Masyarakat Benjeng Belum Semua Dapat Cetak eKTP

Gresik – Media Rakyat

Benjeng, , informasi tentang pelayanan e-KTP ternyata masih banyak warga yang belum mengetahui.  Beberapa masalaah cetak eKTP sering ditanyakan kepada petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Benjeng. Yang paling banyak tentu saja, eKTP belum jadi padahal sudah pernah rekam, bahkan bertahun-tahun.Pada kasus “sudah rekam e-KTP tapi belum jadi.” berikut ini solusi yang bisa kami berikan. Pemohon bisa memeriksa status e-KTP di kantor kecamatan masing-masing. Status dalam hal ini, menyatakan data siap cetak atau masih bermasalah. Karena dimungkinkan ada beberapa kondisi penyebabnya.Sebab eKTP masih belum jadi, alias tidak bisa dicetak yaitu data ganda. Data yang sama terdapat di wilayah kabupaten kota lain, sehingga harus dihapus salah satu.Kondisi lain dupiklat rekam, pernah rekam lebih dari satu kali di tempat yang berbeda. Misalnya di domisili asal sudah melakukan rekam data eKTP. Kemudian pindah alamat baru, beda wilayah kabuaten, dan melakukan rekam lagi, maka ada dua data yang harus dihapus salah satu.Masalah lain yang menghambat eKTP belum bisa dicetak, karena data rekam pemohon belum ditarik ke data base pusat, sehingga belum divalidasi. Semua permasalahan tersebut bisa diselesaikan operator eKTP di tingkat kecamatan, jika masih tidak bisa, terpaksa pemohon harus ke Dispendukcapil Kabupaten Gresik.Untuk pencetakan eKTP di Kantor Kecamatan Benjeng, saat ini melayani 3 kecamatan. Yaitu Benjeng, Balongpanggang dan Cerme. Secara umum persyaratannya sudah pernah melakukan rekam data. Membawa surat pengantar dari desa atau kecamatan. Dan tidak boleh diwakilkan, karena ada validasi sidik jari pemohon yang bersangkutan.Berikut ini kami tampilkan informasi layanan cetak eKTP, antara lain: KTP Pemula, KTP Perubahan Biodata, KTP Pindahan dan KTP Hilang. Silakan disimpan dan bisa dishare untuk informasi kepada masyarakat....(marjo/ardi)

Komunitas Anak Muda Pecinta Sejarah

Gresik – Media Rakyat

Wilayah yang satu ini sangat terkenal dengan fenomena alamnya yang tak lain adalah banjir. Iyo dulur, inilah Kecamatan Benjeng. Di wilayah ini sebagian besar desanya sering sekali terkena luapan Kali Lamong hingga banjir besar saat musim hujan. Walaupun begitu ditengah hal negatif yang menjadi image Benjeng, kecamatan ini memiliki komunitas pecinta sejarah.Setidaknya ada dua komunitas pecinta sejarah yang masih eksis. Benjeng Pribumi dan Sewelasan. Komunitas Sewelasan yang bisa dikatakan sebagai embrio baru dari komunitas Benjeng Pribumi. Mereka sangat mencintai Indonesia dengan cara mengupas lebih lanjut lagi tentang sejarah, khususnya Gresik. Dari cara yang seperti itu, semua bisa menambah rasa nasionalisme terhadap Indonesia.Setiap orang selalu mempunyai cara yang berbeda untuk mencintai tanah airnya. Ada yang sekadar mencari info dari internet, membaca buku-buku sejarah, dan mencari informasi berita hingga mulut ke mulut. Tetapi semua cara tersebut kurang memuskan untuk komunitas Sewelasan. Sehingga para anggata Sewelasan ini juga berwawancara kepada orang yang sepuh serta berada sewaktu Indonesia dijajah dan menghasilkan informasi yang sangat detail.“Komunitas ini saya bangun karena pada waktu itu ada 2 murid yang mendatangi saya dan ingin mengetahui lebih detail tentang sejarah Gresik. Tidak hanya itu, Sewelasan juga bermulaan dari kata welas yang mempunyai arti kasih sayang. Tujuan saya membangkitkan komunitas pencinta sejarah ini karena saya ingin mereka semua mengetahui seluk besuk nusantara, khusunya daerah Gresik sendiri.” kata Ahmad Ali Murtadlo, pendiri komunitas Sewelasan yang berdiri sejak 2 tahun yang lalu.Arek-arek Benjeng, yang cinta sama Indonesia dan ingin mengulik lagi tentang nusantara khususnya Gresik jangan takut untuk mencari tahu dan bergabung rek. Sekarang, Sewelasan sudah tidak menjadi komunitas lagi akan tetapi sudah berganti menjadi forum diskusi.Setiap minggunya forum Sewelasan masih berjalan dan terus berkembang. Yang mau ikut bisa datang setiap hari Sabtu. Yang dibahas tidak monoton, selalu berganti tema. Tidak itu saja, Sewelasan juga akan membuat replikasi candi. Keren kan, masih remaja udah tumbuh rasa kepo dan nasionalisme yang tinggi. Harapannya semoga Sewelasan ini bisa sampai saklawase yo rek…!

