KMPP Minta Ranperda Pendidikan Di Revisi

Malang-Media Rakyat

Menjaga agar pendidikan di Kota Malang bisa dinikmati semua kalangan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) tidak pernah lelah berjuang. Diantaranya dengan mengusulkan lima masalah pendidikan yang krusial untuk dimasukkan ke dalam Ranperda tentang pendidikan ke DPRD Kota Malang, Rabu .Untuk memastikan aspirasinya ditanggapi KMPP Kota Malang menyerahkan langsung apa yang inginkan ke DPRD Kota Malang. Didampingi beberapa anggota masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya sekolah, mereka mendatangi Gedung Dewan.Koordinator aksi, Didit Sholeh mengungkapkan lima layanan adalah biaya pendidikan, pelayanan pendidikan, mekanisme komplain, partisipasi masyarakat, dan masalah pendidikan inklusi. Dimana biaya biaya pendidikan, seharusnya 20 persen dari anggaran yang ada harus menjadi biaya langsung. "Pemkot harus memiliki standar jelas terhadap layanan pendidikan, minimal standart pelayanan mulai siswa masuk sampai dengan lulus harus jelas," jelas .Didit menambahkan, harus juga diperjelas adalah masalah mekanisme komplain jika ada pelayanan pendidikan yang mengecewakan. Selama ini masih banyak .masyarakat yang belum mengetahui dimana dia harus mengadu masalah pendidikan.
Ia menambahkan, jika mekanisme komplain ini ditetapkan, minimal warga mengetahui dimana dan apa yang harus ia lakukan dengan kebijakan pemerintah. Selama ini posko yang dibuka oleh Dinas Pendidikan dinilai KMPP  kurang mendukung dan kurang bersifat proaktif kepada KMPP juga berharap Pemerintah memperhatikan masalah sekolah inklusi. Sebab, ada beberapa sekolah inklusi di Kota Malang ini, tidak maksimal. Terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana. (zis)

Pemkab Malang Jadi Pilot Project EMAS-USAID

Malang, Media Rakyat

 Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah di laksanakan sebagai implementasi komitment Pemerintah Kabupaten Malang dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Pemkab Malang menjadi satu dari dua kabupaten selain Sidoarjo yang dipilih United States Agency For International Development (USAID) sebagai pilot Project program Expanding Maternal and Neonatal Survival atau disingkat EMAS. Sebagai awal dari kerjasama antara USAID dan Pemkab Malang hari ini, Rabu Bupati Malang, H. Rendra Kresna baru saja melakukan penandatangan kerjasama (MoU) dengan pihak USAID yang diwakili oleh Chief of Party (COP)  Anne Hyre. Menurut Anne, dipilihnya Kabupaten Malang dan Sidoarjo karena dua kabupaten ini dinilai memiliki populsi yang padat dan AKI yang tinggi. Meski begitu, Kabupaten Malang dan Sidoarjo dinilai memiliki komitment dan usaha yang konsisten dalam menurunkan AKI dan AKB yang disertai dengan peningkatan fasilitas kesehatan ibu dan bayi. “Kabupaten Malang dan Sidoarjo dipilih karena memang sudah cukup bagus, karena sudah ada fasilitas. Sehingga dengan sedikit bantuan, sudah siap untuk membimbing dikabupaten lain. Jadi kalau ada penambahan kabupaten di Jawa Timur, ada harapan Program Emas akan bekerja di tujuh Kabupaten diharapkan pada saatnya nanti Kabupaten Malang dan Sidoarjo dapat membimbing yang lain,” ungkap Anne yang cukup fasih berbahasa Indonesia ini.Lebih lanjut, dia mengatakan Fokus dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan emergensi, untuk, ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir di tingkat puskesmas dan tingkat Rumah Sakit. Kemudian juga untuk memperkuat proses atau sistem rujukan diantara puskesmas dengan rumah sakit. Supaya kalau ada ibu atau bayi lahir yang perlu pertolongan cepat dia segera bisa dapat pelayanan di rumah sakit.”Bisa dibilang ini merupakan kelanjutan program yang sebelumnya. “ Jika program yang terdahulu mungkin lebih fokus pada akses, program di masyarakat seperti Desa Siaga, Kecamatan Sayang Ibu, KIBLA supaya keluarga merasa lebih siap kalau terjadi komplikasi mereka bisa ke fasilitas. Tapi kalau sekarang lebih fokus di tingkat fasilitas (puskesmas dan rumah sakit). Karena saat ini sudah banyak yang mau melahirkan ditingkat fasilitas,”tambahnya.Bung Rendra menyambut baik program ini, dirinya bahkan berterima kasih dan memberikan apresiasi yang positif dengan dipilihnya Kabupaten Malang sebagai pilot project program ini. “Semoga dengan kerjasama ini akan semakin mendukung kelancaran pelaksanaan program EMAS ini sebagai upaya meningkatkan kontribusi Kabupaten Malang dalam menurunkan AKI dan AKB secara nasional demi percepatan pencapaian MDGs. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan dan cinderamata diantaranya adalah bantuan troli emergensi lengkap material dan neonatal dari Bupati Malang kepada puskesmas, bantuan buku panduan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, pelatihan Ponek/Phoned dari kementrian kesehatan yang di wakili oleh Kabin Yankes Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur kepada Bupati Malang, bantuan manequein “Neo Natalie” dari Emas-USAID kepada empat Rumah sakit yaitu RSUD kanjuruhan Kepanjen, RS Balai Keselamatan, Turen, RS Mitra Delima dan RS Islam Gondanglegi, dan bantuan komputer yang berfungsi sebagai server ICT dari EMAS-USAID kepada Dinas Kesehatan Kab. Malang sebagai koordinator pelaksana program EMAS-USAID. Kegiatan yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang ini juga dimeriahkan dengan pagelaran sendra tari dari Sanggar seni Sumarah Purbo yang mengangkat judul “Dumadining Titah”. (mudi/zis

