Bupati Malang,Melarang Pungutan dalam PPDB untuk SD dan SMP

Malang –Media Rakyat

Menurut, Bupati Malang, H Rendra Kresna tegaskan tidak ada pungutan apapun dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malang.Bila ada pihak Sekolah atau Kepala Sekolah (Kasek) yang meminta biaya PPDB dengan dalih apapun kepada calon siswa maka akan dikenakan sanksi tegas dengan pencopotan jabatan."Kami haramkan pihak sekolah atau Kasek bila meminta biaya PPDB apapun alasanya. Tapi kalau sudah diterima menjadi siswa SD atau SMP silahkan meski tetap harus sesuai aturan," kata Rendra Kresna, Minggu yang lalu Artikel ini telah tayang di dengan judul Bupati Malang Rendra Kresna Tegaskan Tidak Ada Pungutan dalam PPDB untuk SD dan SMP, .Dijelaskan Rendra Kresna, pihaknya saat ini sedang menanti bila ada laporan dari calon orang tua siswa yang ditarik biaya PPDB yang ditutup pekan lalu dari Sekolah. Sanksi tegas telah disiapkan bagi penanggung jawab Sekolah yang melakukan penarikan biaya PPDB pada calon siswa."Kami tidak akan beri ampun mereka dan akan langsug kami copot," ucap Rendra Kresna.Lebih lanjut dikatakan Rendra, dalam PPDB 2018 Pemkab Malang justru menyiapkan program meringankan beban orang tua siswa. Yakni dengan akan memberikan bantuan seragam baru bagi siswa SD dan SMP.Dengan demikian, orang tua siswa yang anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi tidak terbebani biaya besar untuk beli seragam Sekolah."Saya sudah koordinasikan dengan Pak Sekda selaku Ketua Banggar, untuk anak - anak SD dan SMP yang baru agar dibantu dengan pengadaan pakaian seragam yang merah putih dan biru," ujar Rendra.Sementara Anggota Komisi II DPRD Kab Malang, Cholis Bidajati mengatakan, pihaknya mendukung penuh sikap tegas Bupati Malang tentang larangan pungutan biaya PPDB 2018. Karena secara aturan adanya biaya PPDB memang dilarang apapun alasannya.Sebenarnya, menurut Cholis Bidajati, tidak hanya pungutan dalam PPDB yang dibebaskan, tapi semestinya selama menjalani pendidikan di sekolah, siswa atau wali murid tidak dikenakan tarikan sejumlah uang dengan mengatas namakan sumbangan pendidikan."Semestinya sekolah itu sudah gratis, karena untuk pembangunan fisik gedung itu adalah tanggung jawab negara," tutur Cholis Bidajati.Artikel ini telah tayang di suryamalan dengan judul Bupati Malang Rendra Kresna Tegaskan Tidak Ada Pungutan dalam PPDB untuk SD dan SMP,..(zis/ardi) .

Kabupaten Malang Bersiap Gelar Pilgub Jatim 2018

Entri baru

Malang-Media Rakyat

Kabupaten Malang bersiap menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim) tahun 2018 pada hari Rabu  nanti. Hal tersebut disampaikan Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna seusai mengikuti rapat internal Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di ruang Rupatama Polres Malang, Kota Kepanjen, Senin siang.Turut hadir pada rapat, diantaranya Kapolres Malang, AKBP. Yade Setiyawan Ujung, Dandim 0818 Kabupaten Malang / Kota Batu, Letkol. Inf. Ferry Muzawwad, S.Ip dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Nasril, SH serta jajaran KPU, Panwaslu, Bawaslu dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Malang. Sedangkan, rapat melalui konferensi video tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Polisi. Muhammad Tito Karnavian dari ruang Rupatama Markas Besar Polri di Jakarta.‘’Semua perintah dan himbauan dari Pusat terkait penyelanggaraan pemilihan secara serentak diantaranya dari Kapolri, Mendagri, KPU dan Bawaslu semuanya sudah dilaksanakan. Saya juga terus saling koordinasi dengan Kapolres Malang, Dandim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu dan Kajari Kepanjen. Kebetulan di Kabupaten Malang hanya digelar Pemilihan Gubernur,” terang Pak Rendra saat diwawancarai awak media seusai ikut konferensi video.Salah satu perintah dan himbauan yang disampaikan Pemerintah Pusat yakni agar ASN wajib bersikap netral. Artinya, mereka tidak boleh mendukung dan ikut kampanye pasangan calon pada Pilgub Jatim nanti. Pak Rendra pun kembali berpesan agar para ASN menjaga betul netralitas ASN.‘’Artinya, Mereka (ASN, Red) punya hak pilih pada Pilgub kali ini. Mereka bisa menggunakan hak pilih tersebut namun tidak bisa ikut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon. ASN harus tetap punya hak memilih namun posisinya netral,” tegas Bupati.Pria ramah ini juga mengatakan, pihaknya terus saling koordinasi tentang pengamanan di masing-masing TPS. Khususnya keberadaan TPS yang jauh dari jangkauan seperti yang terletak di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo dan wilayah lainnya.  Polres Malang tercatat menyiapkan 810 personel dikerahkan mengawal dan menjaga keamanan selama pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Malang. Serta, disiapkan 597 personel dibawah kendali operasi (BKO) dari jajaran TNI dan Satpol PP Kabupaten Malang yang akan disebar ke 3.895 TPS, obyek vital dan posko melakukan pengamanan Pilgub nanti.‘’Saya menghimbau agar masyarakat betul-betul bisa berpartisipasi dan memilih sesuai hati nuraninya atas siapa yang dipilih. Jangan golput, pergunakan hak pilih dengan sebaik mungkin,” pungkas Pak Rendra. (ardi/zis)

