Mendikbud Janji Jelaskan Anggaran Kurikulum 2013

SURABAYA Media Rakyat

Mendikbud Mohammad Nuh berjanji akan menjelaskan anggaran untuk Kurikulum 2013 secara transparan, baik anggaran perencanaan hingga pelaksanaan kurikulum itu."Anggaran akan saya jelaskan nanti," katanya singkat di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2013 Regional Tengah yang dibuka Menteri Kesehatan dr Nafsiah Mboi SpA MPH di Surabaya, Rabu.Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi menanggapi pernyataan anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran bahwa ada yang ganjil dari pernyataan Mendikbud menjelang rapat kabinet terbatas bidang pendidikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono"Terasa ganjil, ketika Pak Mendikbud berkata ada atau tidak kurikulum baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus. Jika benar itu program rutin Kemdikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, semestinya Desember 2012 pun, Kemdikbud punya laporan realisasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya," kata Herlini.Dalam pernyataannya, legislator Herlini menyoroti rencana pengadaan sekitar 72,8 juta eksemplar buku seharga Rp1,2 triliun, kemudian pelatihan guru yang dianggarkan Rp1,09 triliun untuk sekitar 690 ribu guru dan kepala sekolah se-IndonesiaKetika dikonfirmasi tentang waktu pelaksanaan Kurikulum 2013 yang berdekatan dengan tahun ajaran baru 2013/2014 yang hanya sekitar 3-4 bulan, Mendikbud menegaskan bahwa waktunya tidak mepet dan mengganggu."Pelatihannya nanti Juni, karena April ini sudah tuntas penyusunan bukunya, lalu proses cetak akan selesai pada Juni dan buku babon untuk guru dan murid akan dikirim langsung ke sekolah pada Juli mendatang agar cepat dan tidak perlu ongkos kirim lagi," katanya.Untuk pelatihan massal tentang Kurikulum 2013 akan dilaksanakan saat liburan sekolah pada akhir Juni hingga awal Juli, sehingga tidak mengganggu jam pembelajaran yang merugikan siswa dan guru.(azis/in)

Banyak Caleg Yang Melangar

Malang Media Rakyat

Larangan memasang alat peraga atau media kampanye masih juga tak dipatuhi oleh caleg. Padahal sebelumnya para calon wakil rakyat itu sudah diberi sosialisasi tentang peraturan KPU 15 tahun 2013 tentang pengaturan alat peraga kampanye melalui parpol masing-masing.Pimpinan Divisi Penindakan dan Pengawasan Pelanggaran Panwaslu, Fajar Santoso SH mengatakan hampir di semua kecamatan di Kota Malang masih terdapat alat peraga milik caleg yang tak sesuai aturan, di antaranya baliho dan banner.Padahal dalam peraturan KPU 15 tahun 2013 sudah mengatur tentang alat peraga caleg yang dibolehkan dan tak dibolehkan. Alat peraga yang dibolehkan untuk para caleg yakni spanduk, itu pun satu zona atau satu kelurahan hanya terdapat satu spanduk.Pelanggaran lainnya, baliho dan banner yang dipasang di pohon dan di jalan protokol. Sesuai ketentuan, caleg tak boleh menggunakan baliho, banner, billboard dan bando untuk media kampanye.Baliho, banner, billboard dan bando hanya boleh digunakan oleh parpol. Itu pun hanya berisi gambar logo dan nomor parpol dan foto pengusung parpol yang tak ikut dalam pencalegan.“Karena masih ada yang melanggar, maka besok kami koordinasi dengan Satpol PP. Tadi saya sudah membahas hal ini bersama ketua Panwaslu,” kata Fajar.Menurut dia, kewenangan Panwaslu membuat rekomendasi tentang temuan pelanggaran alat peraga caleg. Rekomendasi lalu diberikan kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan atau penertiban.“Kami sudah memberi rekomendasi kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban. Rekomendasi itu diberikan pada 27 September lalu. Namun di lapangan masih ada alat peraga caleg yang tak sesuai ketentuan,” paparnya.Fajar juga mengingatkan pemasangan bendera parpol secara tepat. Berdasarkan pengawasan, masih ditemukan bendera parpol yang dipasang di pohon. Bahkan ada bendera parpol yang diikat di ujung pohon.Sementara Kepala Satpol PP Kota Malang, Mulyono yang dihubungi sebelumnya mengaku sudah melakukan penertiban alat peraga caleg. Hanya saja penertiban dilakukan secara bertahap. (azis/in)

