Humas Tak Perlu Takut Wartawan

Malang Media Rakyat

Dengan diadakannya sosialisasi kehumasan dan keprotokolan bagi perwakilan humas SKPD di wilayah kerja Pemkot Malang pada hari ini, Selasa (30/04) di hotel Trio Indah, menurut kepala Humas pemkot Malang, Ir. Sapto P. Santoso, M.Si diharapkan dapat memberikan/menambah pengetahuan bagi peserta. Selain itu, staf  humas SKPD juga akan mempunyai pengetahuan tentang dunia pers. Hal ini sesuai dengan fungsi salah satu humas yang selalu berhubungan dengan LSM dan wartawan. Selama ini, kata Sapto, fungsi dan peran kehumasan di jajaran SKPD masih kurang, sehingga diperlukan penambahan pengetahuan, seperti halnya acara hari ini. "Dengan acara ini nantinya diharapkan humas yang ada di SKPD bisa lebih baik lagi, khususnya dalam hal pengambilan dokumentasi, keprotokolan, MC, membuat release hingga penyambutan pejabat. Jadi, nantinya juga tidak selalu tergantung kepada Humas Pemkot, dan mereka bisa mandiri, khususnya untuk kegiatan walikota, wakil dan sekda," tambahnya.Sapto menambahkan, bahwasannya humas SKPD yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya sejauh ini 50:50, dan acara sosialisasi ini juga untuk pengkhaderan kehumasan, dan yang terpenting lagi adalah ketika humas  menghadapi/mewadai teman-teman pers. "Dengan demikian, apabila suatu lembaga humas didatangi wartawan tidak terkesan cuek atau tidak bisa memberikan statemen/data yang mereka butuhkan. Selama ini humas SKPD terkesan takut ketika didatangi wartawan. Takut disini dalam artian takut salah ngomong dan terkesan enggan memberikan data/ informasi," tambahnya."Ketakutan-ketakutan kepada wartawan ini,  sebenarnya tidak boleh terjadi, karena humas merupakan salah satu wadah dan mitra kerja bagi wartawan untuk mendapat informasi. Humas dan media merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga harus berjalan bergandengan dalam pelaksanaannya," imbuh Sapto.

Sekolah di Kota Malang Dilarang Adakan Rekreasi?

Malang Media Rakyat

Adanya agenda kegiatan rekreasi yang diadakan sekolah setiap akhir tahun pelajaran, selama ini banyak menuai protes dari berbagai kalangan, seperti halnya dari kalangan LSM, DPRD dan beberapa pengamat pendidikan. Mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut manfaatnya kurang dan ada beberapa pihak yang berpendapat juga terkesan memaksakan para walimurid untuk turut serta didalamnya.Oleh sebab itulah, kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si saat ini melarang adanya kegiatan rekreasi tersebut, untuk menghindari isu yang tidak mengenakkan. “Ada beberapa orang oknum walimurid juga mengklaim, jika semua siswa harus ikut rekreasi dan bagi yang tidak ikut tetap harus membayar. Dari fenomena itu bahkan mereka mengadu ke DPRD, sehingga menimbulkan permasalahan serta meresahkan pihak sekolah,” ujarnya, Rabu (10/04).Perempuan yang kerab disapa Yuyun itu menambahkan, bahwa pihaknya tidak ingin hal tersebut terulang lagi di tahun ini, meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang dituduhkan dan terjadi selama ini. “Sebenarnya rekreasi yang pernah dilakukan sudah berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dengan para orang tua. Dan bagi yang tidak bisa ikut, juga tidak diharuskan membayar. Tapi karena ulah beberapa oknum orang tua saja, akhirmya menjadi runyam,” jelasnya.Jika suatu sekolah memang benar-benar ingin mengadakan rekreasi, kata Yuyun, maka harus ditata/diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan gejolak. “Pihak sekolah dan para walimurid harus benar-benar koordinasi yang baik. Khususnya bagi walimurid yang kurang mampu, harus dikondisikan sedemikian rupa, bagaimana enaknya. Yang terpenting adalah harus ada kesepakatan dan komitmen bagi semua pihak terkait,” tegasnya.“Kalaupun tidak begitu perlu, sebaiknya kegiatan rekreasi tidak usah diadakan. Hal ini untuk mengantisipasi atau menghindari pihak-pihak yang tidak senang. Dan terkadang ada oknum yang memang secara sengaja ingin mencari kesalahan sekolah dan Dindik. Pesan saya, kalau ada yang mau mengklarifikasi terkait kegiatan suatu sekolah atau Dinas Pendidikan, hendaknya menggunakan cara-cara yang arif dan bijaksana,” pungkas Yuyun. Sumber: Humas Pemkot Malang.

Pasal Santet Terserah DPR

Malang Media Rakyat

Saat ini DPR RI sedang menggodok pasal santet pada RUU KUHP. Sejauh ini, terkait hal tersebut, masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, apakah pasal tersebut dibutuhkan atau tidak. Isu yang berkembang, pembuktian hukum untuk kasus santet ini masih sulit.Terkait hal tersebut, ahli hukum pidana Universitas Brawijaya Malang, Masruchin Ruba’i, Selasa (19/03) mengatakan jika adanya pasal santet pada RUU KUHP hanya untuk menghindari aksi main hakim oleh masyarakat, sebagaimana yang terjadi selama ini. Jika ada isu santet, selama ini masyarakat kita masih mengandalkan main hakim sendiri dan cenderung mengabaikan aparat,” ujarnya.Pasal santet tersebut, kata dia, untuk menjerat orang-orang yang disinyalir mempunyai ilmu santet. Akan tetapi, meski nantinya ada aturan/pasal santet, harus ada bukti-bukti konkrit/fisik yang menguatkan jika seseorang yang diduga mempunyai ilmu santet benar-benar nyata/ada fakta.Munculnya pasal santet ini, lanjut Ruba’i, karena adanya keyakinan masyarakat tentang santet serta tidak adanya aturan ketika masyarakat main hakim sendiri. “Masyarakat selalu main hakim sendiri meskipun yang diduga mempunyai ilmu santet belum terbukti kebenarannya. Jika aturan itu nantinya ada, maka diharapkan akan bisa meminimalisir atau bahkan mencegah aksi main hakim sendiri masyarakat ketika ada isu santet,” paparnya.“Untuk pasal santet dalam RUU KUHP ini, saya tidak bisa berbicara banyak, dan saya hanya bisa menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada para wakil rakyat yang ada di senayan. Kita lihat saja nantinya. Kalau memang diperlukan, tentu DPR mempunyai alasan yang kuat,” pungkas Ruba’i. Sumber: Humas Pemkot Malang.

RSBI di Kota Malang Masih Tunggu Instruksi Kemendikbud

Terkait penghapusan RSBI oleh MK, pada hari ini, Senin anggota komisi D DPRD Kota Malang menggelar sidak ke beberapa sekolah yang berstatus RSBI, untuk memastikan apakah sekolah tersebut masih memberlakukan RSBI.Adapun sekolah yang didatangi yaitu SMPN 1 Malang, SMAN 4 Malang, dan SMKN 4 Malang. Salah satu anggota komisi D, Rahayu Sugiarti mengatakan bahwa ternyata sekolah-sekolah tersebut masih menjalankan program RSBI, seperti halnya sistem proses belajar mengajarnya.“Kita tidak bisa memerintahkan untuk memberhentikan pola-pola belajar yang diterapkan pada RSBI. Kami masih menunggu instruksi dari kemendikbud. Kasihanlah sekolahnya, kalau tiba-tiba langsung di stop,” ujar politisi Partai Golkar itu.Perempuan berjilbab itu mencontohkan, misalnya di sekolah yang berstatus RSBI masih ada guru-guru yang masih menempuh pendidikan, biayanya akan diberhentikan, dan kita tidak mau hal itu terjadi. “Berdasarkan informasi dari sekolah, bahwa wali murid tidak mempermasalahkan masih diberlakukannya RSBI ini,” sambungnya.Sementara itu, salah satu anggota komisi D lainnya, Sutiadji mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan bagian penerimaan siswa baru yang nantinya akan dilanjutkan rapat koordinasi dengan para kepala sekolah. “Jadwal rapat koordinasi ini akan diagendakan dalam beberapa hari mendatang,” jelas polotisi PKB itu.Sebenarnya, kata dia, RSBI tidak dihapus tidak masalah, asalkan ada pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Malang ini. “Jangan sampai sekolah yang maju/difavoritkan yang itu-itu saja serta kuato 20 persen siswa miskin dapat dipenuhi, sesuai dengan amanat UUD 1945,” tukasnya. (Sumber: Humas Pemkot Malang)