Laman

Selasa, 17 September 2013

Tak Puas Sampaikan Ke Pendopo Warga Desa Temyang Datangi Dewan



Malang – Media Rakyat
Tak Puas Sampaikan Aspirasi ke Pendopo, Warga Desa Ternyang Datangi Rumah RakyatMerasa tidak puas dengan aksi dalam menyampaikan aspirasinya ke Pendopo Kabupaten Malang, puluhan warga desa Ternyang Kecamatan Sumber Pucung bersama dengan sebuah LSM GPI (Gerakan Pembaharuan Indonesia), Senen lalu masih mendatangi Rumah Rakyat untuk tujuan yang sama. Mereka menuntut terbentuknya pemerintahan desa yang bersih bebas KKN.Mereka berangkat dari desa Ternyang dengan menaiki sebuah truk, tujuannya adalah meminta ketegasan kepada Bupati Malang untuk memberhentikan sementara Kepala Desa Ternyang, karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Malang pada bulan Maret 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi Prona (Program Nasional) sertifikasi massal tahun 2009, dalam hal ini yang bersangkutan ditetapkan sebagai tahanan kota.Disamping itu Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya juga telah menerbitkan status sebagai tahanan kota dan telah menerbitkan putusan tanggal 27 Juni 2013 yang menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana korupsi secara besama-sama dan berlanjut. “ Kami meminta Bupati Malang untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara kepada tersangka sampai kasus ini tuntas secara hukum,” tegas Sriyanto koordinator warga. Hal senada disampaikan oleh perwakilan LSM Joko Wiyono yang mnyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang tidak responsif dalam memberantas tindak pidana korupsi, “ Masalah ini sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2007, tetapi pemerintah tidak melaksanakan amanat Perda yang dibuat berdasarkan uang rakyat, kami berharap DPRD serius dengan kasus ini demi Kewibawaan Pemerintah Kabupaten Malang, “ tegasnya.Selain itu, yang sangat disesalkan oleh warga Ternyang dan LSM adalah tersangka masih bisa lolos untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk periode kedua dalam Pilkades serentah di Kabupaten Malang bulan April yang lalu, bahkan sudah dilantik oleh Bupati Malang pada bulan Mei.Wakil Ketua Komisi A Miskari. SP bersama dengan Sekretaris Komisi A H. Suhada’ menerima perwakilan pendemo di Ruang Serba Guna DPRD. Wakil Ketua Komisi A menyampaikan  apresiasi positip atas  aksi warga tersebut, “ Penyampaian Aspirasi warga sudah tepat, karena gerakan penegakan hukum harus sesuai dengan hukum itu sendiri, bukan dengan cara kekerasan, saya berharap situasi dan kondis desa Ternyang harus tetap kondusif sampai kasus ini selesai, “ tutur Miskari.Selanjutnya Wakil Komisi A berjanji secapatnya akan menindaklanjuti kasus tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Desa, Bagian Hukum dan Inspektorat Kabupaten Malang, sementara kasus berjalan dia juga meminta pelayanan publik tetap dijalankan, pihak muspika harus bertindak sebagai mediator…(azis)


P4IP disosialisasikan, diharapkan Tepat Sasaran



Malang–Media rakyat
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman(P4IP) tahun anggaran 2013 untuk Kabupaten Malang disosialisasikan pagi ini . Program yang berasal dari pemerintah pusat ini terutama mengenai sarana prasarana yang nantinya dibutuhkan di daerah. Kegiatan sehari ini dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Malang yang berada di Kepanjen dan diikuti oleh sekitar 400 orang peserta. Mereka terdiri dari SKPD terkait (10 SKPD), 26 orang (camat dan kasi ekonomi pembangunan), serta 88 orang yang masing-masing adalah kades/lurah, BPD dan tokoh masyarakat se-Kab Malang. Selain itu, dalam kesempatan ini hadir pula anggota DPR RI Dr. Nurhayati Assegaf yang berasal dari dapil Malang Raya serta wakil ketua DPRD Kab Malang Tono Bung Rendra, sapaan akrab bupati menyampaikan agar nantinya program ini bisa tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat miskin serta daerah tertinggal. Menurut bupati, program ini masih terkait dengan kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu. ”Ini memang muncul karena pemerintah ingin memberikan kompensasi langsung kepada masyarakat miskin yang ada di daerah sampai tingkat paling bawah. Kita patut bersyukur karena ini bentuknya akan menyentuh infrastruktur desa miskin,” kata bupati. Bung Rendra juga memberikan semangat agar seluruh masyarakat senantiasa ikut bersama membangun Kabupaten Malang. “Jika kita ingin ada percepatan pembangunan, maka kita juga harus bisa perkenalkan Kab. Malang yang berbasis pertanian. Oleh karena itu, pemukiman di pedesaan juga harus diperhatikan,” sambung Bung Rendra sembari berharap agar seluruh anggaran ini bisa seluruhnya terserap tahun ini.  Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Ir. Romdhoni, menyampaikan tujuan P4IP ini antara lain agar nantinya infrastruktur dipedesaan bertambah serta lebih berwawasan lingkungan. Disamping itu, juga untuk meningkatkan serta memperluas pembangunan infrastruktur di daerah miskin. “Program ini diharapkan bisa selesai tahun 2013 ini saja,” ucap Romdhoni. Sementara itu, Nurhayati mengungkapkan, ada banyak manfaat nantinya yang dapat diperoleh dari program ini. “Program ini untuk mensejahterakan dan memaslahatkan masyarakat akibat kenaikan BBM,” ungkapnya seraya mengatakan tiap desa nantinya akan mendapat jatah Rp. 250 juga dalam program ini. Ia menghimbau, agar nantinya masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Nurhayati juga sempat menyampaikan, kedepan ia ingin ada penghargaan bagi desa yang paling bagus pemanfaatan program ini. (azis/hms)

Bupati Malang Terima Kunjungan Tim Verifikasi Kabupaten/ Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2013



Malang-Media rakyat
Selasa pagi  tepat pukul 06.30 WIB bertempat di Peringgitan Pendopo Kabupaten Malang, Bupati Malang H. Rendra Kresna menerima kunjungan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat 2013 Tingkat Nasional yang berjumlah tiga orang diantaranya Dr. Endang, M. Kes sebagai pimpinan rombongan, beserta dua orang salah satunya dari Kementerian Kesehatan Dalam Negeri dan Pendamping Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Dr. Abdul Malik, SE, MSi dan Kepala Dinas Kesehatan, Dra. Mursyda, Apt, M.Kes. beserta para jajaran pimpinan daerah yang terkait dengan Forum Kabupaten Sehat yang sudah dibentuk tahun 2006 lalu.Mursyida selaku moderator dalam kegiatan tersebut menjelaskan agenda kunjungan tim verifikasi hari ini dibagi menjadi 2 tim yakni titik pantau berada di Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Karangploso. “Hari ini tim verifikasi akan melihat langsung lokasi peninjauan yakni Desa Talangagung yang mencakup TPA, RW Sehat, SDN Panggungrejo, Desa Tegalsari, SMPN 5 Kepanjen, Pasar Sehat Karangploso, SDN Karangsuko 02 Pagelaran, dan BPSAB (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi). Evaluasi hasil kunjungan lapangan yang menjadi agenda terakhir dalam kunjungan ini akan dilaksanakan di Kepanjen mengingat tim akan melanjutkan penilaian ke Kabupaten Blitar.Bupati memberikan ucapan terima kasih kepada tim verifikasi karena Kabupaten Malang telah menjadi pilihan atas penyelenggaraan kabupaten/kota sehat tingkat nasional tahun 2013. Kesehatan menjadi pembahasan di seluruh negara yang menjadi anggota badan internasional. Sama dengan kabupaten lainnya, berdasarkan program dari pemerintah pusat, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan tugas utama demi kesejahteraan warga yang sehat. “Ada perintah dari pusat, Kabupaten Malang akan mengupayakan dalam bidang kesehatan bisa berjalan sesuai target dengan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat,” ungkapnya. Catatan keberhasilan di bidang kesehatan salah satunya ada di Desa Pait Kecamatan Kasembon dimana masyarakat terlibat turun langsung ke lapangan untuk membantu proses melahirkan. Hal itu memacu Pemerintah Kabupaten Malang untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di bidang kesehatan.“Banyak keterbatasan fasilitas misalkan dari sisi SDM dan pendanaan yang kurang, kalaupun dikatakan berhasil itu pasti keterlibatan banyak pihak salah satunya forum Kabupaten Malang Sehat dan untuk kedepannya, kami akan terus membenahi,” jelas Bupati.Endang sendiri menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mem-verifikasi dokumen-dokumen yang sudah dikirim ke tingkat pusat dan meninjau secara langsung lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. “Ada 107 kabupaten/kota di 19 Provinsi yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan kabupaten sehat tingkat nasional tahun 2013 ini, dengan harapan mewujudkan kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan masyarakat,” ungkapnya di sela-sela akhir sambutannya.Selesai acara penerimaan tim verifikasi, kemudian dilakukan peninjauan beberapa lokasi tatanan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang terbagi menjadi 2 tatanan yakni tatanan kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat dan tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri.(zis/sam/hms)

Jumat, 23 Agustus 2013

140 Ribu Mahasiswa Tidak Mampu Ditanggung Pemerintah



Jakarta-Media Rakyat
Pemerintah melalui berbagai mekanisme dan program terus mengupayakan aksesibilitas kepada lulusan sekolah menengah atas dan sederajat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemdikbud) Ainun Na’im menyampaikan, sampai saat ini pemerintah menanggung 140 ribu mahasiswa berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi. “Yang ditanggung meliputi biaya hidup maupun biaya pendidikan,” katanya usai memberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi akademik penerima beasiswa unggulan dari pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan swasta,” di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/08/2013).Ainun mengatakan, kerja sama pemberian beasiswa dengan pihak swasta ini telah berjalan selama lima tahun. Kedua pihak, kata dia, sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini. “Ruang lingkupnya juga bisa diperluas,” katanya usai menyaksikan penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.Pemerintah, lanjut Ainun, juga tetap memberikan kesempatan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, kata dia, ada program yang sangat agresif untuk menjamin aksesibilitas ini. “Pemerintah mengembangkan sekolah vokasi yaitu sekolah menengah kejuruan dan akademi komunitas,” ujarnya.Pengembangan sekolah vokasi ini, kata Ainun disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mewujudkannya, pihaknya mengajak peran serta bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan industri. Menurut dia, hal ini dilakukan  kerena hasil dari pendidikan ini yang menggunakan adalah mereka juga.Pada kesempatan yang sama, Ainun memberikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa unggulan. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak swasta yang turut memajukan pendidikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.(pas/sam)