Kunjungan Kerja Komisi D

Malang Media Rakyat

Masih Perlu Tambahan Instalasi Pengolahan Limbah di PT. Agrisatwa Jaya KencanaPT. Agrisatwa Jaya Kencana yang beralamat di Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi adalah merupakan sebuah perusahan yang bergerak dalam usaha penggemukan sapi potong, keberadaan perusahaan ini sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Malang dan sekitarnya, pasalnya perusahaan ini merupakan suplaier sapi potong terkemuka di Jawa Timur, namum demikian perusahaan ini ternyata belum memiliki insatalasi pengolahan limbah yang memadai, sehingga perlu adanya tambahan insatalasi pengolahan limbah yang sesuai dengan baku mutu.Kondisi tersebut diketahui saat Komisi D DPRD Kabupaten Malang melaksanakan Kunjungan Kerja Selasa 29/10/2013 dalam rangka Monitoring Pengolahan Limbah Industri di perusahaan yang lebih familiar oleh masyarakat sekitar dengan nama Sapindo tersebut.Dalam kegiatan tersebut General Manager PT. Agrisatwa Jaya Kencana, Dodik menjelaskan bahwa limbah yang dihasilkan berupa kotoran sapi dari kapasitas kandang maksimal sebanyak 2400 ekor, sejak perusahaan berdiri pada tahun 1999 belum pernah ada komplain dari warga sekitar terkait limbah dan pencemaran lingkungan, kalupun ada,  hanya berupa bau yang kurang sedap, tapi pihaknya dapat meminimalisir dengan menambahkan deodress, “Limbah perusahaan kami terdiri dua macam yakni limbah padat dan cair, limbah padat tiap hari selalu habis diambil oleh sebuah perusahaan sebagai bahan baku pupuk organik, selain itu kami juga menyediakan untuk masyarakat yang membutuhkan sebagai pupuk kandang, sedangkan limbah cair kami buang ke saluran irigasi , “ jelasnya.Dari pantauan Komisi D di lapangan, diharapkan saluran limbah cair perlu ditambah dengan beberapa kolam penampungan yang bersekat, sebelum lansung dibuang ke saluran irigasi, walaupun kenyataanya limbah cair ini dapat menyuburkan tanaman. Wakil Ketua Komisi D Ahmad Andi mengharapkan perusahaan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, “Meskipun tidak mengalami masalah yang serius, pembuangan limbah cair harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan, ” kata Andi.Hal senada juga disampaikan Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Ricky Minardhy, selanjutnya pihaknya akan melaksanakan uji laboratorium untuk memastikan limbah cair   PT. Agrisatwa Jaya Kencana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda maupun Perbub.(azis/in)

Penyampaian Aspirasi Buruh

Malang Media Rakyat

SPBI dan Buruh PR Pakis Mas Kembali Datangi Gedung DewanSetelah sebulan sebelumnya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis 24/10/2013 beberapa orang yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) dan puluhan buruh PR Pakis Mas kembali mendatangi gedung dewan untuk tujuan yang sama, yakni menuntut Hak-hak normatif buruh supaya dipenuhi oleh pengusaha.  Dalam aksi tersebut kordinator lapangan M. Yusik kembali menegaskan bahwa aksi yang dilakukan saat itu guna menindaklanjuti Janji anggota DPRD yang akan membantu meyelesaikan masalah buruh, namun belum ada perkembangan apapun. Selain itu, mereka menilai Pemerintah Daerah kurang serius menangani masalah perburuhan, pasalnya SPBI dan buruh telah berkali-kali melapor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Kabupaten Malang, namun sampai saat mereka melaksanakan aksi kedua kalinya masalah buruh di PR. Pakis Mas yang telah mereka alami selama kurang lebih tiga tahun tersebut belum juga  terselesaikan. Ada beberapa hal yang yang menjadi tuntutan buruh antara lain :

1. Menuntut Upah dibayarkan sesuai UMK karena selama ini upah diterima buruh dibawah UMK (Rp 12.500 per hari);
2. Buruh tidak pernah diikutkan dalam program Jamsostek;
3. Tidak adanya Cuti haid atau Cuti Hamil;
4. Pembayaran THR harus melalui proses demo.

“ Kami telah berkali-kali datang ke Disnaker, tetapi mereka menyarankan untuk melapor ke pihak kepolisian, sehingga kami bingung harus minta bantuan kepada siapa lagi, oleh sebab itu kami sangat berharap DPRD mencarikan solusi bagi kami, “ tutur Yusik.

Aksi buruh perusahaan rokok yang memproduksi rokok merek Bandar dan 388 tersebut, diterima oleh Wakil Ketua Komisi A Miskari SP Sekretaris Komisi A H. Syuhada’ serta Anggota Komisi A Gatot Surojo dan Indahwati, selain itu juga tampak hadir anggota Komisi B Drs. HA. Sutoko Bisri.

Dalam pertemuan yang  juga dihadiri oleh perwakilan Disnaker tersebut, Gatot Surojo berjanji akan membantu menyelesaikan masalah buruh di perusahaan rokok yang beralamat di JL KH. Mustofa Kecamatan Pakis, “Pada bulan depan (November) akan kami jadualkan  rapat koordinasi dengan Disnaker khusus menindaklanjuti masalah PR Pakis Mas, selanjutnya kami juga akan melaksanakan kunjungan kerja ke Perusahaan,  dengan demikian akan diperoleh titik temu dari kedua belah pihak, yang pada akhirnya diperoleh Win-win Solution , “ kata GatotHal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A Miskari, yang menyatakan bahwa DPRD dan Disnaker bersedia menjadi mediator antara buruh dan pengusaha, pertemuan yang melibatkan semua pihak diharapkan dapat menyelesaikan masalah, “Untuk nyelesaikan masalah ini kami butuh data dari buruh, kami berharap kepada buruh untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, selain itu kami meminta kepada disnaker untuk mengawal buruh sampai masalah selesai, “ tegas Miskari.(azis/in)