Laman

Rabu, 02 Januari 2013

Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012


Jakarta, Media Rakyat
11 Desember 2012. Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan “Survei Integritas Sektor Publik”. Hari ini, bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, KPK mengumumkan hasil “Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012” yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Survei yang berlangsung pada Juni-Oktober 2012 tersebut dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari 1.200 orang responden di tingkat pusat, 8.160 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 orang responden di tingkat pemerintah daerah. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir. Dalam Survei ini standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK adalah sebesar 6,00.Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas (bobot 0,667): yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya; dan potensi integritas (bobot 0,333) yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi.Adapun hasil Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah 6,37, dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32. Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 di tahun 2011).

Instansi Pusat dan Vertikal

•Terdapat 7 instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu: PT. Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian Perdagangan.
•Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan
•Terdapat 19 (sembilan belas) unit layanan pada instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu: Layanan Pengajuan Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua (PT. Jamsostek), Layanan Pengajuan Klaim Kecelakaan Kerja (PT. Jamsostek), Penyetaraan Ijazah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Akreditasi Program Studi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Persetujuan Impor (Kementerian Perdagangan), Izin Usaha (BKPM), Pelayanan Jasa Pengujian (BPOM), Surat Izin Usaha Perikanan-SIP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Pendaftaran Penanaman Modal (BKPM), Pelayanan Jasa Sertifikasi (BPOM), Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Holtikultura (Kementerian Pertanian), Layanan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (Kementerian Koperasi dan UKM), Izin Edar PKRT (Kementerian Kesehatan), Surat Izin Pengerahan-SIP (BNP2TKI), Pengolahan Limbah Radioaktif (BATAN), Sertifikasi Personel (BATAN), Izin penyalur Alkes (Kementerian Kesehatan), Izin AKAP (Kementerian Perhubungan), dan Pengelolaan Properti Bandara (PT. Angkasa Pura II).
•Hanya terdapat 1 (satu) unit layanan pada instansi pusat dengan nilai integritas di bawah 6, yaitu: Izin pelepasan Kawasan Hutan–Kementerian Kehutanan
•Tidak ada instansi vertikal yang nilai indeks integritasnya di bawah 6,00 dan juga tak ada unit layanan yang nilainya di bawah 6,00. BPN dan Kementerian Agama merupakan instansi dengan nilai rendah dibandingkan instansi lainnya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, dan Mahkamah Agung.
•Terdapat 3 (tiga) unit layanan tertinggi pada instansi vertikal, yaitu: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (POLRI), Paspor (Kementerian Hukum dan HAM), dan Lembaga Permasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM). Sementara 3 unit layanan dengan nilai terendah di unit layanan vertikal adalah Sertifikat Hak atas Tanah (BPN), Administrasi Pernikahan KUA (Kementerian Agama), dan Peralihan Hak atas Tanah (BPN).

Pemerintah Daerah
•Hasil SI 2012 pada 3 (tiga) unit layanan daerah (KTP, SIUP, dan IMB) menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, 16 pemda nilai integritasnya masih di bawah 6, yaitu Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkot Depok.
•Terdapat 4 (empat) pemda memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare, Pemkot Banjarbaru, dan Pemkot Banda Aceh.
•Terdapat 7 (tujuh) pemda yang memperoleh kenaikan nilai integritas cukup signifikan (peningkatan lebih dari 2 poin) dari skor tahun lalu, yaitu Pemkot Lubuk Linggau, Pemkab Manokwari, Pemkot Bogor, Pemkot Metro, Pemkot Serang, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Semarang.

KPK melakukan survei ini dalam rangka untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check &balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya. KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat maupun daerah. Penilaian integritas layanan akan dilakukan secara regular oleh KPK dengan penyempurnaan-penyempurnaan setiap tahunnya.(sam/bm)




Sampaikan Dukungan, Fraksi PKS Sambangi KPK


Jakarta Meda Rakyat
Sejumlah anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Rombongan yang terdiri atas Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Fraksi Abdul Hakim, serta anggota Fraksi PKS dari Komisi III, Indra, ini diterima Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Senin (10/12) siang, di ruang rapat pleno lantai 3, gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. Adnan Pandu  menjelaskan, kehadiran delegasi F-PKS ini dalam rangka hari antikorupsi sedunia dan mendukung kinerja KPK. “Kami merasa berbesar hati karena mendapat dukungan dari parlemen,” ucapnya.  Sementara itu, Hidayat Nur Wahid menungkapkan bahwa selain untuk menyampaikan ucapan selamat hari antikorupsi sedunia sekaligus hari hak asasi manusia, F-PKS juga memberikan dukungan supaya KPK semakin berani dan semakin profesional untuk merealisasikan amanat rakyat, publik, konstitusi, dan undang-undang. "Rakyat luar biasa membela KPK. Jadi sudah sewajarnya KPK membalasnya dengan kinerja yang semakin luar biasa untuk menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi," papar Hidayat.Menurutnya, pada pertemuan dengan KPK ini, pihaknya juga menyampaikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi KPK, terutama tentang penyidik yang saat ini sedang menjadi sorotan. "Kami menyampaikan agar segera diselesaikan dengan kerja sama yang bagus antara KPK dan kepolisian," ucap Hidayat.Masukan terhadap baju tahanan KPK juga diutarakan oleh Hidayat yang mengusulkan agar baju tahanan KPK berwarna hitam yang mencerminkan sifat dari perilaku koruptif. "Kalaupun ada putihnya, itu hanya dikerahnya saja," ucapnya. "Intinya kami mendukung KPK untuk melakukan beragam cara untuk membuat penjeraan terhadap koruptor, termasuk baju tahanan yang digunakan".Selain itu, tambah Hidayat, KPK juga membutuhkan dukungan dan suntikan spiritual agar semakin berani dan tidak takut dengan berbagai ancaman. "Kebetulan semua pimpinan KPK beragama Islam, kami membawakan kitab suci Alquran," ucapnya. Menurutnya, kitab suci Alquran merupakan kitab suci antikorupsi yang paling gamblang. Hidayat berharap, KPK akan mempunyai sebuah keberanian yang semakin kokoh dan bisa memaknai Alquran.Terkait revisi undang-undang (UU) KPK, Hidayat menegaskan bahwa F-PKS tidak mendukung revisi tersebut dan tetap dalam sikap mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk segera melakukan pertemuan dengan mitra kerja agar mencabut revisi UU KPK dari Prolegnas. "Sehingga tidak ada tuduhan bahwa DPRmelemahkanKPK,"tegasnya(par/Humas)

Senin, 31 Desember 2012

Orang Miskin Harus Bisa Masuk Fakultas Kedokteran


Jakarta Media Rakyat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemdikbud)menargetkan jumlah penerima beasiswa bidik misi di Indonesiacapai150ribuorang."Sekarang ini jumlahpenerima beasiswa ini mencapai sembilan puluh dua ribu. Tahun depan kita tingkatkan lima puluh ribu hingga enam puluh ribu sehingga mencapai seratus lima puluh ribu penerima," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh saat membawakan sambutan pada pelaksanaan Sosialisasi Kurikulum Nasional 2013, di Kantor Pusat Universitas Negeri Manado (Unima), Minahasa, Sabtu.Dia mengatakan, orang miskin harus diberikan akses untuk masuk Universitas Negeri Manado (Unima) dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), tidak boleh hanya menunggu di luar pagar."Orang miskin juga harus masuk fakultas kedokteran. Karena itulah kepala sekolah, guru SMA dan SMK harus memanfaatkan beasiswa ini," kata dia.Dia mengatakan, dirinya sempat berdialog dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari Kediri, dan kuliah di Unima.Mahasiswa tersebut, kata menteri menerima biaya hidup sebesar Rp 600 ribu, sebagiannya dimanfaatkan untuk membeli kain dan menjualnya, dia tergolong mahasiswa pintar dengan indeks prestasi kumulatif tiga koma sekian. "Orang miskin harus diberi karpet merah agar bisa masuk perguruan tinggi," kata dia.Menurut menteri, kemuliaan Unima bukan karena banyak mobil mewah yang parkir, tapi kemuliaannya terletak pada semakin banyak anak yang tidak mampu kuliah di Unima.Menteri terinspasi dari tokoh Chaerul Tandjung yang dulunya hidup susah, berusaha, sekolah dan menjadi orang sukses dan terkaya di Indonesia."Program kita sekarang adalah menjangkau bagi tidak terjangkau. Tugas kita menjangkau mereka bukan karena kasihan, tapi karena tanggung jawab. Syarat kuliah bukan ditentukan oleh ekonomi tapi kemampuan akademik," kata menteri.(zis/din)

KPK Pantau Ketahanan Pangan


Jakarta Media Rakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau ketahanan pangan di Indonesia untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan. KPK pun menggandeng Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan beberapa BUMN lain untuk mendiskusikan inti masalah dan bisnis di setiap BUMN yang berkaitan dengan ketahanan pangan.Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan perhatian KPK terhadap ketahanan pangan karena menjadi salah satu national interest dalam road map. Menurut Bambang dengan mengutip ungkapan Henry Kissinger bila mampu mengontrol pangan maka bisa mengontrol masyarakat. "Salah satu national interest KPK adalah ketahanan pangan, jadi ini kali pertama KPK koordinasi dan juga dilakukan studi di dua isu, pupuk dan impor daging, khususnya daging sapi," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/12).Bambang menambahkan 70%-80% penduduk di Indonesia hidup di desa dan 70% miskin dan mereka hidup tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan pertanian. Sehingga, menurut Bambang bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sektor ini maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. "Jadi kalau bisa dibangun sistem, meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan maka kami bangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," paparnya.Ke depannya, pengawasan ini akan ditindak lanjuti dengan pertemuan bilateral dan presentasi dua studi KPK yakni soal pupuk dan impor daging.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhamad Zamkhani, mengatakan kerja sama dengan KPK akan memperbaiki sistem yang ada. "Bersama KPK kami cari, bangun sistem agar tidak memungkinkan celah menjadikan orang korupsi, jadi bisa untuk buat perbaikan sistem," tandas Zamkhani.Zamkhani mengakui ada beberapa hal yang diluar kendali BUMN. Hal ini menyebabkan BUMN tidak bisa mengontrol lebih jauh untuk memperbaiki sistem yang ada. "Ini masih tahap awal dan akan ditindaklanjuti bilateral sehingga akan dilakukan pendalaman di area yang spesifik. Tapi ada yang di luar kendali BUMN, contoh impor daging, yang berwenang mana tapi yang keluarin siapa," papar Zamkhani.Sedangkan studi yang akan dilakukan KPK soal ketahanan pangan ini menyangkut tiga aspek, yakni aspek regulasi, kelembagaan dan tata laksana. Bambang mencontohkan dalam kajian pengelolaan pupuk bersubsidi dari aspek regulasi ada hal yang harus diperbaiki seperti jangan sampai ada keterlambatan dari pemerintah daerah (pemda) untuk alokasi pupuk.Sumber : Bisnis Indonesia, 21 Desember 2012