MALANG – Media Rakyat
Rencana
pemkot yang akan menerapkan status standar pelayanan minimal (SPM) bagi SMPN,
untuk mewujudkan program sekolah gratis SD-SMP, dikhawatirkan akan membuat
sekolah yang sudah memiliki standar nasional pendidikan (SNP) bakal kesulitan
dana.Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kota Malang, Burhanuddin
mengatakan standar ideal pembiayaan sekolah yang berada di tingkat SNP minimal
memerlukan biaya Rp 150 ribu/siswa/bulan selain BOSNAS dan BOSDA."Pemkot
meminta masukan semua pihak, terkait perwali yang akan segera turun. Semua
kepala sekolah tingkat SD-SMP hadir dalam rapat itu. Kami sampaikan semua ide
dan data, termasuk angka-angka ideal itu,” kata Burhan kepada Media ketika
rapat kordinasi menjelang turunnya Perwali Kota Malang, terkait program sekolah
gratis, di Pemkot Malang, Senin lalu.Menurut Burhan, sekolah-sekolah di Malang
Kota (Makota) jangan lagi berada di status SPM. Gambaran status SPM ini, jelas
Burhan, adalah sekolah yang satu orang guru mengajar beberapa mata pelajaran
(mapel). "SMP-SMP di Makota sudah tidak ada lagi guru yang mengajar
beberapa mapel. Jangan sampai SMPN Makota kembali lagi menjadi sekolah
berstatus SPM,” sambungnya.Burhan mengakui, bantuan pemkot Rp 80 ribu sesuai
standar SPM yang nantinya diberikan, akan membuat sekolah-sekolah terpaksa
membatalkan pengembangan dan investasi. Meski begitu, Burhan menyatakan akan
mendukung apapun langkah pemkot, termasuk mematuhi perwali yang rencananya akan
segera terbit ini.jika ternyata bantuan pemkot setelah terbit perwali nanti
tetap mengacu pada SPM, Burhan mengungkapkan MKKS dan sekolah-sekolah sudah
menyiapkan langkah-langkah untuk menyiasati kekurangan dana.(zis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar