Polrestabes Akan Panggil Saksi dalam Minggu Ini

 SURABAYA –Media Rakyat

 Selain kasus ijasah palsu STIE Perbanas Surabaya, Polrestabes kini juga menangani kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya.Kasus ini kini dilimpahan ke Polrestabes Surabaya dari Polda Jatim.Berkas pelimpahan kasus dugaan ijazah palsu Unipa itu dilimpahkan pada Jumat yang  lalu. Menurut Wakasatreskrim Polrestabes Kompol Hartoyo, kasus itu dilimpahkan karena lokasi terjadinya perkara atau locus berada di Surabaya.”Kasus ini telah dilimpahkan pada kami, dan saat ini kami masih mempelajari dokumen-dokumennya,” kata Hartoyo.Menurut Hartoyo pengungkapan ijazah palsu, tidak semudah seperti kasus pidana umum lainnya. Pihaknya harus mempelajari terlebih dahulu, baru bisa memanggil saksi-saksi.”Dalam pekan ini kami akan panggil saksi-saksi,” kata mantan Kasatreskrim Polres Malang itu.Kasus Unipa berbeda dengan STIE Perbanas. Jika Perbanas pemilik ijazah tertangkap tangan membawa ijazah palsu, tidak demikian dengan Unipa. Sehingga polisi harus mempelajari terlebih dahulu.Menurut Hartoyo, semua pihak terkait harus diperiksa satu persatu. Seperti memeriksa pejabat saat ijazah palsu itu dibuat.Namun, menurut Hartoyo, pihaknya telah memastikan jika ijazah tersebut benar-benar palsu. Salah satu caranya dengan memegang bukti ijazah asli yang diterbitkan satu periode dengan ijazah palsu tersebut…(zis)

Sekolah Gratis Rugikan Sekolah SNP

MALANG – Media Rakyat

Rencana pemkot yang akan menerapkan status standar pelayanan minimal (SPM) bagi SMPN, untuk mewujudkan program sekolah gratis SD-SMP, dikhawatirkan akan membuat sekolah yang sudah memiliki standar nasional pendidikan (SNP) bakal kesulitan dana.Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kota Malang, Burhanuddin mengatakan standar ideal pembiayaan sekolah yang berada di tingkat SNP minimal memerlukan biaya Rp 150 ribu/siswa/bulan selain BOSNAS dan BOSDA."Pemkot meminta masukan semua pihak, terkait perwali yang akan segera turun. Semua kepala sekolah tingkat SD-SMP hadir dalam rapat itu. Kami sampaikan semua ide dan data, termasuk angka-angka ideal itu,” kata Burhan kepada Media ketika rapat kordinasi menjelang turunnya Perwali Kota Malang, terkait program sekolah gratis, di Pemkot Malang, Senin lalu.Menurut Burhan, sekolah-sekolah di Malang Kota (Makota) jangan lagi berada di status SPM. Gambaran status SPM ini, jelas Burhan, adalah sekolah yang satu orang guru mengajar beberapa mata pelajaran (mapel). "SMP-SMP di Makota sudah tidak ada lagi guru yang mengajar beberapa mapel. Jangan sampai SMPN Makota kembali lagi menjadi sekolah berstatus SPM,” sambungnya.Burhan mengakui, bantuan pemkot Rp 80 ribu sesuai standar SPM yang nantinya diberikan, akan membuat sekolah-sekolah terpaksa membatalkan pengembangan dan investasi. Meski begitu, Burhan menyatakan akan mendukung apapun langkah pemkot, termasuk mematuhi perwali yang rencananya akan segera terbit ini.jika ternyata bantuan pemkot setelah terbit perwali nanti tetap mengacu pada SPM, Burhan mengungkapkan MKKS dan sekolah-sekolah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menyiasati kekurangan dana.(zis)

Berantas korupsi Mendiknas akan libatkan lembaga lain

Jakarta- Media Rakyat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengaku, akan melibatkan lembaga lain untuk menindak dan mengawasi tindak pidana korupsi di dunia pendidikan.
Menurut mantan Rektor ITS ini, untuk pengawasan dia berharap Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) harus berperan aktif mengawasi, dan menindak kasus korupsi yang terjadi di masing-masing wilayahnya. "Sementara di pusat, inspektorat jenderal juga mesti melakukan hal yang sama. Dia yakin, meski anggaran pendidikan setiap tahun selalu bertambah, namun pengawasan anggarannya juga akan terus dimaksimalkan," katanya,  Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, akan jauh lebih bagus apabila Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir di kabupaten kota mana saja, yang melakukan korupsi pendidikan tersebut. Selain itu juga ICW juga harus menyelidiki sejauh mana tindak lanjut penyimpangan yang sudah terjadi. Informasi ini, menurut dia, akan lebih mempermudah masyarakat di daerahnya masing-masing untuk membersihkan korupsi yang telah terjadi. (sam)

Priyo dukung keterbukaan informasi publik

Jakarta-Media Rakyat

 Wakil Ketua DPR RI asal Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku, legislatif sangat memaklumi keinginan masyarakat untuk mengakses seluas-luasnya untuk memperoleh informasi publik."Kami di DPR sangat memaklumkan keinginan masyarakat, untuk mendapatkan sistem informasi publik. Dari itu kami sangat mendukung acara ini," kata Priyo Budi, di Pelataran Monas, Jakarta Pusat, dalam memperingati hari hak untuk tahu se-dunia (right to know day), Sabtu lalu. Kegiatan ini dihadiri politikus dan seniman lokal dari dua unsur kebudayaan berbeda. Diketahui, politikus yang hadir Wakil Ketua DPR RI asal fraksi partai Golkar Priyo Budi Santoso. Sedangkan, seniman yang ikut meramaikan acara itu antara lain, Malih Tongtong, selaku seniman Betawi serta seniman yang dikenal dengan sebutan Cak Lontong, mewakili kebudayaan dan seniman Jawa Timur.Menurut Cak Lontong, hari hak untuk tahu se-dunia dikatakan sebagai 'hari kepo' sedunia. Kata Cak Lontong, istilah itu diambil dari istilah bahasa yang sedang digandrungi pemuda dan masyarakat Indonesia, atau ia mengistilahkan seperti bahasa gaul anak muda sekarang.Hal itu diucapkan saat berdialog dalam pertunjukan Lenong Betawi bersama Malih Tongtong. "Kamu tahu enggak, hari hak tahu sedunia itu, kalu kata anak muda gaul sekarang hari kepo se-dunia," ujar Cak Lontong, Sedianya acara tersebut bakal dihadiri Menteri Telekomunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berhalangan hadir, dandigantikanDirekturJenderalInformasiPusatFreddyHTulung.(sam)