(Kontibutor: Evita Sari Pratama Putri)

Bupati Malang,Melarang Pungutan dalam PPDB untuk SD dan SMP

Malang –Media Rakyat

Menurut, Bupati Malang, H Rendra Kresna tegaskan tidak ada pungutan apapun dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malang.Bila ada pihak Sekolah atau Kepala Sekolah (Kasek) yang meminta biaya PPDB dengan dalih apapun kepada calon siswa maka akan dikenakan sanksi tegas dengan pencopotan jabatan."Kami haramkan pihak sekolah atau Kasek bila meminta biaya PPDB apapun alasanya. Tapi kalau sudah diterima menjadi siswa SD atau SMP silahkan meski tetap harus sesuai aturan," kata Rendra Kresna, Minggu yang lalu Artikel ini telah tayang di dengan judul Bupati Malang Rendra Kresna Tegaskan Tidak Ada Pungutan dalam PPDB untuk SD dan SMP, .Dijelaskan Rendra Kresna, pihaknya saat ini sedang menanti bila ada laporan dari calon orang tua siswa yang ditarik biaya PPDB yang ditutup pekan lalu dari Sekolah. Sanksi tegas telah disiapkan bagi penanggung jawab Sekolah yang melakukan penarikan biaya PPDB pada calon siswa."Kami tidak akan beri ampun mereka dan akan langsug kami copot," ucap Rendra Kresna.Lebih lanjut dikatakan Rendra, dalam PPDB 2018 Pemkab Malang justru menyiapkan program meringankan beban orang tua siswa. Yakni dengan akan memberikan bantuan seragam baru bagi siswa SD dan SMP.Dengan demikian, orang tua siswa yang anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi tidak terbebani biaya besar untuk beli seragam Sekolah."Saya sudah koordinasikan dengan Pak Sekda selaku Ketua Banggar, untuk anak - anak SD dan SMP yang baru agar dibantu dengan pengadaan pakaian seragam yang merah putih dan biru," ujar Rendra.Sementara Anggota Komisi II DPRD Kab Malang, Cholis Bidajati mengatakan, pihaknya mendukung penuh sikap tegas Bupati Malang tentang larangan pungutan biaya PPDB 2018. Karena secara aturan adanya biaya PPDB memang dilarang apapun alasannya.Sebenarnya, menurut Cholis Bidajati, tidak hanya pungutan dalam PPDB yang dibebaskan, tapi semestinya selama menjalani pendidikan di sekolah, siswa atau wali murid tidak dikenakan tarikan sejumlah uang dengan mengatas namakan sumbangan pendidikan."Semestinya sekolah itu sudah gratis, karena untuk pembangunan fisik gedung itu adalah tanggung jawab negara," tutur Cholis Bidajati.Artikel ini telah tayang di suryamalan dengan judul Bupati Malang Rendra Kresna Tegaskan Tidak Ada Pungutan dalam PPDB untuk SD dan SMP,..(zis/ardi) .

Kabupaten Malang Bersiap Gelar Pilgub Jatim 2018

Entri baru

Malang-Media Rakyat

Kabupaten Malang bersiap menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim) tahun 2018 pada hari Rabu  nanti. Hal tersebut disampaikan Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna seusai mengikuti rapat internal Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di ruang Rupatama Polres Malang, Kota Kepanjen, Senin siang.Turut hadir pada rapat, diantaranya Kapolres Malang, AKBP. Yade Setiyawan Ujung, Dandim 0818 Kabupaten Malang / Kota Batu, Letkol. Inf. Ferry Muzawwad, S.Ip dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Nasril, SH serta jajaran KPU, Panwaslu, Bawaslu dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Malang. Sedangkan, rapat melalui konferensi video tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Polisi. Muhammad Tito Karnavian dari ruang Rupatama Markas Besar Polri di Jakarta.‘’Semua perintah dan himbauan dari Pusat terkait penyelanggaraan pemilihan secara serentak diantaranya dari Kapolri, Mendagri, KPU dan Bawaslu semuanya sudah dilaksanakan. Saya juga terus saling koordinasi dengan Kapolres Malang, Dandim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu dan Kajari Kepanjen. Kebetulan di Kabupaten Malang hanya digelar Pemilihan Gubernur,” terang Pak Rendra saat diwawancarai awak media seusai ikut konferensi video.Salah satu perintah dan himbauan yang disampaikan Pemerintah Pusat yakni agar ASN wajib bersikap netral. Artinya, mereka tidak boleh mendukung dan ikut kampanye pasangan calon pada Pilgub Jatim nanti. Pak Rendra pun kembali berpesan agar para ASN menjaga betul netralitas ASN.‘’Artinya, Mereka (ASN, Red) punya hak pilih pada Pilgub kali ini. Mereka bisa menggunakan hak pilih tersebut namun tidak bisa ikut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon. ASN harus tetap punya hak memilih namun posisinya netral,” tegas Bupati.Pria ramah ini juga mengatakan, pihaknya terus saling koordinasi tentang pengamanan di masing-masing TPS. Khususnya keberadaan TPS yang jauh dari jangkauan seperti yang terletak di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo dan wilayah lainnya.  Polres Malang tercatat menyiapkan 810 personel dikerahkan mengawal dan menjaga keamanan selama pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Malang. Serta, disiapkan 597 personel dibawah kendali operasi (BKO) dari jajaran TNI dan Satpol PP Kabupaten Malang yang akan disebar ke 3.895 TPS, obyek vital dan posko melakukan pengamanan Pilgub nanti.‘’Saya menghimbau agar masyarakat betul-betul bisa berpartisipasi dan memilih sesuai hati nuraninya atas siapa yang dipilih. Jangan golput, pergunakan hak pilih dengan sebaik mungkin,” pungkas Pak Rendra. (ardi/zis)