Bupati Resmikan Agro Wisata Madusari di Desa Duwet Kraja

Malang Media Rakyat

 Terlihat memadati Lapangan Tulus Besar yang dipadati oleh 4.258 peserta yang mengikuti Gerak Jalan Madep Manteb Kecamatan Tumpang yang terdiri dari Muspika Kecamatan Tumpang, masyarakat, guru dan pelajar di daerah sekitar. Kegiatan rutin yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang tersebut diharapkan selalu didasari rasa kebersamaan, kerukunan yang tetap terjaga.  Tak berhenti sampai situ, seusai membuka dan memberangkatkan peserta Gerak Jalan Madep Manteb di Desa Tulusayu Kecamatan Tumpang pada Minggu pagi dalam rangka memperingati Hari Anak dan Hari Lingkungan Hidup tersebut, Bupati Malang H. Rendra Kresna menyempatkan berkunjung ke Desa Duwet Krajan untuk meresmikan Agro Wisata Madusari yang menghasilkan produktivitas tanaman pohon apel. Didampingi Camat Tumpang, Drs. Eru Suprijambodo, M. Si, Bupati Malang meninjau lokasi Agro Wisata Madusari sekaligus memetik dan memakan buah apel di tempat tersebut. Sebelumnya, Rendra menyempatkan mengunjungi bedah rumah dan plesterisasi di Desa Duwet, ’’Alhamdulillah, plestarisasi juga sudah kita jalankan dengan baik di 10 rumah,’’ jelas Eru. Pengurus Agro Wisata Madusari yang mempunyai Luas ± 123 Hektar itu terdiri dari 168 orang yang mayoritas petani apel. Inisiatif untuk meningkatkan produktifitas agro mendapat nilai tambah anggota dari dusun Duwet Karajan. “Oleh karenanya, diharapkan khususnya kepada masyarakat sekitar terlibat langsung dalam pembangunan pariwisata pada lokasi Malang Timur nanti”, ucapnya camat yang sekaligus anggota PMI Kabupaten Malang ini. Usaha peningkatan produktivitas tersebut juga bisa dilakukan penggalakkan sekolah lapang dan penyuluhan untuk membina petani agro buah agar menekuni dan menlateni dengan sabar menggeluti dalam produktivitas buah.Harapan Bupati Malang, masyarakat beserta poktan (kelompok tani) Agro Madusari bisa bertahan dengan produknya dan mengembangkannya, disisi lain faktor yang bisa menghambat produktivitas apel seperti mahalnya pupuk dan rendahnya harga jual oleh masyarakat dan bisa bersaing dengan negara lain, mengingat persaingan semakin ketat. “Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan teknis dan peningkatan produktivitas sehingga kualitasnya baik dan rasa yang khas”, harapnya. Selanjutnya, Bupati Malang melakukan pemotongan pita di pintu masuk Agro Wisata Madusari Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang.(ziz/hms)

