Berantas korupsi Mendiknas akan libatkan lembaga lain

Jakarta- Media Rakyat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengaku, akan melibatkan lembaga lain untuk menindak dan mengawasi tindak pidana korupsi di dunia pendidikan.
Menurut mantan Rektor ITS ini, untuk pengawasan dia berharap Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) harus berperan aktif mengawasi, dan menindak kasus korupsi yang terjadi di masing-masing wilayahnya. "Sementara di pusat, inspektorat jenderal juga mesti melakukan hal yang sama. Dia yakin, meski anggaran pendidikan setiap tahun selalu bertambah, namun pengawasan anggarannya juga akan terus dimaksimalkan," katanya,  Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, akan jauh lebih bagus apabila Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir di kabupaten kota mana saja, yang melakukan korupsi pendidikan tersebut. Selain itu juga ICW juga harus menyelidiki sejauh mana tindak lanjut penyimpangan yang sudah terjadi. Informasi ini, menurut dia, akan lebih mempermudah masyarakat di daerahnya masing-masing untuk membersihkan korupsi yang telah terjadi. (sam)

Priyo dukung keterbukaan informasi publik

Jakarta-Media Rakyat

 Wakil Ketua DPR RI asal Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku, legislatif sangat memaklumi keinginan masyarakat untuk mengakses seluas-luasnya untuk memperoleh informasi publik."Kami di DPR sangat memaklumkan keinginan masyarakat, untuk mendapatkan sistem informasi publik. Dari itu kami sangat mendukung acara ini," kata Priyo Budi, di Pelataran Monas, Jakarta Pusat, dalam memperingati hari hak untuk tahu se-dunia (right to know day), Sabtu lalu. Kegiatan ini dihadiri politikus dan seniman lokal dari dua unsur kebudayaan berbeda. Diketahui, politikus yang hadir Wakil Ketua DPR RI asal fraksi partai Golkar Priyo Budi Santoso. Sedangkan, seniman yang ikut meramaikan acara itu antara lain, Malih Tongtong, selaku seniman Betawi serta seniman yang dikenal dengan sebutan Cak Lontong, mewakili kebudayaan dan seniman Jawa Timur.Menurut Cak Lontong, hari hak untuk tahu se-dunia dikatakan sebagai 'hari kepo' sedunia. Kata Cak Lontong, istilah itu diambil dari istilah bahasa yang sedang digandrungi pemuda dan masyarakat Indonesia, atau ia mengistilahkan seperti bahasa gaul anak muda sekarang.Hal itu diucapkan saat berdialog dalam pertunjukan Lenong Betawi bersama Malih Tongtong. "Kamu tahu enggak, hari hak tahu sedunia itu, kalu kata anak muda gaul sekarang hari kepo se-dunia," ujar Cak Lontong, Sedianya acara tersebut bakal dihadiri Menteri Telekomunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berhalangan hadir, dandigantikanDirekturJenderalInformasiPusatFreddyHTulung.(sam)

Polisi Amankan 13 Pasangan Mesum di Hotel dan Kamar Ko

SURABAYA –Media Rakyat

 Sebanyak 13 Pasang bukan suami istri diamankan Satsabhara Polres Pelabuhan Tanjung Perak di hotel kawasan Bangunrejo Surabaya, Senin siang lalu.Setibanya di kawasan Bangunrejo, anggota Sabhara langsung melakukan penyisiran ke hotel-hotel melati dan kamar kos. Akhirnya didapat 13 pasangan di luar nikah yang ketahuan berada dalam satu kamar.Dari 13 pasangan tersebut terdapat pasangan berstatus mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) di Surabaya. Dia ditangkap saat bermesraan di kamar Hotel Srikandi.Mereka adalah Sahila Rizki Ardila (18) warga Sukolilo yang tertangkap basah sedang berduaan dengan Ahmad Lalilul Khodar (21) warga  Pelemahan Surabaya.Selain itu polisi mengamankan pasangan selingkuh, Fauzan (33) warga Kedungdung Sampang Madura bersama pasangannya Chowiyati (47) warga Sukodono semampir Surabaya."Mereka diamankan karena tidak bisa menunjukkan surat nikah," kata AKP Supiyan Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Tanjung Perak.Menurut Supiyan, mereka akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring).
"Razia ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat,  di lokasi tersebut banyak pasangan mesum yang keluar masuk di hotel, usai penutupan lokalisasi oleh Pemkot di kawasan itu," kata Supiyan. (marjo)

Bantuan Pendidikan Bakal Dinaikkan

MALANG – Media Rakyat

Bantuan pendidikan Rp 80 ribu dari pemkot yang menggunakan standar pelayanan minimal (SPM) untuk sekolah gratis SD-SMP, kemungkinan akan naik jumlahnya.Ketua Komisi D Fransiska Rahayu Budiwiarti, mengatakan bantuan tersebut itu sifatnya hanya sementara. Pada pembahasan APBD Induk 2014 mendatang, anggaran pendidikan untuk meng-cover program pendidikan sekolah gratis besar kemungkinan akan berubah. "Bisa jadi akan lebih dari yang sekarang,” kata politikus yang akrab dipanggil Siska, Senin yang lalu.Siska menjelaskan, angka Rp 80 ribu hanya anggaran sementara dari penambahan anggaran keuangan (PAK) pendidikan sampai Desember mendatang. "Jadi standar pelayanan minimal (SPM) Rp 80 ribu itu hanya sampai Desember saja, bukan seterusnya,” sambungnya.Siska menjelaskan, rapat kordinasi di mana pemkot meminta masukan para kepala sekolah adalah untuk mencari angka ideal setelah APBD didok. “Akhir Oktober, pemkot dan dewan sudah mulai bicara APBD induk. Dan anggaran sekolah gratis ini tentunya ikut pembicaraan itu, termasuk masukan-masukan para kepala sekolah pada rapat tadi,” urainya.Siska menuturkan mengapresiasi inisiatif para kepala sekolah yang sudah menghitungkan angka ideal sekolah-sekolah Malang yang statusnya sudah standar nasional pendidikan (SNP). "Sekolah-sekolah di Malang Kota memang sudah masuk kategori SNP. Tentu ada angka ideal pembiayaan sekolah-sekolah berstatus ini. Dan ini yang akan kami perhatikan nanti," ujarnya.Pakar pendidikan Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Dawud, menambahkan langkah pemkot menggratiskan biaya pendidikan SD-SMP sudah sangat tepat. Mengenai angka ideal bantuan pemkot, Dawud menyerahkan sepenuhnya pada APBD. Menurut Dawud, penetapan satuan biaya pendidikan sesuai standar SNP memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi."Dan setiap komponen ini, berbeda-beda pembiayaannya antara satu kota dengan kota lainnya. Saya pikir, pihak-pihak terkait memiliki argument jelas mengenai pembiayaan bantuan pendidikan sekolah gratis ini,” imbuh Dawud.Meski begitu, Dawud menuturkan transparansi manajemen penyelenggaraan pendidikan menjadi hal mutlak, termasuk saat memutuskan besaran biaya bantuan pendidikan itu saat pembahasan APBD nanti. "Selama transparansi manajemen sekolah gratis ini baik, saya optimis hasilnya akan baik. Saya berharap, pemkot tidak terjebak pembebanan politis dari program sekolah gratis ini," tukasnya.(aziz)