Bantuan Pendidikan Bakal Dinaikkan

MALANG – Media Rakyat

Bantuan pendidikan Rp 80 ribu dari pemkot yang menggunakan standar pelayanan minimal (SPM) untuk sekolah gratis SD-SMP, kemungkinan akan naik jumlahnya.Ketua Komisi D Fransiska Rahayu Budiwiarti, mengatakan bantuan tersebut itu sifatnya hanya sementara. Pada pembahasan APBD Induk 2014 mendatang, anggaran pendidikan untuk meng-cover program pendidikan sekolah gratis besar kemungkinan akan berubah. "Bisa jadi akan lebih dari yang sekarang,” kata politikus yang akrab dipanggil Siska, Senin yang lalu.Siska menjelaskan, angka Rp 80 ribu hanya anggaran sementara dari penambahan anggaran keuangan (PAK) pendidikan sampai Desember mendatang. "Jadi standar pelayanan minimal (SPM) Rp 80 ribu itu hanya sampai Desember saja, bukan seterusnya,” sambungnya.Siska menjelaskan, rapat kordinasi di mana pemkot meminta masukan para kepala sekolah adalah untuk mencari angka ideal setelah APBD didok. “Akhir Oktober, pemkot dan dewan sudah mulai bicara APBD induk. Dan anggaran sekolah gratis ini tentunya ikut pembicaraan itu, termasuk masukan-masukan para kepala sekolah pada rapat tadi,” urainya.Siska menuturkan mengapresiasi inisiatif para kepala sekolah yang sudah menghitungkan angka ideal sekolah-sekolah Malang yang statusnya sudah standar nasional pendidikan (SNP). "Sekolah-sekolah di Malang Kota memang sudah masuk kategori SNP. Tentu ada angka ideal pembiayaan sekolah-sekolah berstatus ini. Dan ini yang akan kami perhatikan nanti," ujarnya.Pakar pendidikan Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Dawud, menambahkan langkah pemkot menggratiskan biaya pendidikan SD-SMP sudah sangat tepat. Mengenai angka ideal bantuan pemkot, Dawud menyerahkan sepenuhnya pada APBD. Menurut Dawud, penetapan satuan biaya pendidikan sesuai standar SNP memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi."Dan setiap komponen ini, berbeda-beda pembiayaannya antara satu kota dengan kota lainnya. Saya pikir, pihak-pihak terkait memiliki argument jelas mengenai pembiayaan bantuan pendidikan sekolah gratis ini,” imbuh Dawud.Meski begitu, Dawud menuturkan transparansi manajemen penyelenggaraan pendidikan menjadi hal mutlak, termasuk saat memutuskan besaran biaya bantuan pendidikan itu saat pembahasan APBD nanti. "Selama transparansi manajemen sekolah gratis ini baik, saya optimis hasilnya akan baik. Saya berharap, pemkot tidak terjebak pembebanan politis dari program sekolah gratis ini," tukasnya.(aziz)