Mendikbud Minta Laporkan Jika Ada Perpeloncoan di Sekolah

Jakarta  -Media Rakyat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melarang pihak sekolah untuk menggelar aksi perpeloncoan terhadap siswa baru dalam masa orientasi siswa. Anies meminta agar para orangtua melaporkan sekolah-sekolah yang masih menggelar perpeloncoan."Kami meminta kepada orangtua siswa baru untuk memantau jika ada perpeloncoan. Sekolah yang terbukti mendiamkan hal tersebut akan diberikan sanksi tegas," ujar Anies saat mengunjungi SD Negeri 01 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat situs resmi yang dapat digunakan masyarakat, khususnya orang tua siswa, untuk melaporkan sekolah-sekolah yang masih menggelar aksi perpeloncoan. Orang tua dapat melaporkan di alamat situs mopd.kemdikbud.go.id.Anies menjamin laporan masyarakat melalui situs tersebut akan segera ditindaklanjuti. Kemendikbud akan membentuk tim investigasi untuk meminta klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan.Menurut Anies, Kemendikbud sebenarnya telah membuat aturan yang berisi larangan menggelar perpeloncoan yang biasa dilakukan dalam masa orientasi siswa. Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 55 Tahun 2014."Sanksinya bisa macam-macam, tergantung pelanggaran. Tapi sekolah yang terbukti tidak akan dibiarkan. Sanksi paling berat bisa berupa pemberhentian dari pegawai negeri sipil," kata Anies...(****)

KPK, PILKADA BERINTEGRITAS

Jakarta-Media Rakyat

Tanggal 9 Desember 2015 akan menjadi momentum istimewa bagi sejumlah daerah di Tanah Air. Pasalnya, akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 308 kabupaten/kota.Banyak pihak yang mensyinalisasi, pelaksanaan ratusan hajatan demokrasi itu, memiliki tingkat kerawanan masalah yang lebih besar dari penyelenggaraan pemilihan presiden. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, penyelenggaraan Pilkada sangat rentan tersangkut politik uang. Karenanya, KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, mengamanatkan pemilihan serentak bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pelaksanaan Pilkada serentak ini harus dikelola dengan integritas untuk menghasilkan pemimpin dambaan rakyat.Demikian tanggapan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terhadap perhelatan demokrasi itu. Karenanya, kata Adnan, KPK akan turun langsung mengawasi proses pelaksanaan Pilkada serentak itu dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna melakukan sosialiasi Program Pilkada Berintegritas ke seluruh Indonesia...(ren/int)

Sidang Tipiring 11 Pengusaha Pelanggar Perda

Malang-Media Rakyat Sebanyak 11 pemilik usaha yang didakwa telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang berlangsung selama hampir dua jam di luar gedung Pengadilan Negeri, yang bertempat di ruang rapat Badan Kepegawaian Daerah Lt. II Kabupaten Malang.Bertindak selaku Hakim Tunggal dari Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Numi Devi Ari, SH, yang dibantu Panitera Pengganti Agus Yulianto, SH dan Jaksa Penuntut Umum Yuni Ratna Sari, SH. Turut hadir perwakilan SKPD teekait dan unsur staf kecamatan di lingkungan Pemkab Malang dalam kapasitas sebagai pengunjung sidang.Terkait jenis pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran terhadap Perda No 11 Tahun 2007 pasal 13 ayat (1) jo.pasal 21 ayat (1) yakni tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 10 terdakwa. Sedang 1 terdakwa dituntut atas pelanggaran terhadap perda no. 12 Tahun 2007 pasal 3 ayat (1) yakni tidak memiliki Izin Gangguan (HO).Setelah menjalani sidang dan mendapat putusan dari Hakim, para pelanggar dipersilahkan melaksanakan putusan, yakni memilih membayar denda atau menjalani hukuman kurungan penjara. Jumlah yang dikenakan maupun waktu kurungan yang diberikan juga variasi. Total denda yang harus dibayar oleh para terdakwa adalah sebesar Rp. 332.375.100, yang kemudian akan langsung masuk ke kas negara. (bal/giar)

SMA dan SMK Dikelola Provinsi Mulai Tahun Ajaran Baru

Malang –Media Rakyat Pengelolaan SMA dan SMK oleh Provinsi sudah diatur dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk mengganti UU No.32 tahun 2004. Pengelolaan SMA dan SMK akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi.Bupati Malang, Rendra Kresna mengatakan dengan diambilalihnya SMA dan SMK oleh Provinsi, otomatis alokasi dana yang dikucurkan untuk SMA dan SMK bisa dialihkan ke anggaran Pembangunan Wilayah. Atau bisa juga untuk menambah anggaran SD dan SMP.
"Pastinya, pemerintah akan diuntungkan, Pemkab tidak menganggarkan kembali dana untuk SMA dan SMK," ungkap Rendra Kresna di sela-sela kunjungan kerjanya ke SMAN 1 Lawang Malang, Jawa Timur, Senin yang lalu.Keputusan tersebut dibuat pemerintah, secara otomatis pemda hanya bisa mengikutinya. "Kalau mekanisme harus seperti itu, tentu tidak ada masalah. Persoalannya sekarang, apakah mampu pemerintah provinsi memberikan pengawasan atau pembinaan kepada seluruh SMA dan SMK di Jatim yang jumlahnya sangat banyak," tambahnya.Di Jawa Timur sendiri ada 38 Kabupaten dan Kota. Jumlah SMA dan SMK di setiap kabupaten atau kota jumlahnya mencapai puluhan.Selain itu ketika SMA dan SMK diambil alih oleh provinsi, tenaga pengajar pun akan diawasi langsung provinsi. Jika tidak disiplin dan melakukan kesalahan yang menyebabkan sanksi. Tidak menutup kemungkinan adanya pemindahan daerah kerja. Yang tadi di Kabupaten Malang bisa di pindah ke Lumajang atau lainnya."Bagi guru yang rentan melakukan kesalahan disiplin, bukan tidak mungkin akan dipindah jauh dari rumah. Tapi yang pasti pemkab Malang tidak ada masalah mengenai rencana pengelolaan oleh provinsi tersebut," pungkas dia dengan tegas.(bal/giar)