Penilaian WTN 2013 Di-floorIkan

Malang Media Rakyat

Tahun ini Kota Malang telah menerima penghargaan di bidang lalu lintas, yaitu Wahana Tata Nugraha (WTN). Meski demikian, tim penilai dari Kementerian Perhubungan terus memantau dan melakukan penilaian guna pencapaian penghargaan tersebut di tahun 2014 mendatang. Saat ini tim sudah melakukan penilaian sebanyak dua kali, dan masih menyisakan satu lagi penilaian. Hari ini, Rabu (12/06), tim penilaian memaparkan hasil pemantauannya di lapangan, dan hasil-hasilnya disampaikan di ruang sidang balaikota Malang.Pemaparan hasil penilaian tahap II dan III Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2013, yang disampaikan oleh Kasubid pemaduan moda transportasi perkotaan, Kementerian perhubungan dan Ir. Djamal Subastian MSc. Sebelum menyampaikan hasil temuan/penilaian di Kota Malang, Djamal menyampaikan jika WTN kencana pada tahun 2011 diraih oleh Kota Solo, dan WTN Wiratama tahun 2012 diraih oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. "Angkutan kota (angkot) sebagai salah satu obyek penilaian WTN, saat ini sangat memprihatinkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kami prihatin akan kejadian ini, karena hal ini terjadi di sebagian besar kabupaten/kota," ujarnya.Untuk di Kota Malang, kata Djamal, tidak demikian dan masih dalam kondisi baik. Ada sekitar 800-900 angkot tersedia di kota Malang. Meski yang beroperasi secara normal dan rutin sekitar 50 persennya, menurutnya masih cukup bagus. "Yang menjadi koreksi adalah jika di pasang kaca film sebaiknya 60 persen saja dan kelengkapan angkot,  seperti halnya lampu tanda bahaya yang paling vital. Para sopir angkot hendaknya jangan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang bukan semestinya. Sosialisasi tentang itu semua harus digencarkan lagi, dan jika masih ada yang melanggar hendaknya mendapat sangsi yang tegas dari aparat," tambah Djamal.Angkutan umum lainnya, yaitu Taxi, terang dia, masih dalam penilaian baik, meski pihak tim juri masih menemukan taxi yang ada penumpangnya, akan tetapi lampu dibagian atas taxi masih menyala. "Itu artinya argo tidak tersambung, dan tidak seharusnya terjadi agar tidak membingungkan/mengecewakan calon penumpang. Keberadaan becak motor juga harus ditertibkan, karena kendaraan roda tiga itu ilegal. Pengendara mobil pribadi masih baik, meski kita sulit mendeteksi penggunaan sabuk pengaman, karena kaca mobil terlalu gelap. Mobil dengan bak terbuka dibelakang tidak boleh mengangkut orang. Pengendara motor bagus dan sudah menggunakan helm. Kepatuhan pengendara di zebra cross sudah baik, yaitu berhenti di marka penyeberangan," paparnya.Djamal menambahkan, keberadaan ojek sepeda motor perlu penambahan dan dimaksimalkan untuk memfasilitasi kebutuhan turis, dan penempatannya harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai parkirnya/penempatannya. "Kendaraan apapun dilarang parkir di sekitar zebra cross, trotoar apalagi di rambu dilarang parkir. Sosialisasikan penggunaan lampu, patuhi rambu-rambu lalu lintas, penggunaan helm dan lain-lain. Jika fasilitas penyeberangan ada, maka pejalan kaki akan menyeberang dengan aman dan tenang," ucapnya.Beberapa hal yang juga menjadi sorotan kami, lanjut Djamal, penempatan tiang-tiang reklame yang mengganggu jalan, pedagang di badan dan bahu jalan, harus ditertibkan. Kecuali untuk kepentingan tertentu, harus ada ijin dari Kepolisian seperti halnya saat ada acara perkawinan. "Selain itu, permukaan jalan yang rusak harus diperbaiki agar bahu jalan tidak cepat rusak. Kondisi trotoar di beberapa jalan utama kurang baik dan belum ada pemanfaatan untuk pejalan kaki. Ditrotoar jangan ditanami pohon, ditutup papan iklan, digunakan untuk parkir kendaraan, dan sebagainya, karena fungsi trotoar untuk pejalan kaki," sambungnya."Kalau perlu ditindak bagi yang melanggar/menggunakan tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan. Jarak rambu lalu lintas jangan terlalu dekat, minimal 25 meter. Marka jalan yang memudar segera diperbaiki dan yang belum ada segera dikasih. Rambu-rambu lalu lintas ada beberapa yang hilang dan tinggal tiangnya saja. Marka jalan yang ada di tengah dan tepi perlu dilengkapi, serta jangan sampai pudar warnanya, untuk mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jembatan penyeberangan, halte, terminal arjosari relatif baik. Toilet umum harus digratiskan, akan tetapi tetap menjaga kebersihannya," jelas Djamal .Yang tidak kalah penting, kata dia, rambu tanda parkir harus jelas untuk kendaraan apa, dan keterangan tentang hal itu bisa ditaruh di rambu parkir bagian bawah. Pun demikian dengan tarif parkir harus transparan, dan kalau bisa dipasang di rambu juga. "Saya sempat bingung saat tanya jukir, karena mereka tidak punya karcis dan tidak tercantum harga/tarif parkirnya. Rambu-rambu lalu lintas secara kuantitas perlu ditambah, seperti halnya rambu peringatan, petunjuk, dan lain-lain. Penempatan rambu tersebut juga harus sesuai pada tempatnya, dan iklan dijauhkan dari rambu," himbaunya."PJU relatif baik, dan jika anggaran di Kota Malang kurang, maka prioritaskan dulu yang di persimpangan jalan. Bila listrik dirasa mahal, bisa menggunakan energi alternatif, seperti tata surya. Trafic light juga sudah baik, yaitu menggunakan angka-angka hitung. Tapi tolong tertibkan iklan-iklan yang ada disekitarnya yang menggannggu. Saran saya, harus ada uji emisi kendaraan gratis, dan minimal dimulai dari lingkungan pemda, ada website khusus untuk Dishub, serta ada kurikulum tentang lalu lintas," tegas Djamal.Terkait pemaparan tim WTN tersebut, Sekkota Malang, DR. Drs. H. Shofwan, SH, M.Si mengatakan jika pihaknya siap dan akan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada penilaian WTN ini. "Dengan demikian, nantinya Kota Malang bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan penghargaan ini. Dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik antara semua pihak, kami optimis bisa meraih pengharhaan WTN ini lagi di waktu mendatang," tukasnya.

