi oleh produsen dapat termonitoring demi meningkatkan pembangunan khususnya dalam sektor pertanian, mengingat menurunnya alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Malang dari tahun sebelumnya. Efisiensi penggunaan pupuk  perlu digalakkan, dengan menerapkan pola pemupukan berimbang dimana dosis dan jenis pupuk sesuai kondisi lahan, serta mampu memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut dengan sebaik-baiknya.(azis/hms)
 

Gerak Jalan Peringati Hari Perempuan Internasional


Malang Media Rakyat
Pusat Kecamatan Wonosari akhir pekan kemarin tampak ramai, ribuan warga Kecamatan Donomulyo mengikuti Gerak Jalan Sehat Madep Manteb yang digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional  tahun 2013. Acara tersebut dilangsungkan tepat di jantung kota Wonosari yang juga menjadi salah satu kawasan wisata ritual di Kabupaten Malang. Ny Yayuk Rendra Kresna, istri bupati berkesempatan melepas keberangkatan ribuan warga tersebut, Minggu pagi Dalam sambutannya, Yayuk mengatakan kegiatan seperti ini bisa memberikan banyak manfaat. Selain menyehatkan badan, gerak jalan yang dilakukan bersama-sama ini bisa menambah tali silaturahmi antar warga. “Kita bisa bertegur sapa dengan teman, tetangga maupun orang lain,” katanya. Hanya dengan sumber daya manusia yang sehat, prima jasmani dan rohaninya akan melahirkan insan-insan yang sejahtera.Sementara itu, Camat Wonosari, Drs. Suharno mengungkapkan masyarakat Wonosari menyambut baik acara ini. Ia ingin melibatkan warga di kaki Gunung Kawi ini dalam setiap pembangunan. Suharno juga berharap seluruh warga Wonosari bisa menikmati acara ini karena menjadi bagian masyarakat Kabupaten Malang serta menambah tali silaturahmi.Acara kemarin diikuti tak kurang dari 9.600 orang peserta dari seluruh wilayah Kecamatan Wonosari. Ada juga lomba melukis bagi anak TK yang dimeriahkan sebanyak 1.200 anak. Disamping itu, ada stan pameran produk unggulan dari kecamatan ini seperti ketela khas Gunung Kawi sampai aneka kue jajanan. Rute yang diambil kemarin yakni mengitari seputaran kawasan wisata pesarean Gunung Kawi, jaraknya kurang lebih 5 km. Hadiah menarik juga sudah disiapkan oleh panitia, diantaranya sepeda motor, TV, lemari es dan berbagai door price. (zis/hms)

Kab. Malang dijadikan pilot project Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan


Malang Media rRakyat
 Kunjungan perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kunjung Masehat, SH, MM. Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta rombongan dari perwakilan Deutsche Gesellschaft f�r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) didampingi staf khusus Gubernur Jatim Setiajid. Para tamu ini diterima langsung oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna di dampingi Sekda.Kab. Malang Abdul Malik dan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang serta SKPD terkait, di Peringgitan Pedopo Kabupaten Malang Jum�at, (08/04). Kunjung Masehat ketua rombongan ini menyapaikan langsung kepada Bupati bahwa, Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk meningkatkan harmonisasi tentang peraturan perundang-undangan, Pemerintah dengan Kemenaker, khusnya aturan tentang ketenagakerjaan dan tentang sistem pelatihan kerja nasional . Kegiatan ini bekerjasama dengan GIZ lembaga dari jerman akan membantu kita untuk melakukan ivestigasi, peraturan peraturan yang akan kita lihat, diharmonisasikan dengan peraturan peraturan nasional. �Kita akan jadikan Kab. Malang sebagai pilot project untuk pelaksanaannya sebagai percontohan, meliputi Malang Raya (Kota Malang, dan Kota Batu dan nanti kalau berhasil akan menjadi tempat Benchmarks di Indonesia nantinya. Hal ini sesuai arahan dan saran dari Gubernur Jawa Timur Sukarwo.� Jelas Kunjung kepada Bupati. Kunjung menambahkan, disamping aturan juga akan dikembangkan Capacity Building untuk para pejabat dilingkungan Pemkab. Malang. � Para pejabat yang akan kita training, dengan waktu kurang lebih enam bulan dari bulan april sampai oktober 2013. Program ini kita khusukan untuk Kabag. Hukum, Badan Legeslatif di DPRD, untuk komunikasi membuat aturan yang baik, yang sesuai dengan undang undang, setelah itu dari teman teman dari Disnaker.� Tambah Kunjung. Bupati Malang H. Rendra kresna menyambut baik dan mendukung dengan adanya program tersebut. �Saya akan mendukung program-program yang akan dilaksakan ini, kita ketahui bersama saat ini peraturan dan undang-undang kita sering tumpang tindih, aturannya masih menggunakan aturan nasional, harapan saya dengan apadanya program tersebut bisa diharmonisasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindioh lagi.� Harap Bupati. Rencananya program ini akan di lounching pada tanggal 8 april 2013 di hotel Haris (river site) Kota Malang dan akan dibu langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gubernur Jawa Timur dan tiga Kepala Daerah se- Malang Raya. Tentunya Kabupaten Malang akan dijadikan titik tolak keberhasilan yang akan sebarkan kedaerah lain di Indonesia.(zis/ti/hms)