Ribuan Masyarakat Berpartisipasi Bina Desa Kalipare

Malang,Media Rakyat

 Berbagai upaya dijalankan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mempercepat dan mensukseskan program pembangunan di wilayahnya. Salah satunya, melalui kegiatan Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa) yang dilakukan Bupati Malang, H Rendra Kresna di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, 17-18 September. Dalam Bina Desa tersebut, Rendra menekankan pentingnya menangkap aspirasi masyarakat agar program pembangunan Pemkab. Malang khususnya pembangunan di wilayah Desa Sukowilangun dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kebetulan, kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan kegiatan warga untuk memperingati datangnya Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XIX. ‘’Kebetulan saja, Bina Desa kali ini dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Harganas, sehingga untuk memeriahkannya memerlukan lapangan yang cukup besar. Sebab, panitia mendatangkan keluarga-keluarga binaan PLKB dari desa-desa se Kalipare, sekitar 12.000 orang berkumpul bersama,” terang Bupati Rendra Kresna. Sukowilangun sendiri merupakan sebuah desa yang terbagi menjadi empat Dusun yakni, Kampung Baru, Tawang, Kopral, Sukorejo atau biasa di sebut Rekesan. Wilayah Sukowilangun sebelah utara berbatasan langsung dengan Bendungan Sutami dari aliran Sungai Brantas, sehingga masyarakat Sukowilangun sebagian besar adalah nelayan dengan potensi berbudi daya ikan Keramba. Tak ketinggalan, warga setempat juga banyak yang menjadi petani.  Rendra mengaku, Sukowilangun merupakan salah satu desa yang masuk dalam Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pihaknya pun mempunyai kebijakan memajukan daerah, dengan berbasisnya petani dan sedikit diantaranya berbudidaya ikan Keramba yang perlu disupport demi meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah setempat. Selain itu, desa ini juga penyumbang tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Malang.  ‘’Untuk potensi pertanian, warga Sukowilangun bekerja bersama Perhutani. Sedangkan, untuk nelayan terutama usaha ikan Keramba, kita maunya juga dibina dengan baik. Sebab, dari pihak pengelola bendungan Sutami, itu tidak care dengan budidaya masyarakat, karena dinilai justru menyebabkan pendangkalan bendungan,” terang Rendra. Seperti kita ketahui, kegiatan Bina Desa kali ini merupakan kali ke 8 setelah sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Sama dengan bina desa yang lain, dalam kesempatan tersebut dilakukan pelayanan kepada masyarakat oleh masing-masing SKPD. Seperti halnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membentuk Pokja bina Keluarga TKI dan Bina Keluarga TKI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program Pena Sekolahnya ( pemberian materi kebencanaan gempa dan tanah longsor, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang memberikan pelayanan mobil perpustakaan keliling, Kantor Perumahan dengan klinik rumah sehatnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membuka pendaftaran pencari kerja serta pelatihan pembuatan tahu magnesium, Badan Lingkungan Hidup yang menjual 10 ton gula murah (Rp.10.000,00/kg), Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan gratis, posyandu balita dan posyandu lansia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayyanan akta kelahiran daan KTP gratis, DPPKA yang memberikan pelayanan pembayaran PBB, Bagian Perekonomian yang mendistribusikan raskin, pupuk bersubsidi, dan LPG 3kg (HET) tingkat toko/pengecer dan masyarakat. Serta masih banyak lagi berbagai pelayanan yang diberikan oleh SKPD yang ada di Pemkab Malang. Selain itu, diberikan pula berbagai bantuan Bupati malang kepada masyarakat (*data terlampir).Di awal kegiatan, dilangsungkan pertandingan persahabatan sepak bola antara perangkat desa se-Kecamatan Kalipare melawan Kepala SKPD yang dimenangkan oleh tim Kepala SKPD 1 : 2. Kemudian acara dilanjutkan dengan dialog Bupati bersama rakyat serta hiburan dimalam harinya, dan diditutup dengan kegiatan api unggun oleh kader KB se-Kabupaten Malang. (mudi/zis).

Sosialisasi UU KIP Resmi dibuka

Malang Media Rakyat

 Keterbukaan Informasi Publik belaku umum untuk seluruh Rakyat Indonesia dan hak tersebut juga telah dijamin oleh UUD 1945. Pagi ini (19/9), Bupati H. Rendra Kresna membuka secara resmi sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang di Ruang Anusapati. Acara ini diikuti oleh seluruh pejabat yang ada dilingkungan Pemerintha Kabupaten Malang. Bupati Rendra mengatakan, keterbukaan informasi publik tentang kepemerintahan saat ini sudah menjadi wujud keterbukaan di era reformasi ini dan itu telah menjadi hak rakyat Indonesia. “Setiap Badan Publik wajib memberikan informasi yang luas kepada masyarakat,” kata Bung Rendra.Dalam UUD 1945, tertulis “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pibadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Landasan ini menjadi lebih operasional dengan hadirnya UU NO 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61 Tahun 2010 sebagai Pelaksana atas UU tersebut serta Permendagri No. 35 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah.Dari sosialisai ini disebutkan, seluruh regulasi tersebut dibuat  dengan tujuan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi, mengingat pada masa yang lalu sangat sulit bagi masyarakat memperoleh informasi baik dari Badan Publik atau lembaga yang lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. “Prinsip-prinsip yang penting dari jaminan memperoleh informasi public antara masa lalu dan sekarang dalam subtansi UU KIP ini adalah, bahwa pada saat ini seluruh informasi dijamin telah dibuka secara luas dan hanya sedikit yang ditutup, sementara itu pada waktu yang lalu informasi public itu  cenderung lebih banyak yang ditutup dan sedikit yang dibuka dan dapat diakses oleh masyarakat,” kata Joko Tetuko, Ketua Komisi Informasi Jatim saat memberi materi.Selain itu, Agus Dwi Duana Muhanan Sekretaris PPIB Pemprov. Jatim menambahkan, didalam undang-undang ini masyarakat juga dijamin untuk memperoleh informasi dengan prosedurn peserta mekanisme pelayanan yang maksimal, misalnya dilingkup pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib untuk membentuk satu lembaga yang disebut PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). (zis)