Pelatihan Persiapan Kerja Dibuka Bupati

Malang Media Rakyat

Pembukaan pelatihan persiapan kerja bagi angkatan kerja yang digelar di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Kec. Singosari ini secara resmi dibuka oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna Senin, (17/6) kemarin. Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Hari Soegiri MBA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Ir. Jaka Ritamtama, Direktur PT Prima Duta Sejati, Direktur PT. Bangun Gunung Sari dan Direktur Magistra Utama Malang. Dalam laporannya Ketua paniatia Ir. Jaka Ritamtama menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut adalah 250 peserta terdiri dari, lulusan pelajar SMK/SMA se-Kab. Malang yang lulus Unas  tahun 2013 ini, mereka berasal dari 10 lembaga SMK dan 3 lembaga SMA. Adapun Kegiatan ini di laksanakan selama 3 hari dari tanggal 17 sampai 19 juni 2013. “Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini kab. Malang mempunyai tenaga kerja yang bermotivasi dan mempunyai etos kerja”, jelas Jaka.Ka.Disnaker dan Trans Provinsi Jawa Timur, Hari Soegiri menjelaskan bahwa, Kab Malang merupakan penyumbang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Jatim, “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mereka mengetahui wawasan tentang ketenagakerjaan sehingga mereka mampu dengan kesiapannya pada saat mereka bekerja”. Jelas GiriBupati Malang H. Rendra Kresna dalam sambutannya sebelum membuka acara tersebut berharap bahwa usai pelatihan kemudian bekerja menjadi TKI, setelah sukses pengahsilan yang didapatkan tidak untuk dijadikan hal yang konsumtif.” Penghasilan yang sudah didapatkan nantinya disimpan, kalo sudah banyak bisa dibuat modal usaha, dan membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Seperti di Kec. Kalipare, Pagelaran, Ngantang dan Pujon, para purna TKI mereka sukses dengan membuka Kopersi,” harap Bupati.(zis)

Lulus Memuaskan Bakal Dapat Reward

Malang, Media Rakyat

 Diklatpim IV angkatan 461 tahun 2013 secara resmi ditutup Bupati Malang, H. Rendra Kresna hari ini Senin (17/6) di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Melihat hasil diklatpim yang lulus 100%, Bupati cukup puas bahkan dirinya juga meghimbau kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan petimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) untuk bisa memberikan reward pada tujuh peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan.”Kegiatan diklat tidak berhenti pada pemberian nilai dengan predikat baik atau memuaskan. Akan tetapi hendaknya ada tindak lanjut. Bapak Sekda selaku ketua baperjakat agar yang lulus dengan predikat memuaskan dapat prioritas untuk menduduki eselon yang lebih tinggi sehingga ada greget bagi peserta lain,”himbau Bupati
Dengan begitu menurut Bupati akan bisa menumbuhkan semangat, upaya atau usaha dari peserta diklat untuk betul-betul menjalani kegiatan diklat. “Karena pada dasarnya diklat tidak hanya memberikan ilmu atau pengetahuan yang baru, namun lebih pada peningkatan kompetensi. Meskipun setelah kompetensinya meningkat tidak ada tunjangan khusus kompetensi seperti halnya guru yang punya tunjangan kompetensi berupa tunjangan kependidikan. Dengan kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat memahami bahwa seorang pejabat yang memiliki jabatan, pada dasarnya dia juga menjadi seorang manager yang harus mampu selain menguasai bidang yang diembannya juga bisa menjadi pemimpin diatara anak buahnya yang dipimpin.
Selain menutup secara resmi kegiatan Diklatpim IV angkatan 461 tahun 2013, di waktu yang sama Bupati juga membuka secara resmi kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi penyuluh KB tahun 2013. Masih dalam sambutannya Bupati juga menghimbau kepada Badan Diklat Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra diselenggarakannya kegiatan ini agar peserta diklat bisa lebih banyak dijejali materi praktek yang berkaitan dengan uji pengalaman. Terkait masih minimnya jumlah tenaga penyuluh KB, Pemerintah Kabupaten Malang sangat berharap dapat terpenuhinya komposisi 1:1 penyuluh KB yang ada. Sehingga masing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Malang bisa di tangani oleh satu penyuluh KB. “Saat ini Kabupaten Malang hanya memiliki 101 penyuluh KB yang menangani 390 desa/kelurahan yang ada. Sehingga 1 penyuluh harus menangani 4 desa/kelurahan. Dan kenyataan yang sama mugkin juga terjadi didaerah lain di Jawa Timur dimana 1 penyuluh menangani antara 4-5 desa/kelurahan.”(ziz/hms)