Dispendukcapil Keluarkan 8.600 Suket Untuk Pemilih Gubernur di Gresik

Gresik –Media Rakyat

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik telah menerbitkan 8.600 surat keterangan (suket) sebagai pengganti kartu tanda penduduk elektronik dalam pilkada 2018. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komis Pemilihan Umum (KPU) Gresik, Akhmad Roni saat Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto memberikan kesempatan kepada beliau menyampaikan pada apel pagi PNS Pemkab Gresik, Senin (25/6/2018) di halaman Kantor Bupati Gresik.Dihadapan Bupati serta segenap Pejabat Pemkab Gresik dan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Gresik Ahmad Roni menyampaikan juga terima kasih.“Saya berterima kasih kepada Bupati Gresik karena sampai saat ini seluruh ASN Gresik telah melaksanakan netralitas sebagai seorang ASN. Hal ini terbukti sampai hari ini belum ada laporan tentang tidak netralnya seorang ASN pada pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018” katanya.Menurut Ahmad Roni, meski surat dari Presiden atau dari Kementerian Dalam Negeri tentang pemberlakuan hari libur pada Pilgub nanti. Namun Ahmad Roni tetap menyatakan bahwa pelaksanaan Pilgub adalah hari libur.“Sesuai yang telah ditetapkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan pada hari yang diliburkan. Berdasarkan hal tersebut maka pilgub jatim nanti akan diberlakukan pada hari yang diliburkan” tandasnya yang saat itu didampingi oleh Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim.Terkait 8600 surat keterangan yang diterbitkan oleh dispendukcapil Kabupaten Gresik berguna untuk para pemilih yang sampai saat ini KTP elektroniknya belum jadi.“Para pemilih saat Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nanti selain terdaftar di DPT. Pemilih harus membawa formulis C6, harus menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP atau surat keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gresik saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)”. Ungkap Ahmad Roni.Roni juga mengungkapkan bahwa pihaknya barusan juga mendapat surat dari KPU pusat, bahwa bagi mereka yang hanya membawa C6, tapi namanya masuk dalam DPT dan dipastikan dia adalah orang yang bersangkutan, maka Ahmad Roni menyatakan boleh untuk melakukan pencoblosan.“Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan para pemilih lansia yang kadang mereka jarang membawa KTP saat keluar rumah, jadi kepada panitia yang ada di TPS untuk bisa memastikan bawa yang bersangkutan memang pemilih yang terdata di DPT” ungkapnya.Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Sutrisno berharap agar masyarakat Gresik mensuskseskan pelaksanaan Pemilu Gubernur. “Datanglah TPS dan ikutlah memberikan pilihan untuk menentukan Gubernur sdan wakil Gubernur Jawa Timur.”Himbauan Bupati Sambari ini terkait adanya harapan Ketua KPU Gresik agar angka partisipasi pemilih bisa lebih baik sertidaknya sama saat pemilihan Bupati beberapa saat lalu yang mencapai 70%. Jumlah ini adalah yang terbaik dari partisipasi pemilu sebelumnya yang hanya 64%. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik,,,( ardi//sriono)   

BUPATI SAMBARI KENALKAN INOVASI PERTANIAN DI GRESIK KEPADA MAHASISWA KKN PPM (UGM) YOGYAKARTA

Gresik –Media Rakyat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik selalu berupaya meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membangun lumbung air di lahan seluas 49,9 hektar.Dengan begitu, air yang sedianya tertampung pada lumbung air tersebut akan didistribusikan untuk lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Gresik, terlebih untuk menjaga ketersediaan kebutuhan air bersih disaat musim paceklik tiba.Hal itu diungkapkan Bupati Gresik Dr. H. Sambnari Halim Radianto saat memberikan pembekalan terhadap peserta KKN PPM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (2506/2018) di ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik.“Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya memaksimalkan peningkatan swasembada pangan dengan inovasi-inovasi baru. Yang tentunya inovasi tersbeut sangat berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Bupati Sambari.Dihadapan 30 mahasiswa peserta KKN yang mayoritas dari Fakultas Pertanian tersebut, Bupati juga menjelaskan bahwa potensi pertanian di Gresik juga sangat baik perkembangannya. Terlebih, system pertanian yang diterapkan adalah system jajar legowo.“Selain mengabdikan diri kepada masyarakat, saya berharap kepada anda sekalian (mahasiswa peserta KKN) untuk dapat menggali ilmu terkait teknologi pertanian yang sudah diterapkan di Gresik,” imbuh Bupati Sambari.Sementara itu, menurut Sapto Rio Sasongko selaku Koordinator Mahasiswa Unit (Kormanit) UGM menyatakan, pihaknya akan melaksanakan kegiatan KKN PPM di Kepulauan Bawean selama 1,5 bulan kedepan.“Kami melaksanakan kegiatan KKN di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik selama 1,5 bulan kedepan,” ujarnya.Ia pun merasa sangat perlu menggali informasi terkait dengan penerapan teknologi pertanian di Gresik, seiring dengan salah satu penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni mengabdikan diri kepada masyarakat. (iis / Humas Pemkab Gresik/edited by Diskominfo Kab. Gresik..(ardi/eko)